Rethinking Khilafah (Zuhairi Misrawi)&Menelaah Paradigma HTI (M. Hasibullah Satrawi), Media Indonesia 24 Agustus 2007

Rethinking Khilafah (Zuhairi Misrawi)&Menelaah Paradigma HTI (M. Hasibullah Satrawi), Media Indonesia 24 Agustus 2007
Aug 28, '07 3:48 PMfor everyone
http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=141076
Copyright © 2007 Media Indonesia Online. All rights reserved.Jum'at, 24 Agustus 2007 08:34 WIB
OPINI
'Rethinking' Khilafah
Penulis: Zuhairi Misrawi, Direktur Moderate Moslem Society (MMS), Jakarta
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar konferensi internasional bertajuk Saatnya Khilafah Memimpin Dunia (12/8). Fantastis, perhelatan yang meriah itu dihadiri puluhan ribu pendukung mereka dan beberapa tokoh, antara lain dai kondang Aa Gymnastiar dan Pemimpin Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Bahkan di dalam salah satu spanduknya tertulis, Warga Nahdliyin Rindu Khilafah?!
Ismail Yusanto, juru bicara HTI menyampaikan ada pesan utama yang ingin disampaikan kepada publik dalam konferensi tersebut. Pertama, menyerukan kepada seluruh umat Islam dan seluruh elemen bangsa untuk secara sungguh-sungguh menjalankan Islam dan syariatnya. Kedua, menyerukan pemerintah dan rakyat untuk menghentikan sekularisme dalam bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, menolak keras separatisme, upaya pemecahbelahan dan upaya kolonialisasi negara-negara muslim. Keempat, menyerukan umat Islam untuk bersatu menerapkan syariat dan menegakkan kembali khilafah islamiyah.
Agenda-agenda tersebut secara eksplisit sudah bisa diduga sejak awal mengingat salah satu pemikiran utama yang diusung HTI adalah penegakan kembali khilafah islamiyah dan formalisasi syariat Islam. Ide tersebut salah satu perpanjangan dari gagasan pan-islamisme yang diusung pelbagai negara muslim, terutama di Timur Tengah pascaruntuhnya dinasti Ottoman di Turki pada 1924.
Sebagai sebuah gagasan, wacana untuk revitalisasi sistem khilafah merupakan sebuah pemikiran yang tidak bisa dihindari mengingat lemahnya sistem politik yang dipraktikkan para pemimpin negara-negara muslim pascaruntuhnya dinasti Ottoman. Sampai saat ini, tidak banyak atau jarang sekali negara muslim yang dapat menerapkan sistem sekuler dengan prestasi yang mengagumkan. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya Turki yang mampu meyakinkan dunia Islam bahwa Islam dan sekularisme bukanlah sesuatu yang bertentangan. Tapi, negara-negara muslim pada umumnya gagal dalam menerapkan sistem demokrasi karena faktor-faktor yang sangat kompleks, baik pada tataran internal maupun eksternal.
Kegagalan tersebut telah membangkitkan kembali gairah untuk menerapkan sistem khilafah dan sistem syariah. Panorama kembalinya islamisme terlihat dengan nyata di pelbagai negara muslim. Kubu moderat di Iran secara tidak terduga mampu menaklukkan kubu konservatif. Partai yang didukung Ikhwanul Muslimin di Mesir secara menakjubkan mampu memperbesar jumlah kursi di parlemen. Di Palestina, kubu Hamas yang beraliran keras mampu mengalahkan kubu Fatah.
Pertanyaannya, apa sebenarnya esensi dari paradigma khilafah? Apakah menerapkan khilafah merupakan sebuah keniscayaan? Benarkah sistem khilafah merupakan solusi?
Pada hakikatnya, khilafah merupakan sebuah mandat Tuhan yang diberikan kepada setiap umat manusia apa pun agamanya. Pada hakikatnya, setiap umat manusia adalah khalifah yang diberikan mandat untuk menebarkan kedamaian dan menghentikan kekerasan. Karena itu, Tuhan menganugerahi ilmu pengetahuan dan akal budi untuk mewujudkan misi utama sebagai khalifah di muka bumi (QS al-Baqarah [2]: 30-31). Khalifah merupakan sebuah misi utama dan suci yang mesti dihayati dan diamalkan setiap umat manusia, apa pun agamanya.
Pascawafatnya Rasulullah SAW, paradigma khilafah secara spesifik mempunyai makna, khilafah merupakan pengganti Rasulullah SAW. Khilafah tidak lagi bermakna umum, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran, tapi secara hermeneutik mengalami partikularisasi sebagai sebuah istilah dalam politik pada zamannya. Khilafah mempunyai makna sebagai pemimpin pengganti Rasulullah SAW. (khalîfat Rasulillah). Pada beberapa tahun selanjutnya, Umar bin Khattab mengubah konsep menggunakan istilah selain khilafah menjadi amirul mukminin (pemimpin tertinggi umat Islam).
