Mewaspadai Gerakan Transnasional

Oleh Hasibullah Satrawi

Penangkapan empat mahasiswa asal Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, oleh pihak keamanan setempat patut diperhatikan oleh semua pihak. Bukan hanya karena empat mahasiswa tersebut mendapat perlakuan tidak senonoh dari pihak keamanan Mesir. Lebih dari itu, penangkapan tersebut bisa menjadi "peringatan keras" bagi semua pihak terkait gerakan politik keagamaan yang cenderung menggunakan kekerasan dalam menjalankan perjuangannya. Di dalam negeri, gerakan-gerakan seperti ini dikenal dengan istilah gerakan transnasional.

Sebagaimana diberitakan, empat mahasiswa asal Indonesia tersebut ditangkap petugas keamanan Mesir karena dituduh terlibat aktif dalam gerakan politik Ikhwan Muslimin ataupun Hamas (Jawa Pos, 4/7). Kedua gerakan Islam politik itu acapkali mendapat perhatian ketat (untuk tidak mengatakan pengekangan) dari pemerintah Mesir. Bersyukur, empat mahasiswa kita tidak terbukti terlibat dalam dua gerakan tersebut.

Gerakan Transnasional

Selama ini terdapat sejumlah pihak yang melansir Timur Tengah sebagai salah satu "sumber" utama gerakan-gerakan transnasional yang saat ini menyebar di banyak negara, tak terkecuali di Indonesia. Adalah gerakan politik Ikhwan Muslimin yang sering ditengarai sebagai "ibu gerakan perlawanan Islam" yang saat ini tumbuh subur di banyak negara.

Ikhwan Muslimin didirikan oleh seorang ulama kenamaan asal Mesir, Hasan Al-Banna, pada 1928. Pendirian gerakan itu terkait erat dengan konteks "keterpurukan dunia Islam" secara politik yang secara beruntun dan dramatis dimulai pada 1923, yaitu ketika sistem kekhilafahan Utsmaniyah secara resmi dibubarkan oleh Kemal Ataturk di Turki. Sebagian pihak menganggap kekhilafahan Utsmaniyah sebagai khilafah Islam.

Pasca 1923, keterpurukan demi keterpurukan terus melanda dunia Islam yang sebelumnya masuk dalam wilayah kekuasaan kekhilafahan Utsmaniyah. Dunia Islam dijajah oleh negara-negara Eropa yang berkuasa pada era itu, terutama Prancis dan Inggris. Puncak keterpurukan dunia Islam terjadi pada 1948, yaitu dengan berdirinya negara Israel di atas tanah dunia Arab-Islam.

Konteks kekalahan dan keterpurukan inilah yang kemudian menyebabkan lahirnya pelbagai macam gerakan perlawanan di dunia Islam, terutama di Timur Tengah. Gerakan yang pertama lahir pda era ini adalah Ikhwan Muslimin yang salah satu tujuannya mengusir kekuatan penjajah yang saat itu menguasai Mesir.

Pada hari-hari berikutnya hingga hari ini, gerakan dan tokoh perlawanan terus bermunculan seperti Tandzim Al-Qaedah pimpinan Osama bin Laden, Hamas dan Jihad Islam di Palestina, Hizbullah di Lebanon, dan yang lain. Semua ini tidak terlepas dari konteks keterpurukan yang tak kunjung berakhir di Timur Tengah. Apalagi dengan adanya Israel yang semakin sewenang-wenang dalam merampas hak-hak warga dan negara Arab-Islam.

Namun, ada hal yang tak kalah menentukan daripada faktor keterpurukan di atas. Yaitu, beberapa ajaran dalam Islam yang dipahami membolehkan perlawanan bahkan juga aksi kekerasan, terutama dalam keadaan terjajah. Salah satu ajaran dimaksud adalah ajaran tentang jihad, peperangan, dan sebagainya.

Pada umumnya gerakan-gerakan transnasional menjadikan ajaran-ajaran di atas sebagai landasan perjuangan mereka. Tidak jarang dari mereka yang menghalalkan "aksi kekerasan" karena dianggap dibenarkan oleh norma agama yang dipedomaninya tersebut.

Secara jujur harus diakui, Islam memang mempunyai beberapa ajaran yang terkait aksi-aksi keras seperti perang, jihad, dan sebagainya. Namun, sungguh tidak benar bila diyakini bahwa ajaran-ajaran perang adalah satu-satunya doktrin dalam Islam. Sebagaimana juga tidak benar bila ajaran jihad hanya dipahami sebagai ajaran tentang angkat senjata ataupun aksi-aksi keras lain.

Yang tidak kalah penting adalah hampir semua ajaran jihad, perang, dan ajaran yang identik dengan aksi keras mempunyai latar belakang ataupun konteks yang dapat menjelaskan mengapa hal itu harus dilakukan. Dengan kata lain, ajaran tentang aksi keras dalam Islam tidak diturunkan secara mutlak atau tanpa syarat apa pun. Pengamalan atas ajaran-ajaran ini sejatinya memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama dan secara rinci tergambar dalam latar belakang (asbaabun nuzuul atau asbaabul wurud) turunnya ajaran tersebut.

Dalam sejarah Islam awal, contohnya, ajaran tentang jihad dan perang diturunkan ketika umat Islam berada di Madinah. Sedangkan dalam konteks masih di Makkah, umat Islam tidak diperbolehkan berperang, walaupun sering mendapat perlakuan tidak adil dari penduduk Makkah.

Konteks Indonesia

Konteks Indonesia berbeda dengan konteks Timur Tengah. Konteks Timur Tengah hampir identik dengan peperangan, perlawanan, dan aksi-kasi keras lainnya. Hal ini tak lain karena kondisi konfliktual masih terus terjadi hingga hari ini di kawasan ini. Sedangkan konteks Indonesia hampir identik dengan perdamaian, pemberdayaan, dan kelenturan.

Sejatinya ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan aksi keras seperti di atas dipahami dan diamalkan tanpa mengabaikan perkembangan konteks yang ada. Dalam konteks ini, pengamalan ajaran Islam yang terkait dengan aksi keras di Timur Tengah (pada tahap tertentu) masih bisa diterima dan dibenarkan. Hal ini tidak lain karena hingga hari ini konteks Timur Tengah belum beranjak dari keterpurukan dan peperangan. Juga karena alasan di atas, (pada batas tertentu) keberadaan faksi-faksi politik yang cenderung keras di Timur Tengah masih bisa diterima dan dipahami.

Kondisi ini berbeda dengan konteks Indonesia. Sejatinya, pemahaman dan gerakan keislaman di republik ini mendukung upaya pemberdayaan dan perdamaian yang ada.

Semua pihak (termasuk para pelajar di luar negeri) sejatinya bisa memilah-memilih dalam mengikuti ataupun mempelajari gerakan keagamaan tertentu. Hingga gerakan keagamaan yang dipelajari tidak kontraproduktif dengan konteks keumatan yang ada di Indonesia. Adalah malapetaka tatkala konteks pemberdayaan dikuasai oleh gagasan dan perjuangan yang bernuansa perlawanan. (*)

*). Alumnus Al-Azhar, Kairo, Mesir, peneliti pada Moderate Muslim Society (MMS) Jakarta.

MEMAHAMI GAGASAN HIZBUT TAHRIR

Posted on September 13, 2007 by farid1924
Tanggapan Untuk M Hasibullah Satrawi
Oleh : Farid Wadjdi

Direktur Forum On Islamic World Studies (FIWS) Jakarta Menarik membaca tulisan M Hasibullah Satrawi pada Media Indonesia ( 24 Agustus 2007) tentang Hizbut Tahrir (HT). Lepas dari pro kontra tentang kelompok ini, harus diakui kelompok ini berhasil mengusung ide Khilafah menjadi pembicaraan publik di berbagai kalangan, terutama pra dan pasca konferensi Khilafah Internasional di Jakarta. Di Indonesia sendiri, ide Khilafah, bukanlah gagasan baru. Untuk merespon keruntuhan Khilafah terakhir pada Maret 1924, sebuah komite Khilafah didirikan di Surabaya pada 4 Oktober 1924 dengan ketua Wondosudirdjo (Sarikat Islam ) dan wakil ketua K.H.A. Wahab Hasbullah , tujuanya untuk membahas undangan kongres kekhilafahan di Kairo. K.H.A Wahab Hasbullah merupakan wakil dari kalangan tradisional yang kemudian membentuk Komite Merembuk Hijaz . Komite ini kemudian diubah menjadi Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926. .(lihat Deliar Noer , Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942)
Kehirauan terhadap keruntuhan Khilafah ini juga tercermin dari pandangan tokoh terkemuka Indonesia seperti HOS Cokroaminoto yang menyatakan bahwa Khilafah bukanlah semata-mata untuk umat Islam di jazirah Arab, tapi juga bagi umat Islam di Indonesia, khilafah adalah milik umat Islam sedunia. Bahkan pahlawan nasional ini menganalogikan umat Islam laksana suatu tubuh, karenanya bila umat Islam tidak memiliki Kholifah maka “ seolah-olah badan tidak berkepala” ( Hindia Baroe, 15 Januari 1926).
Setelah lama tidak lagi menjadi isu pergerakan umat Islam Indonesia, Hizbut Tahrir, cukup berhasil mengangkat kembali gagasan Khilafah , yang menurutnya merupakan solusi bagi berbagai persoalan di dunia Islam termasuk Indonsia. Tentu saja kita boleh tidak setuju terhadap ide atau gagasan ini, namun adalah tidak obyektif kalau kita tidak memberikan lahan bagi perdebatan terbuka tentang gagasan ini. Dengan gampang menuduh kelompok ini membahayakan NKRI, kemudian memprovokasi pelarangannya , justru akan menutup upaya dialog ini. Dan pengalaman di berbagai negara sikap represif terhadap Hizbut Tahrir, tidak pernah kemudian membuat gerakan ini mati, malah meningkatkan militansi mereka. Dan harus renungkan tindakan pelarangan dan yang kemudian disertai dengan tindakan represif sering kali menjadikan rakyat Indonesia sendiri menjadi korban. Seperti halnya tindakan pemerintah orde Baru terhadap aktivis Islam yang menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam diskursus tentang Hizbut Tahrir selama ini, seperti yang ditulis oleh M Hasibullah, hal yang sering dipertanyakan dari gagasan HT adalah Khilafah yang mana yang hendak didirikan . Pertanyaan yang sama juga biasa dilontarkan terhadap upaya penerapan syariah Islam, syariah Islam seperti apa yang diinginkan. Pertanyaan ini biasanya muncul dari realita terdapatnya perbedaan pendapat bahkan di kalangan ulama sendiri dalam beberapa hal tentang Khilafah dan Syariah. Adanya perbedan ini kemudian menimbulkan pesimisme bahwa ide Khilafah dan syariah bisa diwujudkan. Berkaitan dengan konsepsi Khilafah, adanya realita perbedaan tentang bagaimana prosedur pengangkatan Kholifah, bukan saja pernah ditanyakan oleh M.Hisbullah Satrawi, tapi tapi juga menjadi dasar penolakan terhadap negara Islam oleh Munawir Sjadzali dalam bukunya Islam dan Tata Negara . Jawaban terhadap pertanyaan ini bisa dilihat dalam buku Nidhomul Hukmi fi Al Islam (Sistem Pemerintahan Islam) yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zallum Amir Hizbut Tahrir setelah syekh Taqiyuddin an Nabhani. Dalam buku ini dijelaskan adanya thoriqoh (metode) baku yang jelas dari prosedural pengangkatan Kholifah adalah ba’iat dengan ridho (kerelaan) dan kebebasan memilih kaum muslimin. Semua al Khulafa’ur ar Rosyidin (Abu Bakar ra, Umar bin Khothtob ra, Ustman bin Affan, Ali bin Abi Tholib ra), sah karena adanya bai’at dari rakyat atau yang mencerminkan representasi masyarakat. Adapun yang berbeda adalah dalam masalah teknis (uslub) untuk mencalonkan Kholifah berupa prosedur praktis untuk menyempurnakan pengangkatan Kholifah sebelum di ba’iat. . Bukan dalam masalah metode (thoriqoh) bai’at-nya.
Teknis yang pertama, adalah model pencalonan Abu Bakar. Kholifah yang pertama ini di bai’at sebagai setelah terjadi musyawarah di kalangan tokoh-tokoh terkemuka di Madinah di Saqifah Bani Saidah. Sebelumnya tokoh-tokoh terkemuka tersebut mencalonkan Saad, Abu Ubaidah, Umar dan Abu Bakar.
Teknis yang kedua , model pencalonan Umar Bin Khoththob oleh Abu Bakar ra saat dia dalam keadaan sakit. Sebelumnya Abu Bakar ra meminta pendapat kaum muslim siapa yang layak menjadi Kholifah.
Teknis yang ketiga, model pencalonan Utsman ra, setelah diajukan enam calon yang dipimpin Suhaib. Setelah Umar bin Khothtoh ra wafat keenam calon ini berdiskusi dan terpilihlah dua calon yakni Ali dan Ustman. Abdurrahman bin Auf yang menjadi panitia pemilihan kemudian mencari tahu pendapat masyarakat pada waktu itu yang mengkerucut pada Ustman bin Affan.
Status hukum dari teknis (uslub) ini adalah ibahah, artinya boleh dipilih salah satu. Yang terpenting Kholifah baru sah setelah dibai’at oleh rakyat atau yang mencerminkan representasi masyarakat lewat pilihan yang ridho (tidak dipaksa).
Adanya perbedaan dalam sistem politik atau pemerintahan adalah wajar. Seperti dalam demokrasi misalnya, ada perbedaan apakah presiden dipilih langsung oleh rakyat atau parlemen. Sistem kabinetnya presidensiil atau parlementer. Namun perbedaan ini tidak menjadi dasar untuk menyatakan tidak ada sistem politik yang jelas dari sistem demokrasi. Sama halnya dengan sistem Khilafah Islam, adanya perbedaan dari sisi teknis pencalonan Kholifah , tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan sistem Khilafah tidak jelas.
Islam dan Demokrasi
Hubungan Islam dan demokrasi, diskursus diantara dua konsep itu , bukanlah perkara baru dalam sejarah pemikiran Islam. Pasca keruntuhan Khilafah Islam pada 1924, dunia Islam memang mengalami serbuan pemikiran Barat. Umat Islam mau tidak mau harus berdiskusi panjang dalam menentukan sikap terhadap pemikiran Barat seperti demokrasi, HAM, pluralisme maupun sekulerisme. Menurut Riza Sihbudi (Jurnal Ilmu Politik no 12 ) , dengan mengutip pendapat Esposito dan Piscatori menyebut ada tiga aliran dalam menjawab hubungan Islam dan demokrasi. Aliran pertama, menerima secara penuh bahwa demokrasi identik dengan Islam antara lain pendapat Muhammad Assad,Jamaluddin al Afghani, dan Muhammad Abduh. Kedua, adalah pendapat yang menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam Islam,tetapi di pihak lain mengakui adanya perbedaan di antara keduanya seperti yang digagas oleh Maududi.
Aliran ketiga adalah yang menolak secara menyeluruh gagasan bahwa Islam sama dengan demokrasi. Aliran ini antara lain diusung oleh Syaikh Fadlallah Nuri dari Iran tahun 1905-1911 dengan Gerakan Konstitusionalnya. Pendapat yang sama muncul dari Sayyid Qutb, tokoh Ikhwanul Muslimun. Pada tahun 1982, Syaikh Muhammad Mutawawali seorang tokoh terkemuka Mesir pernah mengatakan Islam tidak bisa dipadukan dengan demokrasi. Artinya, pendapat yang menolak demokrasi sesengguhnya bukan hanya pendapat Hizbut Tahrir.
Yang mungkin kurang dipahami oleh banyak pihak adalah ketika Hizbut Tahrir membedakan antara as-siyadah (kedaulatan) dan al sulthon (kekuasaan). Dalam berbagai referensi langsung buku HT disebutkan as-siayadah (kedaulatan) dalam pengertian sumber hukum (source of law) ada ditangan syaari’ (Allah swt). Inilah, menurut Hizbut Tahrir, yang paling mendasar membedakan antara Islam dan demokrasi. Karena dalam demokrasi kedaulatan itu ada ditangan rakyat sehingga penilaian baik dan buruk diserahkan kepada rakyat. Namun Hizbut Tahrir menyatakan kekuasaan itu ada ditangan rakyat dalam pengertian source of power (sumber kekuasaan). Dalam konteks ini rakyatlah yang memiliki hak untuk memilih kepala negara (kholifah), rakyat juga berhak mengkoreksi penguasa yang menyimpang, atau menurunkannya kalau bertentangan dengan syariah Islam.
Yang juga sering disalah pahami dari gagasan Hizbut Tahrir adalah menyamakan kedaulatan di tangan syara’ dengan teokrasi yang pernah berkembang di Eropa. Menyamakan kedaulatan di tangan Allah Swt dengan teokrasi ini menimbulkan bias. Seakan-akan Kholifah bisa bertindak represif , otoriter, seperti yang pernah terjadi di Eropa pada era teokrasi. Dalam kitabnya Ajhizatu Daulatil Khilafah, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa sistem Khilafah tidak sama dengan teokrasi dimana raja menganggap dirinya wakil Tuhan dimuka bumi, sehingga raja tidak boleh dikritik. Negara Khilafah adalah negara manusiawi bukan teokrasi. Karena itu Kholifah bukan orang-orang yang tidak bisa berbuat salah (ma’shum) . Perintah Kholifah tidaklah identik dengan perintah Allah SWT. Perintah Kholifah baru dianggap dan wajib ditaati kalau merujuk kepada A Qur’an dan As Sunnah. Dalam konteks ini Kholifah bisa saja keliru dalam memahami Al Qur’an dan As Sunnah atau mungkin saja menyimpang dari Al Qur’an dan As Sunnah . Karena itu dalam Islam, mengkoreksi penguasa (muhasabah lil hukkam) bukan saja hak rakyat, tapi merupakan kewajiban rakyat. Kholifah juga tidak memiliki keistimewan tertentu di depan hukum sebagaimana raja.
Melihat pandangan diatas, wajar kalau terjadi perbedaan antara pandangan Hizbut Tahrir dengan M. Hasibullah yang menyakini bahwa nilai-nilai demokrasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Khilafah. Karena Hizbut Tahrir melihat perbedaan ini dari hal yang sangat mendasar yakni kedaulatan (source of law) . Demokrasi menyerahkan kedaulatan di tangan rakyat sementara Khilafah kedaulatan ditangan syara’.