Namun, paradigma khilafah mengalami pergeseran bersamaan dengan peristiwa politik yang menimpa sejarah awal Islam, terutama pascatewasnya Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Pertarungan antara Imam Ali dan Muawiyah telah menyebabkan munculnya sebuah konsep tentang kedaulatan Tuhan (hakimiyatullah). Konsep itu secara perlahan bergeser menjadi sebagai cikal-bakal bagi munculnya konsep khilafah dengan makna baru. Khilafah tidak lagi berkonotasi sebagai pengganti Rasulullah SAW, tapi sebagai upaya untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi.
Muawiyah secara eksplisit menyebutkan diri mereka sebagai khalifah wa dzillullah fil ardh (wakil dan bayang-bayang Tuhan di muka bumi). Tentu saja, istilah itu mengalami partikularisasi yang lebih spesifik dan bernuansa politis. Muawiyah mempunyai maksud tersendiri dengan istilah tersebut, terutama dalam rangka mendapatkan legitimasi dari umat Islam secara luas. Dengan istilah tersebut, Muawiyah ingin menyatakan dirinya satu-satunya pemimpin yang mempunyai mandat untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi.
Sebenarnya, secara politis Muawiyah mempunyai prestasi yang patut diapresiasi. Ia mencatat prestasi dalam penataan administrasi pemerintahan dan perluasan kekuasaan politik Islam. Bahkan dalam sejarah dicatat, Muawiyah banyak mengangkat para pembantu istana dari kalangan nonmuslim, terutama Yahudi dan Kristen sebagai pembantu istana, baik sebagai tim kesehatan, penasihat, ataupun sistem kesehatan. Muawiyah juga dicatat merekrut para ahli strategi perang dari kalangan nonmuslim.
Namun, letak masalah dari sistem khilafah yang diterapkan Muawiyah telah memapankan korupsi, nepotisme, dan kolusi.
Khilafah hanya digunakan sebagai justifikasi untuk memapankan keluarga Muawiyah yang pada akhirnya berakhir dengan kejatuhan dinasti Muawiyah. Mereka telah menggunakan sistem khilafah untuk memperkaya diri dan menghambur-hamburkan kekayaan umat Islam. Istananya mentereng dilengkapi dengan pelbagai perhiasan yang mewah, sedangkan umat Islam yang bukan dari keluarga Muawiyah mengalami kemelaratan yang absolut.
Begitu pula dengan pengganti dinasti Muawiyah, yaitu Abbasiyah dan Ustmaniyah. Kedua dinasti tersebut mengalami persoalan yang serupa. Karena, sistem khilafah digunakan sebagai justifikasi dan legitimasi politik untuk memantapkan posisi politik klan mereka.
Kedua dinasti terakhir itu pun berakhir kejatuhan. Menurut sejumlah sejarawan, kejatuhan dinasti Muawiyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah bukan karena faktor eksternal, melainkan karena faktor internal pemerintahan yang sarat dengan KKN.
Karena itu, melihat sejarah di atas, sistem khilafah bukanlah sebuah sistem yang ideal. Dalam kurun waktu yang panjang, sistem khilafah bangkrut dan gagal karena secara nyata tidak mampu mengatasi masalah distribusi dan fungsionalisasi kekuasaan. Sistem khilafah tidak mampu menjawab masalah otoritarianisme yang melekat dalam praktik politik pada awal sejarah Islam. Alih-alih ingin mewujudkan kesetaraan dan keadilan politik, sistem khilafah justru memantapkan otoritarianisme yang dipraktikkan para pemimpin politik (khalifah).
Di sini, dekonstruksi terhadap sistem khilafah sebenarnya harus menjadi perhatian umat Islam. Pertama, tidak ada kewajiban untuk menerapkan sistem khilafah. Sebab, pada hakikatnya setiap umat manusia adalah khalifah. Yaitu, setiap umat manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya kepada Tuhan di hari pembalasan. Setiap manusia akan menghadap kepada Tuhan secara sendiri-sendiri. Karena itu, tidak ada kewajiban untuk menegakkan sistem khilafah secara kolektif.
Kedua, sistem khilafah sudah mengalami kegagalan dan kebangkrutan secara nyata. Kegagalan tersebut disebabkan pergeseran makna khilafah sebagai kepemimpinan yang harus menerapkan kemufakatan dan kesetaraan menjadi kepemimpinan yang memantapkan otorianisme. Letak persoalan utama sistem khilafah, yakni karena upaya untuk membangun umat hanya diyakini melalui jalur politik. Seperti pandangan Socrates, HTI juga meyakini manusia adalah makhluk politik.
Ismail Yusanto, dalam situs berita Detik.com, menyatakan kemungkinan untuk menjadikan HTI sebagai partai politik semakin menegaskan kerentanan sistem khilafah hanya untuk legitimasi politik bagi kelompok yang meyakini ideologi tersebut. Dalam hal ini, pesan Imam Ali kepada kalangan Khawarij yang menganut kedaulatan Tuhan perlu diangkat kembali. Kedaulatan Tuhan atau sistem khilafah merupakan kalimat yang mulia, tapi maknanya bisa menjadi batil. Di sini, kita perlu menyoal kembali sistem khilafah.
--------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007 Media Indonesia Online. All rights reserved.Jum'at, 24 Agustus 2007 08:38 WIB
OPINI
Menelaah Paradigma Hizbut Tahrir Indonesia
Penulis: M. Hasibullah Satrawi, alumnus Al Azhar kairo Mesir
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) baru saja menggelar hajatan besar, yaitu Konferensi Khilafah Internasional (12/08). Sekitar 80 ribu pendukung HTI memadati Gelora Bung Karno Senayan (tempat berlangsungnya acara). Tokoh-tokoh HTI dari pelbagai macam negara pun dihadirkan, seperti dari Inggris, Jerman, Australia, Denmark, Palestina, Sudan, dan Malaysia. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin pun turut hadir dalam acara tersebut.
Pernyataan juru bicara HTI Ismail Yusanto dalam acara tersebut menarik untuk dicermati bersama. Menurutnya, HTI tidak memiliki niat untuk melepaskan diri dari NKRI. HTI menentang keras separatisme. Namun mengenai demokrasi, HTI menentang paham itu karena memberikan hak membuat hukum kepada rakyat. "Bagi kami, yang memiliki kedaulatan membuat hukum adalah Allah," demikian pernyataan Ismail Yusanto (Media Indonesia, 13/08).
HTI dan khilafah
Hampir dalam semua sepak terjangnya, HTI tak bisa dilepaskan dari isu khilafah. Dalam buletin mingguan HTI (Al-Islam) yang terbit setiap Jumat, contohnya, persoalan khilafah selalu menjadi sajian utamanya. Kalau tidak membahas tentang khilafah secara spesifik, buletin itu membahas permasalahan umat Islam yang ujung-ujungnya (juga) kembali ke khilafah sebagai solusi. Tak berlebihan kiranya bila dikatakan persoalan khilafah telah dijadikan 'berita utama sepanjang masa' dalam buletin itu.
Apabila HTI menjadikan khilafah sebagai isu utama, sinilah sesungguhnya letak persoalan HTI yang paling besar. Karena, khilafah bukanlah 'sistem pemerintahan jadi' yang dengan mudah dapat dirujuk dan ditegakkan kembali pada masa tertentu. Dengan kata lain, pelbagai macam model pemerintahan dalam sejarah umat Islam sesungguhnya 'proses menjadi' dan adaptasi dengan pelbagai macam tantangan dan kebutuhan yang ada.
Sebagai sebuah proses, model pemerintahan umat Islam mengalami pelbagai macam perubahan. Terutama menyangkut prosedur pembentukan pemerintahan (pengangkatan khalifah).
Sahabat Abu Bakar sebagai khalifah pertama, contohnya, diangkat berdasarkan musyawarah yang cukup alot di kalangan para pembesar sahabat Nabi. Baik yang dari Muhajirin maupun Anshar. Hingga walaupun sebagian besar para sahabat mufakat dengan pengangkatan beliau, masih terdapat sebagian yang tidak setuju, seperti sahabat Sa'ad bin Ubadah.
Hal itu berbeda dengan pengangkatan sahabat Umar sebagai khalifah kedua menggantikan posisi sahabat Abu Bakar. Proses pembentukan pemerintahan di masa sahabat Umar dilakukan dengan cara ditunjuk langsung oleh sahabat Abu Bakar sebagai khalifah.
Namun, sahabat Umar tidak mengikuti sahabat Abu Bakar dalam membentuk pemerintahan umat Islam sesudahnya (dengan cara menunjuk). Tidak juga seperti pengangkatan sahabat Abu Bakar (sebagai khalifah) pertama kali. Yang dilakukan sahabat Umar adalah membentuk Majelis Syuro untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai pemimpin umat Islam, menggantikan dirinya. Majelis itu terdiri dari para sesepuh sahabat Nabi, seperti Abdrurrahman bin 'Auf dan Abdullah bin Umar.
Mekanisme musyawarah yang digariskan sahabat Umar dalam hal ini sangat demokratis dan bijaksana. Di antara mekanisme yang digariskan adalah suara yang lebih sedikit harus mengikuti suara yang lebih banyak. Untuk menghindari praktik KKN, pemilihan itu tidak diperbolehkan menunjuk Abdullah bin Umar (putra Umar) sebagai khalifah.
Pada masa berikutnya (terutama pascakekuasaan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali), pembentukan pemerintahan Islam dilakukan berdasarkan keturunan dan kekerabatan (dinasti), seperti yang terjadi pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
Sebagai sebuah proses, pemerintahan Islam pun mengalami 'pasang-surut'. Pada umumnya, para ulama menempatkan pemerintahan Nabi sebagai pemerintahan paling 'bersinar'. Kemudian disusul pemerintahan empat sahabat pengganti Nabi (khulafa ar-rasyidin). Begitu pun seterusnya hingga pemerintahan dinasti (Utsmaniyah) murni dibubarkan di Turki pada 1923.