Rethinking Khilafah (Zuhairi Misrawi)&Menelaah Paradigma HTI (M. Hasibullah Satrawi), Media Indonesia 24 Agustus 2007

Rethinking Khilafah (Zuhairi Misrawi)&Menelaah Paradigma HTI (M. Hasibullah Satrawi), Media Indonesia 24 Agustus 2007
Aug 28, '07 3:48 PMfor everyone
http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=141076
Copyright © 2007 Media Indonesia Online. All rights reserved.Jum'at, 24 Agustus 2007 08:34 WIB
OPINI
'Rethinking' Khilafah
Penulis: Zuhairi Misrawi, Direktur Moderate Moslem Society (MMS), Jakarta
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar konferensi internasional bertajuk Saatnya Khilafah Memimpin Dunia (12/8). Fantastis, perhelatan yang meriah itu dihadiri puluhan ribu pendukung mereka dan beberapa tokoh, antara lain dai kondang Aa Gymnastiar dan Pemimpin Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Bahkan di dalam salah satu spanduknya tertulis, Warga Nahdliyin Rindu Khilafah?!
Ismail Yusanto, juru bicara HTI menyampaikan ada pesan utama yang ingin disampaikan kepada publik dalam konferensi tersebut. Pertama, menyerukan kepada seluruh umat Islam dan seluruh elemen bangsa untuk secara sungguh-sungguh menjalankan Islam dan syariatnya. Kedua, menyerukan pemerintah dan rakyat untuk menghentikan sekularisme dalam bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, menolak keras separatisme, upaya pemecahbelahan dan upaya kolonialisasi negara-negara muslim. Keempat, menyerukan umat Islam untuk bersatu menerapkan syariat dan menegakkan kembali khilafah islamiyah.
Agenda-agenda tersebut secara eksplisit sudah bisa diduga sejak awal mengingat salah satu pemikiran utama yang diusung HTI adalah penegakan kembali khilafah islamiyah dan formalisasi syariat Islam. Ide tersebut salah satu perpanjangan dari gagasan pan-islamisme yang diusung pelbagai negara muslim, terutama di Timur Tengah pascaruntuhnya dinasti Ottoman di Turki pada 1924.
Sebagai sebuah gagasan, wacana untuk revitalisasi sistem khilafah merupakan sebuah pemikiran yang tidak bisa dihindari mengingat lemahnya sistem politik yang dipraktikkan para pemimpin negara-negara muslim pascaruntuhnya dinasti Ottoman. Sampai saat ini, tidak banyak atau jarang sekali negara muslim yang dapat menerapkan sistem sekuler dengan prestasi yang mengagumkan. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya Turki yang mampu meyakinkan dunia Islam bahwa Islam dan sekularisme bukanlah sesuatu yang bertentangan. Tapi, negara-negara muslim pada umumnya gagal dalam menerapkan sistem demokrasi karena faktor-faktor yang sangat kompleks, baik pada tataran internal maupun eksternal.
Kegagalan tersebut telah membangkitkan kembali gairah untuk menerapkan sistem khilafah dan sistem syariah. Panorama kembalinya islamisme terlihat dengan nyata di pelbagai negara muslim. Kubu moderat di Iran secara tidak terduga mampu menaklukkan kubu konservatif. Partai yang didukung Ikhwanul Muslimin di Mesir secara menakjubkan mampu memperbesar jumlah kursi di parlemen. Di Palestina, kubu Hamas yang beraliran keras mampu mengalahkan kubu Fatah.
Pertanyaannya, apa sebenarnya esensi dari paradigma khilafah? Apakah menerapkan khilafah merupakan sebuah keniscayaan? Benarkah sistem khilafah merupakan solusi?
Pada hakikatnya, khilafah merupakan sebuah mandat Tuhan yang diberikan kepada setiap umat manusia apa pun agamanya. Pada hakikatnya, setiap umat manusia adalah khalifah yang diberikan mandat untuk menebarkan kedamaian dan menghentikan kekerasan. Karena itu, Tuhan menganugerahi ilmu pengetahuan dan akal budi untuk mewujudkan misi utama sebagai khalifah di muka bumi (QS al-Baqarah [2]: 30-31). Khalifah merupakan sebuah misi utama dan suci yang mesti dihayati dan diamalkan setiap umat manusia, apa pun agamanya.
Pascawafatnya Rasulullah SAW, paradigma khilafah secara spesifik mempunyai makna, khilafah merupakan pengganti Rasulullah SAW. Khilafah tidak lagi bermakna umum, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran, tapi secara hermeneutik mengalami partikularisasi sebagai sebuah istilah dalam politik pada zamannya. Khilafah mempunyai makna sebagai pemimpin pengganti Rasulullah SAW. (khalîfat Rasulillah). Pada beberapa tahun selanjutnya, Umar bin Khattab mengubah konsep menggunakan istilah selain khilafah menjadi amirul mukminin (pemimpin tertinggi umat Islam).
Namun, paradigma khilafah mengalami pergeseran bersamaan dengan peristiwa politik yang menimpa sejarah awal Islam, terutama pascatewasnya Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Pertarungan antara Imam Ali dan Muawiyah telah menyebabkan munculnya sebuah konsep tentang kedaulatan Tuhan (hakimiyatullah). Konsep itu secara perlahan bergeser menjadi sebagai cikal-bakal bagi munculnya konsep khilafah dengan makna baru. Khilafah tidak lagi berkonotasi sebagai pengganti Rasulullah SAW, tapi sebagai upaya untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi.
Muawiyah secara eksplisit menyebutkan diri mereka sebagai khalifah wa dzillullah fil ardh (wakil dan bayang-bayang Tuhan di muka bumi). Tentu saja, istilah itu mengalami partikularisasi yang lebih spesifik dan bernuansa politis. Muawiyah mempunyai maksud tersendiri dengan istilah tersebut, terutama dalam rangka mendapatkan legitimasi dari umat Islam secara luas. Dengan istilah tersebut, Muawiyah ingin menyatakan dirinya satu-satunya pemimpin yang mempunyai mandat untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi.
Sebenarnya, secara politis Muawiyah mempunyai prestasi yang patut diapresiasi. Ia mencatat prestasi dalam penataan administrasi pemerintahan dan perluasan kekuasaan politik Islam. Bahkan dalam sejarah dicatat, Muawiyah banyak mengangkat para pembantu istana dari kalangan nonmuslim, terutama Yahudi dan Kristen sebagai pembantu istana, baik sebagai tim kesehatan, penasihat, ataupun sistem kesehatan. Muawiyah juga dicatat merekrut para ahli strategi perang dari kalangan nonmuslim.
Namun, letak masalah dari sistem khilafah yang diterapkan Muawiyah telah memapankan korupsi, nepotisme, dan kolusi.
Khilafah hanya digunakan sebagai justifikasi untuk memapankan keluarga Muawiyah yang pada akhirnya berakhir dengan kejatuhan dinasti Muawiyah. Mereka telah menggunakan sistem khilafah untuk memperkaya diri dan menghambur-hamburkan kekayaan umat Islam. Istananya mentereng dilengkapi dengan pelbagai perhiasan yang mewah, sedangkan umat Islam yang bukan dari keluarga Muawiyah mengalami kemelaratan yang absolut.
Begitu pula dengan pengganti dinasti Muawiyah, yaitu Abbasiyah dan Ustmaniyah. Kedua dinasti tersebut mengalami persoalan yang serupa. Karena, sistem khilafah digunakan sebagai justifikasi dan legitimasi politik untuk memantapkan posisi politik klan mereka.
Kedua dinasti terakhir itu pun berakhir kejatuhan. Menurut sejumlah sejarawan, kejatuhan dinasti Muawiyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah bukan karena faktor eksternal, melainkan karena faktor internal pemerintahan yang sarat dengan KKN.
Karena itu, melihat sejarah di atas, sistem khilafah bukanlah sebuah sistem yang ideal. Dalam kurun waktu yang panjang, sistem khilafah bangkrut dan gagal karena secara nyata tidak mampu mengatasi masalah distribusi dan fungsionalisasi kekuasaan. Sistem khilafah tidak mampu menjawab masalah otoritarianisme yang melekat dalam praktik politik pada awal sejarah Islam. Alih-alih ingin mewujudkan kesetaraan dan keadilan politik, sistem khilafah justru memantapkan otoritarianisme yang dipraktikkan para pemimpin politik (khalifah).
Di sini, dekonstruksi terhadap sistem khilafah sebenarnya harus menjadi perhatian umat Islam. Pertama, tidak ada kewajiban untuk menerapkan sistem khilafah. Sebab, pada hakikatnya setiap umat manusia adalah khalifah. Yaitu, setiap umat manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya kepada Tuhan di hari pembalasan. Setiap manusia akan menghadap kepada Tuhan secara sendiri-sendiri. Karena itu, tidak ada kewajiban untuk menegakkan sistem khilafah secara kolektif.