Pertanyaannya adalah, apabila HTI hendak mendirikan pemerintahan khilafah di masa sekarang, pemerintahan (khilafah) yang mana yang hendak didirikan? Prosedur pemerintahan seperti apa yang hendak diciptakan?
HTI dan Demokrasi
Di sini dapat ditegaskan penolakan HTI terhadap demokrasi (di satu sisi) dan keinginan HTI untuk mendirikan pemerintahan khilafah (di sisi lain) mencerminkan adanya kerancuan paradigma. Karena, (sebagaimana dijelaskan di atas) pemerintahan awal Islam sarat dengan nilai-nilai demokrasi.
Bahkan, seorang ulama terkemuka dari Aljazair, Abu Hamid bin Badis (lahir 1889), melansir 12 nilai demokrasi. Nilai-nilai tersebut diambil dari penafsiran beliau terhadap sambutan (khotbah) kekuasaan Abu Bakar tatkala sahabat itu dinobatkan sebagai khalifah Nabi Muhammad (dalam pemerintahan, bukan kenabian). Salah satu nilai tersebut adalah pemerintahan dipilih masyarakat dan masyarakat mempunyai hak penuh untuk mengontrol atau bahkan membubarkan pemerintahan tersebut. Karena masyarakat adalah sumber kekuasaan yang sesungguhnya. (Tajdidul Islam, Gamal al-Banna, 2005: 129).
Hal itu sesuai dengan khotbah sahabat Abu Bakar yang berbunyi, izaa ra'aytumuuni 'alaa haqqin fa'a'iynuunii. Wain asa'tu faqaawwimuuniy (jika saya benar, bantulah. Jika tidak, perbaikilah).
Khawarij Baru?
Dalam sejarah Islam, ada satu kelompok bernama Khawarij. Kelompok itu mulanya pendukung setia sahabat Ali bin Abi Thalib dalam sengketa kekuasaan dengan sahabat Mu'awiyah. Namun, karena sahabat Ali menerima konsep arbitrase (tahkiim) sebagai upaya damai dengan pihak Mu'awiyah, kelompok itu kecewa dan menyatakan keluar dari barisan sahabat Ali. Namun, kelompok itu juga tidak mendukung Mu'awiyah.
Bagi mereka, pihak Ali dan Mu'awiyah sama-sama salah dalam hal itu. Sahabat Ali divonis bersalah karena tidak tegas dalam memperjuangkan kebenaran yang ada di pihaknya. Pihak Mu'awiyah dianggap bersalah karena merebut kekuasaan yang bukan haknya. Bahkan, kelompok itu pun memberikan vonis pengafiran bagi kelompok Ali dan Mu'awiyah sehingga berbagai peristiwa berdarah tak dapat terelakkan.
Kelompok itu mengalami kerancuan paradigma yang luar biasa. Di satu sisi mereka rata-rata hafal Alquran, tapi di sisi lain mereka sering kali membunuh umat Islam dengan mengatasnamakan Alquran. Di satu sisi mereka tekstualis dan ekstrem, tapi di sisi lain mereka demokratis. Bagi kelompok itu, siapa pun boleh menjadi pemimpin---tanpa pandang warna kulit, suku, atau kelas sosialnya, asalkan dipilih masyarakat.
Kerancuan paradigma yang tidak jauh berbeda kini dialami HTI. Di satu sisi mereka ingin menegakkan pemerintahan khilafah, tapi di sisi lain mereka antidemokrasi. Padahal nilai-nilai demokrasi menjadi bagian tak terpisahkan dari pemerintahan yang mereka sebut khilafah. Apakah HTI sama dengan atau memang Khawarij baru? Wallahualam bisshawab.