Kedua, sistem khilafah sudah mengalami kegagalan dan kebangkrutan secara nyata. Kegagalan tersebut disebabkan pergeseran makna khilafah sebagai kepemimpinan yang harus menerapkan kemufakatan dan kesetaraan menjadi kepemimpinan yang memantapkan otorianisme. Letak persoalan utama sistem khilafah, yakni karena upaya untuk membangun umat hanya diyakini melalui jalur politik. Seperti pandangan Socrates, HTI juga meyakini manusia adalah makhluk politik.
Ismail Yusanto, dalam situs berita Detik.com, menyatakan kemungkinan untuk menjadikan HTI sebagai partai politik semakin menegaskan kerentanan sistem khilafah hanya untuk legitimasi politik bagi kelompok yang meyakini ideologi tersebut. Dalam hal ini, pesan Imam Ali kepada kalangan Khawarij yang menganut kedaulatan Tuhan perlu diangkat kembali. Kedaulatan Tuhan atau sistem khilafah merupakan kalimat yang mulia, tapi maknanya bisa menjadi batil. Di sini, kita perlu menyoal kembali sistem khilafah.
--------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007 Media Indonesia Online. All rights reserved.Jum'at, 24 Agustus 2007 08:38 WIB
OPINI
Menelaah Paradigma Hizbut Tahrir Indonesia
Penulis: M. Hasibullah Satrawi, alumnus Al Azhar kairo Mesir
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) baru saja menggelar hajatan besar, yaitu Konferensi Khilafah Internasional (12/08). Sekitar 80 ribu pendukung HTI memadati Gelora Bung Karno Senayan (tempat berlangsungnya acara). Tokoh-tokoh HTI dari pelbagai macam negara pun dihadirkan, seperti dari Inggris, Jerman, Australia, Denmark, Palestina, Sudan, dan Malaysia. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin pun turut hadir dalam acara tersebut.
Pernyataan juru bicara HTI Ismail Yusanto dalam acara tersebut menarik untuk dicermati bersama. Menurutnya, HTI tidak memiliki niat untuk melepaskan diri dari NKRI. HTI menentang keras separatisme. Namun mengenai demokrasi, HTI menentang paham itu karena memberikan hak membuat hukum kepada rakyat. "Bagi kami, yang memiliki kedaulatan membuat hukum adalah Allah," demikian pernyataan Ismail Yusanto (Media Indonesia, 13/08).
HTI dan khilafah
Hampir dalam semua sepak terjangnya, HTI tak bisa dilepaskan dari isu khilafah. Dalam buletin mingguan HTI (Al-Islam) yang terbit setiap Jumat, contohnya, persoalan khilafah selalu menjadi sajian utamanya. Kalau tidak membahas tentang khilafah secara spesifik, buletin itu membahas permasalahan umat Islam yang ujung-ujungnya (juga) kembali ke khilafah sebagai solusi. Tak berlebihan kiranya bila dikatakan persoalan khilafah telah dijadikan 'berita utama sepanjang masa' dalam buletin itu.
Apabila HTI menjadikan khilafah sebagai isu utama, sinilah sesungguhnya letak persoalan HTI yang paling besar. Karena, khilafah bukanlah 'sistem pemerintahan jadi' yang dengan mudah dapat dirujuk dan ditegakkan kembali pada masa tertentu. Dengan kata lain, pelbagai macam model pemerintahan dalam sejarah umat Islam sesungguhnya 'proses menjadi' dan adaptasi dengan pelbagai macam tantangan dan kebutuhan yang ada.
Sebagai sebuah proses, model pemerintahan umat Islam mengalami pelbagai macam perubahan. Terutama menyangkut prosedur pembentukan pemerintahan (pengangkatan khalifah).
Sahabat Abu Bakar sebagai khalifah pertama, contohnya, diangkat berdasarkan musyawarah yang cukup alot di kalangan para pembesar sahabat Nabi. Baik yang dari Muhajirin maupun Anshar. Hingga walaupun sebagian besar para sahabat mufakat dengan pengangkatan beliau, masih terdapat sebagian yang tidak setuju, seperti sahabat Sa'ad bin Ubadah.
Hal itu berbeda dengan pengangkatan sahabat Umar sebagai khalifah kedua menggantikan posisi sahabat Abu Bakar. Proses pembentukan pemerintahan di masa sahabat Umar dilakukan dengan cara ditunjuk langsung oleh sahabat Abu Bakar sebagai khalifah.
Namun, sahabat Umar tidak mengikuti sahabat Abu Bakar dalam membentuk pemerintahan umat Islam sesudahnya (dengan cara menunjuk). Tidak juga seperti pengangkatan sahabat Abu Bakar (sebagai khalifah) pertama kali. Yang dilakukan sahabat Umar adalah membentuk Majelis Syuro untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai pemimpin umat Islam, menggantikan dirinya. Majelis itu terdiri dari para sesepuh sahabat Nabi, seperti Abdrurrahman bin 'Auf dan Abdullah bin Umar.
Mekanisme musyawarah yang digariskan sahabat Umar dalam hal ini sangat demokratis dan bijaksana. Di antara mekanisme yang digariskan adalah suara yang lebih sedikit harus mengikuti suara yang lebih banyak. Untuk menghindari praktik KKN, pemilihan itu tidak diperbolehkan menunjuk Abdullah bin Umar (putra Umar) sebagai khalifah.
Pada masa berikutnya (terutama pascakekuasaan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali), pembentukan pemerintahan Islam dilakukan berdasarkan keturunan dan kekerabatan (dinasti), seperti yang terjadi pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
Sebagai sebuah proses, pemerintahan Islam pun mengalami 'pasang-surut'. Pada umumnya, para ulama menempatkan pemerintahan Nabi sebagai pemerintahan paling 'bersinar'. Kemudian disusul pemerintahan empat sahabat pengganti Nabi (khulafa ar-rasyidin). Begitu pun seterusnya hingga pemerintahan dinasti (Utsmaniyah) murni dibubarkan di Turki pada 1923.
Pertanyaannya adalah, apabila HTI hendak mendirikan pemerintahan khilafah di masa sekarang, pemerintahan (khilafah) yang mana yang hendak didirikan? Prosedur pemerintahan seperti apa yang hendak diciptakan?
HTI dan Demokrasi
Di sini dapat ditegaskan penolakan HTI terhadap demokrasi (di satu sisi) dan keinginan HTI untuk mendirikan pemerintahan khilafah (di sisi lain) mencerminkan adanya kerancuan paradigma. Karena, (sebagaimana dijelaskan di atas) pemerintahan awal Islam sarat dengan nilai-nilai demokrasi.
Bahkan, seorang ulama terkemuka dari Aljazair, Abu Hamid bin Badis (lahir 1889), melansir 12 nilai demokrasi. Nilai-nilai tersebut diambil dari penafsiran beliau terhadap sambutan (khotbah) kekuasaan Abu Bakar tatkala sahabat itu dinobatkan sebagai khalifah Nabi Muhammad (dalam pemerintahan, bukan kenabian). Salah satu nilai tersebut adalah pemerintahan dipilih masyarakat dan masyarakat mempunyai hak penuh untuk mengontrol atau bahkan membubarkan pemerintahan tersebut. Karena masyarakat adalah sumber kekuasaan yang sesungguhnya. (Tajdidul Islam, Gamal al-Banna, 2005: 129).
Hal itu sesuai dengan khotbah sahabat Abu Bakar yang berbunyi, izaa ra'aytumuuni 'alaa haqqin fa'a'iynuunii. Wain asa'tu faqaawwimuuniy (jika saya benar, bantulah. Jika tidak, perbaikilah).
Khawarij Baru?
Dalam sejarah Islam, ada satu kelompok bernama Khawarij. Kelompok itu mulanya pendukung setia sahabat Ali bin Abi Thalib dalam sengketa kekuasaan dengan sahabat Mu'awiyah. Namun, karena sahabat Ali menerima konsep arbitrase (tahkiim) sebagai upaya damai dengan pihak Mu'awiyah, kelompok itu kecewa dan menyatakan keluar dari barisan sahabat Ali. Namun, kelompok itu juga tidak mendukung Mu'awiyah.
Bagi mereka, pihak Ali dan Mu'awiyah sama-sama salah dalam hal itu. Sahabat Ali divonis bersalah karena tidak tegas dalam memperjuangkan kebenaran yang ada di pihaknya. Pihak Mu'awiyah dianggap bersalah karena merebut kekuasaan yang bukan haknya. Bahkan, kelompok itu pun memberikan vonis pengafiran bagi kelompok Ali dan Mu'awiyah sehingga berbagai peristiwa berdarah tak dapat terelakkan.
Kelompok itu mengalami kerancuan paradigma yang luar biasa. Di satu sisi mereka rata-rata hafal Alquran, tapi di sisi lain mereka sering kali membunuh umat Islam dengan mengatasnamakan Alquran. Di satu sisi mereka tekstualis dan ekstrem, tapi di sisi lain mereka demokratis. Bagi kelompok itu, siapa pun boleh menjadi pemimpin---tanpa pandang warna kulit, suku, atau kelas sosialnya, asalkan dipilih masyarakat.
Kerancuan paradigma yang tidak jauh berbeda kini dialami HTI. Di satu sisi mereka ingin menegakkan pemerintahan khilafah, tapi di sisi lain mereka antidemokrasi. Padahal nilai-nilai demokrasi menjadi bagian tak terpisahkan dari pemerintahan yang mereka sebut khilafah. Apakah HTI sama dengan atau memang Khawarij baru? Wallahualam bisshawab.