Tags: hti, khilafah
Prev: Melampaui Perdebatan Khilafah, Achmad Munjid (Koran Tempo, 22/8/2007)Next: Sesumbar Hizbut Tahrir Pasca Konferensi
reply share
4 CommentsChronological Reverse Threaded


reply
corpusalienum wrote on Aug 30, '07, edited on Aug 30, '07
http://famhar.multiply.com/journal/item/88/Khalifah_Juga_ManusiaKhalifah Juga ManusiaDr. Fahmi AmharAlumnus Vienna UniversityPeneliti Sejarah Islam.Konferensi Khilafah Internasional (KKI) yang digagas oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 12 Agustus 2007 lalu mulai menuai bola salju. Di harian Media Indonesia 24 Agustus 2007 lalu muncul dua tulisan yang mempersoalkan ide-ide HTI. M. Hasibullah Satrawi (alumnus al-Azhar Kairo) mempertanyakan prosedur pemerintahan seperti apa yang hendak diciptakan? Satrawi menganggap HTI mengalami kerancuan paradigma, yang di satu sisi ingin menegakkan pemerintahan khilafah (yang menurutnya pada masa awal Islam sarat dengan nilai-nilai demokrasi), tetapi di sisi lain HTI anti demokrasi. Bahkan dia pertanyakan apakah HTI sama atau memang Khawarij baru – suatu hal yang juga dilontarkan oleh kelompok Salafi.Sedang Zuhairi Misrawi (Direktur Moderate Muslim Society) menggunakan pendekatan hermeneutik. Istilah khalifah dan khilafah dikatakan mengalami perkembangan dan partikularisasi, dari “mandat Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia apapun agamanya” menjadi “justifikasi dan legitimasi suatu klan politik”. Kedaulatan Tuhan atau sistem khilafah menurutnya adalah kalimat mulia tapi maknanya bisa menjadi batil.Lepas dari soal setuju atau tidak dengan isinya, keberadaan dua tulisan itu dapat bernilai positif, dan justru diharapkan oleh HTI untuk membuka perdebatan ilmiah yang mengandalkan kekuatan logika. Sepanjang pergumulan saya dengan gerakan HT selama lebih kurang 17 tahun, saya melihat bahwa gerakan ini sangat concern dengan adu argumentasi ilmiah, dan bukan kekerasan atau main larang bicara yang hanya mengandalkan logika kekuatan. Justru logika kekuatan ini yang akhir-akhir ini ditunjukkan oleh penguasa negeri ini, yang mencekal dan mendeportasi dua pembicara KKI dari Luar Negeri, serta melarang dan menekan beberapa tokoh Dalam Negeri agar tidak berorasi di forum KKI.Sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh dua penulis di atas, sudah terjawab oleh buku-buku HT sendiri. Dalam buku Ajjihzah daulatih khilafah (Struktur Negara Khilafah) yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir (Internasional) tahun 2005, ditegaskan bahwa sistem khilafah adalah sistem manusia dan bersifat duniawi. Khalifah juga manusia, dan negara Khilafah bukan negara teokrasi. Meskipun istilah Khalifah dipakai secara umum di dalam Qur’an Surat al-Baqarah ayat 30 (Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi"), namun Rasul telah dengan jelas membatasi istilah itu untuk pemerintahan pasca Nabi. Nabi bersabda dalam hadits riwayat Muslim: “Dulu Bani Israel diurus dan dipelihara oleh para nabi. Setiap seorang nabi meninggal, nabi yang menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para khalifah, dan mereka banyak”. Para sahabat bertanya, “Lalu apa yang kau perintahkan kepada kami?” Nabi menjawab, “Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja, dan berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka urus”.Di hadits yang lain Rasulullah sangat menekankan kesatuan negara, sehingga melarang munculnya kepala negara tandingan. Dalam hadits riwayat Muslim tersebut Nabi secara eksplisit menggunakan istilah khalifah untuk kepala negara kaum muslimin: Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang paling akhir dari keduanya”.Tentang mekanisme pemilihan khalifah, apa yang terjadi pada masa khulafaur Rasyidin, dan diamnya mereka melihat mekanisme pemilihan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa keempatnya adalah sah sebagai model. Hal ini karena ada sabda Nabi: “Ummatku tidak akan sepakat dalam kemungkaran”. HT menyimpulkan bahwa kesepakatan (ijma’) para sahabat (dan hanya berlaku untuk para sahabat Nabi) adalah sebuah sumber hukum.Karena itu bagi HT mekanisme itu sangat jelas. Khalifah boleh dipilih secara langsung seperti Abu Bakar; atau dengan nominasi khalifah sebelumnya seperti Umar; atau dengan suatu komite pemilihan seperti Utsman atau dengan suatu pengambil alihan di saat terjadi vacuum of power seperti Ali. Keempat model ini semuanya absah pada saat yang tepat. Jadi keliru untuk mengatakan bahwa Islam atau sistem khilafah tidak memiliki model suksesi.Sedang apa yang terjadi di masa dinasti Umayah, Abbasiyah atau Utsmaniyah adalah penyalahgunaan sistem nominasi. Namun bukan metode nominasinya sendiri yang salah. Dalam sistem demokrasi juga ada nominasi. Hampir semua penerus Perdana Menteri pada sistem demokrasi parlementer adalah dinominasikan oleh PM sebelumnya. Toh nominasi ini hanya akan berjalan dengan baik kalau diterima oleh Parlemen dan diperkuat lagi oleh pemilu berikutnya. Dalam sistem khilafah, nominasi ini baru akan sah ketika ada baiat. Baiat adalah semacam kontrak antara umat (yang terwakili oleh tokoh-tokoh kunci kekuatan umat, yaitu di politik atau militer) yang siap taat dan membela seseorang agar menerapkan syariat Islam. Orang yang menerima baiat itulah yang kemudian menjadi khalifah, atau amirul mukminin, atau sultan atau sebutan lain yang sah.Sebaiknya kalau kita meneropong suatu sistem pemerintahan, kita jangan hanya terpaku pada sistem suksesinya. Konstitusi negara manapun tidak hanya mengatur suksesi. Di UUD 45 hasil amandemen, soal suksesi hanya ada pada 3 pasal dari 37 pasal. Maka, ketika kita menilai kualitas sebuah negara, jangan pula hanya dilihat suksesinya. Kalau kita mau jujur, Indonesia ini meski sukses melakukan suksesi secara demokratis, tetapi kualitas kehidupan masyarakatnya justru semakin parah dan semakin jauh dari cita-cita proklamasi.Sementara, se-despot apapun para khalifah Islam di masa lalu, mereka masih melindungi rakyatnya, mencerdaskannya, menjadikannya sejahtera, dan menorehkan sejarah peradaban emas Islam. Umar bin Abdul Azis dari bani Umayyah berhasil mensejahterakan rakyatnya dalam 2,5 tahun, padahal waktu itu kekuasaanya membentang dari Spanyol hingga Iraq. Khalifah al Rasyid dan al Makmun dari bani Abbasiyah mensponsori aktivitas keilmuan yang luar biasa di masanya. Al Mu’tashim Billah dengan tegas menindak suatu negara boneka Romawi yang serdadunya melakukan pelecehan seksual atas wanita muslimah di negeri itu. Bayangkan dengan apa yang diperbuat Republik Indonesia yang sangat demokratis pemilunya ini pada ribuan perempuan buruh migran yang tidak cuma dilecehkan namun juga disiksa di luar negeri? Al Qanuni dari bani Utsmaniyah berhasil menahan – untuk beberapa abad kemudian – laju imperialisme kekaisaran-kekaisaran Eropa saat itu (Habsburg Austria, Tsar Russia, dll). Andaikata khilafah Utsmani ini tidak pernah ada, barangkali Islam belum berkembang di Indonesia seperti saat ini.Menganggap sistem khilafah awal sarat dengan nilai-nilai demokrasi justru menunjukkan kebutaan kita terhadap demokrasi. Demokrasi direduksi hanya dalam proses pemilu (demokrasi prosedural). Orang-orang Islam liberal pun sangat paham akan hal ini, sehingga merekapun menentang kalau orang hanya menggunakan demokrasi sebatas prosedural. Padahal dalam demokrasi itu juga ada asas sekulerisme (penetralan kehidupan publik dari acuan agama apapun), asas liberalisme (kebebasan berpikir, berpendapat dan berperilaku sepanjang tidak mengganggu kebebasan orang lain) serta asas kapitalisme (pasar bebas dengan modal sebagai panglima). Demokrasi boleh mempersoalkan apa saja (termasuk Islam), namun tidak boleh mempersoalkan ketiga asas pendampingnya. Sementara itu ide khilafah yang diusung HT sebenarnya tidak pernah mempersoalkan demokrasi sebagai prosedur, namun menentang keras tiga asas pendampingnya. Adakah demokrasi tanpa sekulerisme, liberalisme dan kapitalisme? Negara mana contohnya? Kalau anda yakin jawabannya ada, mungkin anda masih bermimpi!
Comment deleted at the request of the author.

reply
corpusalienum wrote on Sep 2, '07
http://www.hizbut-tahrir.or.id/index.php/2007/09/01/memahami-gagasan-hizbut-tahrir/Dimuat di Media Indonesia, Jum’at 31 Agustus 2007, Rubrik Opini hal 16Tanggapan Untuk M Hasibullah SatrawiOleh : Farid WadjdiDirektur Forum On Islamic World Studies (FIWS) JakartaMenarik membaca tulisan M Hasibullah Satrawi pada Media Indonesia (24 Agustus 2007) tentang Hizbut Tahrir (HT). Lepas dari pro kontra tentang kelompok ini, harus diakui kelompok ini berhasil mengusung ide Khilafah menjadi pembicaraan publik di berbagai kalangan, terutama pra dan pasca konferensi Khilafah Internasional di Jakarta.Di Indonesia sendiri, ide Khilafah, bukanlah gagasan baru. Untuk merespon keruntuhan Khilafah terakhir pada Maret 1924, sebuah komite Khilafah didirikan di Surabaya pada 4 Oktober 1924 dengan ketua Wondosudirdjo (Sarikat Islam ) dan wakil ketua K.H.A. Wahab Hasbullah , tujuanya untuk membahas