Tags: hti, khilafah
Prev: Melampaui Perdebatan Khilafah, Achmad Munjid (Koran Tempo, 22/8/2007)Next: Sesumbar Hizbut Tahrir Pasca Konferensi
reply share
4 CommentsChronological Reverse Threaded


reply
corpusalienum wrote on Aug 30, '07, edited on Aug 30, '07
http://famhar.multiply.com/journal/item/88/Khalifah_Juga_ManusiaKhalifah Juga ManusiaDr. Fahmi AmharAlumnus Vienna UniversityPeneliti Sejarah Islam.Konferensi Khilafah Internasional (KKI) yang digagas oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 12 Agustus 2007 lalu mulai menuai bola salju. Di harian Media Indonesia 24 Agustus 2007 lalu muncul dua tulisan yang mempersoalkan ide-ide HTI. M. Hasibullah Satrawi (alumnus al-Azhar Kairo) mempertanyakan prosedur pemerintahan seperti apa yang hendak diciptakan? Satrawi menganggap HTI mengalami kerancuan paradigma, yang di satu sisi ingin menegakkan pemerintahan khilafah (yang menurutnya pada masa awal Islam sarat dengan nilai-nilai demokrasi), tetapi di sisi lain HTI anti demokrasi. Bahkan dia pertanyakan apakah HTI sama atau memang Khawarij baru – suatu hal yang juga dilontarkan oleh kelompok Salafi.Sedang Zuhairi Misrawi (Direktur Moderate Muslim Society) menggunakan pendekatan hermeneutik. Istilah khalifah dan khilafah dikatakan mengalami perkembangan dan partikularisasi, dari “mandat Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia apapun agamanya” menjadi “justifikasi dan legitimasi suatu klan politik”. Kedaulatan Tuhan atau sistem khilafah menurutnya adalah kalimat mulia tapi maknanya bisa menjadi batil.Lepas dari soal setuju atau tidak dengan isinya, keberadaan dua tulisan itu dapat bernilai positif, dan justru diharapkan oleh HTI untuk membuka perdebatan ilmiah yang mengandalkan kekuatan logika. Sepanjang pergumulan saya dengan gerakan HT selama lebih kurang 17 tahun, saya melihat bahwa gerakan ini sangat concern dengan adu argumentasi ilmiah, dan bukan kekerasan atau main larang bicara yang hanya mengandalkan logika kekuatan. Justru logika kekuatan ini yang akhir-akhir ini ditunjukkan oleh penguasa negeri ini, yang mencekal dan mendeportasi dua pembicara KKI dari Luar Negeri, serta melarang dan menekan beberapa tokoh Dalam Negeri agar tidak berorasi di forum KKI.Sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh dua penulis di atas, sudah terjawab oleh buku-buku HT sendiri. Dalam buku Ajjihzah daulatih khilafah (Struktur Negara Khilafah) yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir (Internasional) tahun 2005, ditegaskan bahwa sistem khilafah adalah sistem manusia dan bersifat duniawi. Khalifah juga manusia, dan negara Khilafah bukan negara teokrasi. Meskipun istilah Khalifah dipakai secara umum di dalam Qur’an Surat al-Baqarah ayat 30 (Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi"), namun Rasul telah dengan jelas membatasi istilah itu untuk pemerintahan pasca Nabi. Nabi bersabda dalam hadits riwayat Muslim: “Dulu Bani Israel diurus dan dipelihara oleh para nabi. Setiap seorang nabi meninggal, nabi yang menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para khalifah, dan mereka banyak”. Para sahabat bertanya, “Lalu apa yang kau perintahkan kepada kami?” Nabi menjawab, “Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja, dan berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka urus”.Di hadits yang lain Rasulullah sangat menekankan kesatuan negara, sehingga melarang munculnya kepala negara tandingan. Dalam hadits riwayat Muslim tersebut Nabi secara eksplisit menggunakan istilah khalifah untuk kepala negara kaum muslimin: Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang paling akhir dari keduanya”.Tentang mekanisme pemilihan khalifah, apa yang terjadi pada masa khulafaur Rasyidin, dan diamnya mereka melihat mekanisme pemilihan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa keempatnya adalah sah sebagai model. Hal ini karena ada sabda Nabi: “Ummatku tidak akan sepakat dalam kemungkaran”. HT menyimpulkan bahwa kesepakatan (ijma’) para sahabat (dan hanya berlaku untuk para sahabat Nabi) adalah sebuah sumber hukum.Karena itu bagi HT mekanisme itu sangat jelas. Khalifah boleh dipilih secara langsung seperti Abu Bakar; atau dengan nominasi khalifah sebelumnya seperti Umar; atau dengan suatu komite pemilihan seperti Utsman atau dengan suatu pengambil alihan di saat terjadi vacuum of power seperti Ali. Keempat model ini semuanya absah pada saat yang tepat. Jadi keliru untuk mengatakan bahwa Islam atau sistem khilafah tidak memiliki model suksesi.Sedang apa yang terjadi di masa dinasti Umayah, Abbasiyah atau Utsmaniyah adalah penyalahgunaan sistem nominasi. Namun bukan metode nominasinya sendiri yang salah. Dalam sistem demokrasi juga ada nominasi. Hampir semua penerus Perdana Menteri pada sistem demokrasi parlementer adalah dinominasikan oleh PM sebelumnya. Toh nominasi ini hanya akan berjalan dengan baik kalau diterima oleh Parlemen dan diperkuat lagi oleh pemilu berikutnya. Dalam sistem khilafah, nominasi ini baru akan sah ketika ada baiat. Baiat adalah semacam kontrak antara umat (yang terwakili oleh tokoh-tokoh kunci kekuatan umat, yaitu di politik atau militer) yang siap taat dan membela seseorang agar menerapkan syariat Islam. Orang yang menerima baiat itulah yang kemudian menjadi khalifah, atau amirul mukminin, atau sultan atau sebutan lain yang sah.Sebaiknya kalau kita meneropong suatu sistem pemerintahan, kita jangan hanya terpaku pada sistem suksesinya. Konstitusi negara manapun tidak hanya mengatur suksesi. Di UUD 45 hasil amandemen, soal suksesi hanya ada pada 3 pasal dari 37 pasal. Maka, ketika kita menilai kualitas sebuah negara, jangan pula hanya dilihat suksesinya. Kalau kita mau jujur, Indonesia ini meski sukses melakukan suksesi secara demokratis, tetapi kualitas kehidupan masyarakatnya justru semakin parah dan semakin jauh dari cita-cita proklamasi.Sementara, se-despot apapun para khalifah Islam di masa lalu, mereka masih melindungi rakyatnya, mencerdaskannya, menjadikannya sejahtera, dan menorehkan sejarah peradaban emas Islam. Umar bin Abdul Azis dari bani Umayyah berhasil mensejahterakan rakyatnya dalam 2,5 tahun, padahal waktu itu kekuasaanya membentang dari Spanyol hingga Iraq. Khalifah al Rasyid dan al Makmun dari bani Abbasiyah mensponsori aktivitas keilmuan yang luar biasa di masanya. Al Mu’tashim Billah dengan tegas menindak suatu negara boneka Romawi yang serdadunya melakukan pelecehan seksual atas wanita muslimah di negeri itu. Bayangkan dengan apa yang diperbuat Republik Indonesia yang sangat demokratis pemilunya ini pada ribuan perempuan buruh migran yang tidak cuma dilecehkan namun juga disiksa di luar negeri? Al Qanuni dari bani Utsmaniyah berhasil menahan – untuk beberapa abad kemudian – laju imperialisme kekaisaran-kekaisaran Eropa saat itu (Habsburg Austria, Tsar Russia, dll). Andaikata khilafah Utsmani ini tidak pernah ada, barangkali Islam belum berkembang di Indonesia seperti saat ini.Menganggap sistem khilafah awal sarat dengan nilai-nilai demokrasi justru menunjukkan kebutaan kita terhadap demokrasi. Demokrasi direduksi hanya dalam proses pemilu (demokrasi prosedural). Orang-orang Islam liberal pun sangat paham akan hal ini, sehingga merekapun menentang kalau orang hanya menggunakan demokrasi sebatas prosedural. Padahal dalam demokrasi itu juga ada asas sekulerisme (penetralan kehidupan publik dari acuan agama apapun), asas liberalisme (kebebasan berpikir, berpendapat dan berperilaku sepanjang tidak mengganggu kebebasan orang lain) serta asas kapitalisme (pasar bebas dengan modal sebagai panglima). Demokrasi boleh mempersoalkan apa saja (termasuk Islam), namun tidak boleh mempersoalkan ketiga asas pendampingnya. Sementara itu ide khilafah yang diusung HT sebenarnya tidak pernah mempersoalkan demokrasi sebagai prosedur, namun menentang keras tiga asas pendampingnya. Adakah demokrasi tanpa sekulerisme, liberalisme dan kapitalisme? Negara mana contohnya? Kalau anda yakin jawabannya ada, mungkin anda masih bermimpi!
Comment deleted at the request of the author.