undangan kongres kekhilafahan di Kairo. K.H.A Wahab Hasbullah merupakan wakil dari kalangan tradisional yang kemudian membentuk Komite Merembuk Hijaz . Komite ini kemudian diubah menjadi Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926. (lihat Deliar Noer , Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942)Kehirauan terhadap keruntuhan Khilafah ini juga tercermin dari pandangan tokoh terkemuka Indonesia seperti HOS Cokroaminoto yang menyatakan bahwa Khilafah bukanlah semata-mata untuk umat Islam di jazirah Arab, tapi juga bagi umat Islam di Indonesia, khilafah adalah milik umat Islam sedunia. Bahkan pahlawan nasional ini menganalogikan umat Islam laksana suatu tubuh, karenanya bila umat Islam tidak memiliki Kholifah maka “ seolah-olah badan tidak berkepala” ( Hindia Baroe, 15 Januari 1926).Setelah lama tidak lagi menjadi isu pergerakan umat Islam Indonesia, Hizbut Tahrir, cukup berhasil mengangkat kembali gagasan Khilafah, yang menurutnya merupakan solusi bagi berbagai persoalan di dunia Islam termasuk Indonsia. Tentu saja kita boleh tidak setuju terhadap ide atau gagasan ini, namun adalah tidak obyektif kalau kita tidak memberikan lahan bagi perdebatan terbuka tentang gagasan ini.Dengan gampang menuduh kelompok ini membahayakan NKRI, kemudian memprovokasi pelarangannya, justru akan menutup upaya dialog ini. Dan pengalaman di berbagai negara sikap represif terhadap Hizbut Tahrir, tidak pernah kemudian membuat gerakan ini mati, malah meningkatkan militansi mereka. Dan harus renungkan tindakan pelarangan dan yang kemudian disertai dengan tindakan represif sering kali menjadikan rakyat Indonesia sendiri menjadi korban. Seperti halnya tindakan pemerintah orde Baru terhadap aktivis Islam yang menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia.Dalam diskursus tentang Hizbut Tahrir selama ini, seperti yang ditulis oleh M Hasibullah, hal yang sering dipertanyakan dari gagasan HT adalah Khilafah yang mana yang hendak didirikan. Pertanyaan yang sama juga biasa dilontarkan terhadap upaya penerapan syariah Islam, syariah Islam seperti apa yang diinginkan. Pertanyaan ini biasanya muncul dari realita terdapatnya perbedaan pendapat bahkan di kalangan ulama sendiri dalam beberapa hal tentang Khilafah dan Syariah. Adanya perbedan ini kemudian menimbulkan pesimisme bahwa ide Khilafah dan syariah bisa diwujudkan.Berkaitan dengan konsepsi Khilafah, adanya realita perbedaan tentang bagaimana prosedur pengangkatan Kholifah, bukan saja pernah ditanyakan oleh M.Hisbullah Satrawi, tapi tapi juga menjadi dasar penolakan terhadap negara Islam oleh Munawir Sjadzali dalam bukunya Islam dan Tata Negara.Jawaban terhadap pertanyaan ini bisa dilihat dalam buku Nidhomul Hukmi fi Al Islam (Sistem Pemerintahan Islam) yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zallum Amir Hizbut Tahrir setelah syekh Taqiyuddin an Nabhani. Dalam buku ini dijelaskan adanya thoriqoh (metode) baku yang jelas dari prosedural pengangkatan Kholifah adalah ba’iat dengan ridho (kerelaan) dan kebebasan memilih kaum muslimin. Semua al Khulafa’ur ar Rosyidin (Abu Bakar ra, Umar bin Khothtob ra, Ustman bin Affan, Ali bin Abi Tholib ra), sah karena adanya bai’at dari rakyat atau yang mencerminkan representasi masyarakat.Adapun yang berbeda adalah dalam masalah teknis (uslub) untuk mencalonkan Kholifah berupa prosedur praktis untuk menyempurnakan pengangkatan Kholifah sebelum di ba’iat. . Bukan dalam masalah metode (thoriqoh) bai’at-nya. Teknis yang pertama, adalah model pencalonan Abu Bakar. Kholifah yang pertama ini di bai’at sebagai setelah terjadi musyawarah di kalangan tokoh-tokoh terkemuka di Madinah di Saqifah Bani Saidah. Sebelumnya tokoh-tokoh terkemuka tersebut mencalonkan Saad, Abu Ubaidah, Umar dan Abu Bakar.Teknis yang kedua, model pencalonan Umar Bin Khoththob oleh Abu Bakar ra saat dia dalam keadaan sakit. Sebelumnya Abu Bakar ra meminta pendapat kaum muslim siapa yang layak menjadi Kholifah. Teknis yang ketiga, model pencalonan Utsman ra, setelah diajukan enam calon yang dipimpin Suhaib. Setelah Umar bin Khothtoh ra wafat keenam calon ini berdiskusi dan terpilihlah dua calon yakni Ali dan Ustman. Abdurrahman bin Auf yang menjadi panitia pemilihan kemudian mencari tahu pendapat masyarakat pada waktu itu yang mengkerucut pada Ustman bin Affan. Status hukum dari teknis (uslub) ini adalah ibahah, artinya boleh dipilih salah satu. Yang terpenting Kholifah baru sah setelah dibai’at oleh rakyat atau yang mencerminkan