reply
corpusalienum wrote on Sep 2, '07
http://www.hizbut-tahrir.or.id/index.php/2007/09/01/memahami-gagasan-hizbut-tahrir/Dimuat di Media Indonesia, Jum’at 31 Agustus 2007, Rubrik Opini hal 16Tanggapan Untuk M Hasibullah SatrawiOleh : Farid WadjdiDirektur Forum On Islamic World Studies (FIWS) JakartaMenarik membaca tulisan M Hasibullah Satrawi pada Media Indonesia (24 Agustus 2007) tentang Hizbut Tahrir (HT). Lepas dari pro kontra tentang kelompok ini, harus diakui kelompok ini berhasil mengusung ide Khilafah menjadi pembicaraan publik di berbagai kalangan, terutama pra dan pasca konferensi Khilafah Internasional di Jakarta.Di Indonesia sendiri, ide Khilafah, bukanlah gagasan baru. Untuk merespon keruntuhan Khilafah terakhir pada Maret 1924, sebuah komite Khilafah didirikan di Surabaya pada 4 Oktober 1924 dengan ketua Wondosudirdjo (Sarikat Islam ) dan wakil ketua K.H.A. Wahab Hasbullah , tujuanya untuk membahas undangan kongres kekhilafahan di Kairo. K.H.A Wahab Hasbullah merupakan wakil dari kalangan tradisional yang kemudian membentuk Komite Merembuk Hijaz . Komite ini kemudian diubah menjadi Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926. (lihat Deliar Noer , Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942)Kehirauan terhadap keruntuhan Khilafah ini juga tercermin dari pandangan tokoh terkemuka Indonesia seperti HOS Cokroaminoto yang menyatakan bahwa Khilafah bukanlah semata-mata untuk umat Islam di jazirah Arab, tapi juga bagi umat Islam di Indonesia, khilafah adalah milik umat Islam sedunia. Bahkan pahlawan nasional ini menganalogikan umat Islam laksana suatu tubuh, karenanya bila umat Islam tidak memiliki Kholifah maka “ seolah-olah badan tidak berkepala” ( Hindia Baroe, 15 Januari 1926).Setelah lama tidak lagi menjadi isu pergerakan umat Islam Indonesia, Hizbut Tahrir, cukup berhasil mengangkat kembali gagasan Khilafah, yang menurutnya merupakan solusi bagi berbagai persoalan di dunia Islam termasuk Indonsia. Tentu saja kita boleh tidak setuju terhadap ide atau gagasan ini, namun adalah tidak obyektif kalau kita tidak memberikan lahan bagi perdebatan terbuka tentang gagasan ini.Dengan gampang menuduh kelompok ini membahayakan NKRI, kemudian memprovokasi pelarangannya, justru akan menutup upaya dialog ini. Dan pengalaman di berbagai negara sikap represif terhadap Hizbut Tahrir, tidak pernah kemudian membuat gerakan ini mati, malah meningkatkan militansi mereka. Dan harus renungkan tindakan pelarangan dan yang kemudian disertai dengan tindakan represif sering kali menjadikan rakyat Indonesia sendiri menjadi korban. Seperti halnya tindakan pemerintah orde Baru terhadap aktivis Islam yang menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia.Dalam diskursus tentang Hizbut Tahrir selama ini, seperti yang ditulis oleh M Hasibullah, hal yang sering dipertanyakan dari gagasan HT adalah Khilafah yang mana yang hendak didirikan. Pertanyaan yang sama juga biasa dilontarkan terhadap upaya penerapan syariah Islam, syariah Islam seperti apa yang diinginkan. Pertanyaan ini biasanya muncul dari realita terdapatnya perbedaan pendapat bahkan di kalangan ulama sendiri dalam beberapa hal tentang Khilafah dan Syariah. Adanya perbedan ini kemudian menimbulkan pesimisme bahwa ide Khilafah dan syariah bisa diwujudkan.Berkaitan dengan konsepsi Khilafah, adanya realita perbedaan tentang bagaimana prosedur pengangkatan Kholifah, bukan saja pernah ditanyakan oleh M.Hisbullah Satrawi, tapi tapi juga menjadi dasar penolakan terhadap negara Islam oleh Munawir Sjadzali dalam bukunya Islam dan Tata Negara.Jawaban terhadap pertanyaan ini bisa dilihat dalam buku Nidhomul Hukmi fi Al Islam (Sistem Pemerintahan Islam) yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zallum Amir Hizbut Tahrir setelah syekh Taqiyuddin an Nabhani. Dalam buku ini dijelaskan adanya thoriqoh (metode) baku yang jelas dari prosedural pengangkatan Kholifah adalah ba’iat dengan ridho (kerelaan) dan kebebasan memilih kaum muslimin. Semua al Khulafa’ur ar Rosyidin (Abu Bakar ra, Umar bin Khothtob ra, Ustman bin Affan, Ali bin Abi Tholib ra), sah karena adanya bai’at dari rakyat atau yang mencerminkan representasi masyarakat.Adapun yang berbeda adalah dalam masalah teknis (uslub) untuk mencalonkan Kholifah berupa prosedur praktis untuk menyempurnakan pengangkatan Kholifah sebelum di ba’iat. . Bukan dalam masalah metode (thoriqoh) bai’at-nya. Teknis yang pertama, adalah model pencalonan Abu Bakar. Kholifah yang pertama ini di bai’at sebagai setelah terjadi musyawarah di kalangan tokoh-tokoh terkemuka di Madinah di Saqifah Bani Saidah. Sebelumnya tokoh-tokoh terkemuka tersebut mencalonkan Saad, Abu Ubaidah, Umar dan Abu Bakar.Teknis yang kedua, model pencalonan Umar Bin Khoththob oleh Abu Bakar ra saat dia dalam keadaan sakit. Sebelumnya Abu Bakar ra meminta pendapat kaum muslim siapa yang layak menjadi Kholifah. Teknis yang ketiga, model pencalonan Utsman ra, setelah diajukan enam calon yang dipimpin Suhaib. Setelah Umar bin Khothtoh ra wafat keenam calon ini berdiskusi dan terpilihlah dua calon yakni Ali dan Ustman. Abdurrahman bin Auf yang menjadi panitia pemilihan kemudian mencari tahu pendapat masyarakat pada waktu itu yang mengkerucut pada Ustman bin Affan. Status hukum dari teknis (uslub) ini adalah ibahah, artinya boleh dipilih salah satu. Yang terpenting Kholifah baru sah setelah dibai’at oleh rakyat atau yang mencerminkan representasi masyarakat lewat pilihan yang ridho (tidak dipaksa).Adanya perbedaan dalam sistem politik atau pemerintahan adalah wajar. Seperti dalam demokrasi misalnya, ada perbedaan apakah presiden dipilih langsung oleh rakyat atau parlemen. Sistem kabinetnya presidensiil atau parlementer. Namun perbedaan ini tidak menjadi dasar untuk menyatakan tidak ada sistem politik yang jelas dari sistem demokrasi. Sama halnya dengan sistem Khilafah Islam, adanya perbedaan dari sisi teknis pencalonan Kholifah , tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan sistem Khilafah tidak jelas.Islam dan DemokrasiHubungan Islam dan demokrasi, diskursus diantara dua konsep itu , bukanlah perkara baru dalam sejarah pemikiran Islam. Pasca keruntuhan Khilafah Islam pada 1924, dunia Islam memang mengalami serbuan pemikiran Barat. Umat Islam mau tidak mau harus berdiskusi panjang dalam menentukan sikap terhadap pemikiran Barat seperti demokrasi, HAM, pluralisme maupun sekulerisme.Menurut Riza Sihbudi (Jurnal Ilmu Politik no 12 ), dengan mengutip pendapat Esposito dan Piscatori menyebut ada tiga aliran dalam menjawab hubungan Islam dan demokrasi. Aliran pertama, menerima secara penuh bahwa demokrasi identik dengan Islam antara lain pendapat Muhammad Assad, Jamaluddin al Afghani, dan Muhammad Abduh. Kedua, adalah pendapat yang menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam Islam,tetapi di pihak lain mengakui adanya perbedaan di antara keduanya seperti yang digagas oleh Maududi.Aliran ketiga adalah yang menolak secara menyeluruh gagasan bahwa Islam sama dengan demokrasi. Aliran ini antara lain diusung oleh Syaikh Fadlallah Nuri dari Iran tahun 1905-1911 dengan Gerakan Konstitusionalnya. Pendapat yang sama muncul dari Sayyid Qutrb, tokoh Ikhwanul Muslimun. Pada tahun 1982, Syaikh Muhammad Mutawawali seorang tokoh terkemuka Mesir pernah mengatakan Islam tidak bisa dipadukan dengan demokrasi.Artinya, pendapat yang menolak demokrasi sesungguhnya bukan hanya pendapat Hizbut Tahrir. Yang mungkin kurang dipahami oleh banyak pihak adalah ketika Hizbut Tahrir membedakan antara as-siyadah (kedaulatan) dan as-sulthon (kekuasaan). Dalam berbagai referensi langsung buku HT disebutkan as-siyadah (kedaulatan) dalam pengertian sumber hukum (source of law) ada ditangan syaari’ (Allah swt). Inilah, menurut Hizbut Tahrir, yang paling mendasar membedakan antara Islam dan demokrasi. Karena dalam demokrasi kedaulatan itu ada ditangan rakyat sehingga penilaian baik dan buruk diserahkan kepada rakyat. Namun Hizbut Tahrir menyatakan kekuasaan itu ada ditangan rakyat dalam pengertian source of power (sumber kekuasaan). Dalam konteks ini rakyatlah yang memiliki hak untuk memilih kepala negara (kholifah), rakyat juga berhak mengkoreksi penguasa yang menyimpang, atau menurunkannya kalau bertentangan dengan syariah Islam.Yang juga sering disalah pahami dari gagasan Hizbut Tahrir adalah menyamakan kedaulatan di tangan syara’ dengan teokrasi yang pernah berkembang di Eropa. Menyamakan kedaulatan di tangan Allah Swt dengan teokrasi ini menimbulkan bias. Seakan-akan Kholifah bisa bertindak represif, otoriter, seperti yang pernah terjadi di Eropa pada era teokrasi.Dalam kitabnya Ajhizatu Daulatil Khilafah, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa sistem Khilafah tidak sama dengan teokrasi dimana raja menganggap dirinya wakil Tuhan dimuka bumi, sehingga raja tidak boleh dikritik. Negara Khilafah adalah negara manusiawi bukan teokrasi. Karena itu Kholifah bukan orang-orang yang tidak bisa berbuat salah (ma’shum) .Perintah Kholifah tidaklah identik dengan perintah Allah SWT. Perintah Kholifah baru dianggap dan wajib ditaati kalau merujuk kepada A Qur’an dan As Sunnah. Dalam konteks ini Kholifah bisa saja keliru dalam memahami Al Qur’an dan As Sunnah atau mungkin saja menyimpang dari Al Qur’an dan As Sunnah . Karena itu dalam Islam, mengkoreksi penguasa (muhasabah lil hukkam) bukan saja hak rakyat, tapi merupakan kewajiban rakyat. Kholifah juga tidak memiliki keistimewan tertentu di depan hukum sebagaimana raja.Melihat pandangan diatas, wajar kalau terjadi perbedaan antara pandangan Hizbut Tahrir dengan M. Hasibullah yang menyakini bahwa nilai-nilai demokrasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Khilafah. Karena Hizbut Tahrir melihat perbedaan ini dari hal yang sangat mendasar yakni kedaulatan (source of law). Demokrasi menyerahkan kedaulatan di tangan rakyat sementara Khilafah kedaulatan ditangan syara’.

Pesona Hizbut Tahrir

Pesona Hizbut Tahrir> disarikan dari tulisan khusnuddin (republika)>>

Wacana gerakan Hizbut Tahrir (HT) pada akhir-akhir ini menjadi salah satu> obyek yang menarik. Bukan hanya dari kalangan organisasi masyarakat,> tokoh masyarakat, politisi, praktisi dan media, perhatian serius juga> muncul dari para petinggi negara Barat khususnya AS dan sekutunya. Apa> yang membuat HT menjadi sosok yang sangat sering dijadikan perbincangan di> tengah masyarakat pada berbagai lapisan ini? Berikut wawancaranya>> Apa penyebab kalangan muda Islam banyak yang tertarik pada gerakan Hizbut> Tahrir?>> Alhamdulillah, ide-ide gerakan HT banyak mendapat respon positip dari> berbagai kalangan. Sebagian para ulama juga banyak menaruh perhatian,> walaupun eksistensi HT di Indonesia tergolong baru. Pada generasi muda> justru mendapat sambutan yang luar biasa, khususnya bagi mereka yang> memiliki ketajaman berfikir dalam memandang persoalan keumatan. Mungkin> mereka memperoleh kepuasan, baik secara teologis maupun ideologis,> terhadap pemikiran yang diusung oleh HT. Mereka dapat memahami> pemikiran HT setelah menjalani pembinaan secara kontinyu dengan berbagai> kitab rujukan yang sistematis. Tidak terasa, pola sikap dan pola pikir> mereka akan terbentuk dengan sendirinya dengan kerangka berfikir sesuai> pandangan Islam. Apalagi sebagian generasi muda melihat kondisi sekarang> dipenuhi rasa ketidakadilan global dengan banyak meminggirkan nilai> ajaran Islam. Hizbut Tahrir menawarkan solusi yang seharusnya dilakukan> untuk memecahkan segala persoalan keumatan.>> Mengapa Hizbut Tahrir nampak responsif pada berbagai kebijakan politik> lebih-lebih yang dikeluarkan oleh Barat?>> Perjuangan Hibut Tahrir adalah perjuangan politik. Kebijakan pemerintah> apalagi kebijakan Barat (Amerika sekutunya) tidak akan luput dari> perhatianya. Lebih–lebih yang bersinggungan dengan aspek umat.> Sikap HT dapat saudara lihat tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan> yang merugikan masyarakat, seperti pencabutan subsidi BBM, subsidi> pendidikan, undang-undang ketenagakerjaan, privatisasi BUMN,> ketergantungan pada IMF, diberikannya lumbung minyak Blok Cepu kepada> Amerika dan yang terakhir adalah responnya terhadap RUU APP. Semua> merupakan langkah politik untuk memahamkan kepada masyarakat apa yang> seharusnya dilakukan menurut pandangan Islam.>> Sedangkan terkait kebijakan Barat, berbagai respon HT muncul seperti pada> saat AS menyerang Afganaistan dan Irak, isue terorisme, pelecehan Nabi> Muhammad saw melalui kartun, larangan jilbab di Prancis, serangan Israel> ke Palestina-Libanon dan lainnya. Hizbut Tahrir mengambil sikap tegas> menolak upaya apapun dari pemerintah Barat untuk menistakan Umat Islam.> Kami juga menunjukkan dan memahamkan kepada masyarakat, terkait dengan> kebijakan ngawur AS dan sekutunya dengan ideologi Kapitalis yang> eksploitatif dan demokrasi yang sekuler. Hizbut Tahrir juga menawarkan> solusi untuk melawan ketidakadilan global yang dilakukan oleh AS dan> sekutunya, dengan cara membangun kekuatan yang seimbang. Kekuatan> tersebut tentunya harus dalam bentuk negara yaitu Daulah Islamiyah. Sebab> hanya dengan kekuatan yang seimbang arogansi Barat bisa dihentikan.>> Bagaimana respon ulama baik dari kalangan Muhammadiyah maupun NU memandang> perjuangan Hizbut Tahrir?>> Hizbut Tahrir yang keberadannya terbilang baru di Indonesia, namun> memperoleh respon yang luar biasa dari masyarakat, tentu tidak luput dari> pengamatan organisasi Muhammadiyah dan NU sebgai organisasi Islam terbesar> di Indonesia. Dalam berbagai forum sering membahas berbagai persoalan,> baik secara bersama atau tidak. Tentunya dengan dengan pandangan atau> sikap sesuai latar belakang organisasi besar ini.>> Secara umum, tujuan yang diperjuangan memiliki kesamaan. Masing-masing> menginginkan kembalinya kehidupan yang lebih baik khususnya bagi umat> Islam dan umat manusia secara umum dengan diberlakukannya syariah.> Sebagai contoh, NU dan Muhammadiyah menolak faham sekularisasi yang> ditawarkan oleh Barat. Sikap ini terlihat pada Muktamar Muhammadiyah yang> dilakukan di Malang pada 5 Juli 2005, para peserta (muktamirin) berupaya> agar generasi muda dan organisasi Muhammadiyah aman dari pengaruh faham> liberal (JIMM). Hal yang sama juga dilakukan melalui “Deklarasi> Umat Islam” yang digagas oleh MUI dan 30 pimpinan pusat berbagai> ormas dan lembaga Islam. Demikian juga apa yang ditujukan oleh sekitar> 1000 ulama di Pondok Modern Gontor 25-27 Mei 2006, yang menghasilkan> manhaj berfikir yang Islami. Yaitu, berusaha menjadikan aqidah Islamiyah> sebagai landasan berfikir serta menjadikan al-Quran dan as-Sunnah> sebagai sumber pemikiran utama dan standar utama memutuskan perkara. Pada> acara Munas dan Konbes NU, 27-30 Juli 2006 di Asrama Haji Sukolilo,> kalangan NU juga menghawatirkan masuknya faham liberal (JIL) pada> generasi muda NU dan Ponpes. Keinginan yang sama untuk kembali kepada> syariah Islam, terlihat dalam aktifitas bahtsul masail.>> Nampaknya semua sepakat, bahwa musuh utama umat Islam adalah kekufuran.> Termasuk pengemban ide sekularisme dan faham kebebasan. Semua juga> sepakat untuk membuang jauh faham liberal dari generasi muda muslim. Umat> Islam juga sepakat untuk menempatkan nilai-nilai pemikiran Islam sebagai> nilai pemikiran yang tertinggi yang harus diperjuangkan. Dan umat Islam> juga sepakat untuk menolak mentah mentah ide Kapitalis dan Sekularis serta> mewaspadai semua kompradornya.>>> Bagaiman Hizbut Tahrir memandang pengemban Sekularisme seperti JIL dan > JIMM?>>> Sekularisme adalah faham pemisahan segala aspek kehidupan dari agama, atau> menafikan peran agama dalam kehidupan (faham liberal). Sekularisme tidak> ada kaitan sama sekali dengan agama. Wajar apabila sekularisme menjadi> musuh bersama bagi agama. Jadi bukan hanya menjadi objek kajian dalam> Hizbut Tahrir saja. Wajar pula jika para ulama menghawatirkan masuknya> faham liberal pada generasi muda dan lembaganya (misalnya pondok> pesantren). Dengan alasan gerakan ini lebih mementingkan founding-nya> yaitu nilai-nilai sekularisasi. Oleh karena itu pembawa ide liberal pasti> akan berbenturan dengan para ulama yang mukhlis dan shaleh, yang menjadi> pewaris nabi dalam menegakkan syariah. Bagaimana tidak berbenturan, satu> sisi memperjuangkan pemikiran Barat yang bebas nilai, di sisi lain> memperjuangan pemikiran yang diambil dari Islam yang terikat nilai> (al-Quran dan as-Sunnah). Nah kesamaan dalam perjuangan inilah yang> akan mempermudah tercapainaya sebuah tujuan yang dicita-citakan , yaitu> memperoleh ridla Allah swt.>> Seperti JIL dan JIMM misalnya, jaringan tersebut dibentuk oleh Barat untuk> mengacak-acak dan membingungkan umat Islam, agar umat Islam menjauhi> agamanya. Mereka itu ada karena ada pengemban syariah dan dibentuk untuk> menolak pelaksanaan syariah. Mereka itu dibayar oleh Barat. Kalau pingin> tahu banyarannya, tanya sendiri pada mereka. Dijamin tidak akan dikasih> tahu.>> Bagaimana Barat (AS dan Inggris) memandang ide atau pemikiran Hizbut > Tahrir ?>> Pemikiran yang dianggap paling berbahaya bagi Barat adalah pemikiran Islam> yang terkait dengan aspek politik. Sementara Islam sebagai aspek spiritual> dianggap aman bagi Barat. Hizbut Tahrir membawa konsep yang utuh, Islam> sebagai spiritual dan politik. Konsep Islam politik artinya Islam> memiliki sejumlah perangkat yang mampu mengatur semua aspek kehidupan,> termasuk aspek kepemerintahan. Konsep kepemimpinan yang diperjuangkan> oleh Hizbut Tahrir adalah konsep kepemimpinan sistem Khilafah.>> Konsep ini terkait dengan persatuan umat Islam secara global, yang mampu> melewati batas politis dan geografis, serta diperjuangkan bersama umat.> Perjuangannya dengan cara revolusi pemikiran, yaitu membuang semua> pemikiran Kapitalis-eksploitatif dan demokrasi-sekuler. Kemudian> menggantinya dengan pemikiran yang sesuai dengan Islam. Ide-ide, hukum> dan sistem kapitalis yang telah menyengsarakan umat manusia harus dibuang> dan diganti dengan ide, hukum dan sistem Islam. Dari sini identitas kaum> muslimin akan tumbuh dari pemikiran yang dibangun berdasar agamanya.>> Nilai-nilai atau pemikiran yang dikembangkan oleh Hizbut Tahrir tentu akan> bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Barat.> Nilai-nilai yang diperjuangkan HT akan menjadi bencana bagi kepentingan> dan nilai-nilai yang dipropagandakan oleh Barat. Niilai-nilai tersebut> misalnya sekularisasi, demokrasi, kebebasan, terorisme dan lain-lain.> Jadi Barat sangat ngotot menghambat laju revolusi pemikiran umat yang> dilakukan oleh HT.>> Apa langkah Barat untuk menghadapi gerakan HT dan pengusung ide syariah?>> Kekhawatiran Barat terhadap ide yang dikeluarkan oleh HT tentu beralasan.> Ide-ide atau pemikiran yang perjuangkan bertentangan dengan pemikiran> Barat. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menghambat laju perjuangan> umat Islam dalam menegakkan syariah.>> Tugas utama Barat melawan pemikiran yang diperjaungan oleh umat Islam> adalah menghilangkan kemungkinan kalangan Islamis untuk mendiskriditkan> AS dan Barat. Barat juga tidak mungkin untuk terjun langsung menghadapi> peperangan secara pemikiran dengan Islam. Oleh karena itu Barat akan> selalu menggunakan sekutu terbaiknya yaitu kalangan Islam Moderat dan> Liberal. Barat akan memberikan ruang politis kepada keduanya agar> mainstream Islam tidak berada pada tangan orang-orang yang mukhlisin dan> shalihin dalam memperjuangkan nilai-nilai agamanya. Di sisi lain Barat> akan tetap menghambat aktifitas gerakan penegak syariah dengan mengunakan> neo-kompradornya.>> wass.>> disarikan dari tulisan khusnuddin>