representasi masyarakat lewat pilihan yang ridho (tidak dipaksa).Adanya perbedaan dalam sistem politik atau pemerintahan adalah wajar. Seperti dalam demokrasi misalnya, ada perbedaan apakah presiden dipilih langsung oleh rakyat atau parlemen. Sistem kabinetnya presidensiil atau parlementer. Namun perbedaan ini tidak menjadi dasar untuk menyatakan tidak ada sistem politik yang jelas dari sistem demokrasi. Sama halnya dengan sistem Khilafah Islam, adanya perbedaan dari sisi teknis pencalonan Kholifah , tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan sistem Khilafah tidak jelas.Islam dan DemokrasiHubungan Islam dan demokrasi, diskursus diantara dua konsep itu , bukanlah perkara baru dalam sejarah pemikiran Islam. Pasca keruntuhan Khilafah Islam pada 1924, dunia Islam memang mengalami serbuan pemikiran Barat. Umat Islam mau tidak mau harus berdiskusi panjang dalam menentukan sikap terhadap pemikiran Barat seperti demokrasi, HAM, pluralisme maupun sekulerisme.Menurut Riza Sihbudi (Jurnal Ilmu Politik no 12 ), dengan mengutip pendapat Esposito dan Piscatori menyebut ada tiga aliran dalam menjawab hubungan Islam dan demokrasi. Aliran pertama, menerima secara penuh bahwa demokrasi identik dengan Islam antara lain pendapat Muhammad Assad, Jamaluddin al Afghani, dan Muhammad Abduh. Kedua, adalah pendapat yang menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam Islam,tetapi di pihak lain mengakui adanya perbedaan di antara keduanya seperti yang digagas oleh Maududi.Aliran ketiga adalah yang menolak secara menyeluruh gagasan bahwa Islam sama dengan demokrasi. Aliran ini antara lain diusung oleh Syaikh Fadlallah Nuri dari Iran tahun 1905-1911 dengan Gerakan Konstitusionalnya. Pendapat yang sama muncul dari Sayyid Qutrb, tokoh Ikhwanul Muslimun. Pada tahun 1982, Syaikh Muhammad Mutawawali seorang tokoh terkemuka Mesir pernah mengatakan Islam tidak bisa dipadukan dengan demokrasi.Artinya, pendapat yang menolak demokrasi sesungguhnya bukan hanya pendapat Hizbut Tahrir. Yang mungkin kurang dipahami oleh banyak pihak adalah ketika Hizbut Tahrir membedakan antara as-siyadah (kedaulatan) dan as-sulthon (kekuasaan). Dalam berbagai referensi langsung buku HT disebutkan as-siyadah (kedaulatan) dalam pengertian sumber hukum (source of law) ada ditangan syaari’ (Allah swt). Inilah, menurut Hizbut Tahrir, yang paling mendasar membedakan antara Islam dan demokrasi. Karena dalam demokrasi kedaulatan itu ada ditangan rakyat sehingga penilaian baik dan buruk diserahkan kepada rakyat. Namun Hizbut Tahrir menyatakan kekuasaan itu ada ditangan rakyat dalam pengertian source of power (sumber kekuasaan). Dalam konteks ini rakyatlah yang memiliki hak untuk memilih kepala negara (kholifah), rakyat juga berhak mengkoreksi penguasa yang menyimpang, atau menurunkannya kalau bertentangan dengan syariah Islam.Yang juga sering disalah pahami dari gagasan Hizbut Tahrir adalah menyamakan kedaulatan di tangan syara’ dengan teokrasi yang pernah berkembang di Eropa. Menyamakan kedaulatan di tangan Allah Swt dengan teokrasi ini menimbulkan bias. Seakan-akan Kholifah bisa bertindak represif, otoriter, seperti yang pernah terjadi di Eropa pada era teokrasi.Dalam kitabnya Ajhizatu Daulatil Khilafah, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa sistem Khilafah tidak sama dengan teokrasi dimana raja menganggap dirinya wakil Tuhan dimuka bumi, sehingga raja tidak boleh dikritik. Negara Khilafah adalah negara manusiawi bukan teokrasi. Karena itu Kholifah bukan orang-orang yang tidak bisa berbuat salah (ma’shum) .Perintah Kholifah tidaklah identik dengan perintah Allah SWT. Perintah Kholifah baru dianggap dan wajib ditaati kalau merujuk kepada A Qur’an dan As Sunnah. Dalam konteks ini Kholifah bisa saja keliru dalam memahami Al Qur’an dan As Sunnah atau mungkin saja menyimpang dari Al Qur’an dan As Sunnah . Karena itu dalam Islam, mengkoreksi penguasa (muhasabah lil hukkam) bukan saja hak rakyat, tapi merupakan kewajiban rakyat. Kholifah juga tidak memiliki keistimewan tertentu di depan hukum sebagaimana raja.Melihat pandangan diatas, wajar kalau terjadi perbedaan antara pandangan Hizbut Tahrir dengan M. Hasibullah yang menyakini bahwa nilai-nilai demokrasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Khilafah. Karena Hizbut Tahrir melihat perbedaan ini dari hal yang sangat mendasar yakni kedaulatan (source of law). Demokrasi menyerahkan kedaulatan di tangan rakyat sementara Khilafah kedaulatan ditangan syara’.