ANTI NKRI, STIGMA TERHADAP GERAKAN ISLAM

Source: http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=news&id=710
(Tanggapan atas tulisan yang dimuat di http://portal.bantenprov.go.id, 14 Agustus 2006)
Oleh Muhammad Al-FakkarKetua Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Tangerang
Website pemerintah Provinsi Banten (bantenprov.go.id) pada tanggal 14 Agustus 2006 mengangkat tulisan dengan judul Perdebatan Islamopobia dikaitkan dengan Peraturan Daerah yang mengutip beberapa komentar aktivis, seperti aktivis liberal Luthfi Assyaukanie yang menyatakan bahwa terdapat semangat keagamaan yang berlebihan yang akan mengancam keutuhan Indonesia. Lebih lanjut dikutip bahwa Hizbut Tahrir adalah contoh gerakan yang anti negara kesatuan RI.
Pengutipan pernyataan-pernyataan Assyaukanie sebagaimana pernyataan lain yang sering dia tulis dalam berbagai tulisannya adalah sebagai stigma/stempel terhadap umat Islam dan gerakan Islam yang bermaksud memperjuangkan kehidupan mereka sesuai dengan akidah mereka yakni akidah Islam yang diwujudkan dalam kehidupan dengan Syariat Islam.
Ada beberapa hal yang perlu dikritisi terhadap tulisan yang dimuat pada website http://portal.bantenprov.go.id tanggal 14 Agustus 2006. Pertama, dari pengutipan pernyataan tidak menyebutkan kapan dan di mana pernyataan tersebut disampaikan, karena dari sisi opini tampak bahwa beberapa opini yang dikutip adalah opini yang sudah kedaluwarsa tetapi diungkap kembali sehingga kehilangan ke-aktual-annya. Misalnya, pernyataan-pernyataan yang menggiring opini bahwa perjuangan penegakan Syariat Islam sebagai semangat berlebihan dan mengancam keutuhan Indonesia adalah opini pada momen lama ketika kelompok liberal berupaya menggiring opini bahwa kelompok pejuang Syariah sebagai kelompok berbahaya, mengancam keutuhan Indonesia dan oleh karenanya harus dibubarkan. Opini tersebut sudah tidak aktual lagi karena justru opini yang sekarang berkembang adalah semangat pembelaan terhadap umat Islam, nilai-nilai kemanusian dan keadilan yang sedang dikoyak-koyak akibat kerakusan sistem Kapitalisme yang dipraktekkan oleh negara penopang utama sistem ini, yakni Amerika Serikat dan Israel, termasuk Eropa yang membiarkan kebrutalan ini terus berlanjut.
Kedua, terkait dengan beberapa isu yang diangkat, misalnya isu tentang perda bernuansa syariah dan mempertentangkan antara NKRI dengan Syariat Islam adalah upaya untuk menjauhkan umat Islam terhadap Islam (syariat Islam) sebagai umat mayoritas negeri ini yang telah berjuang cukup lama mengusir penjajah sampai akhirnya berhasil membangun NKRI. Kita tentu mengetahui perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa, Imam Bonjol di Sumatra Barat, Teuku Umar di Aceh, Sultan Hasanuddin di Sulawesi dan banyak tokoh dan ulama lain. Mereka berjuang dengan gigih sampai membangkrutkan penjajah Belanda. Mereka berjuang semata-mata sebagai wujud dorongan akidah Islam dan ketaatan mereka terhadap Syariat Islam. Maka mereka pun berjuang mengusir penjajah untuk meraih kemulian atau mendapatkan syahid. Para ulama dan pejuang kemerdekaan Indonesia adalah penegak NKRI. Mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan Syariat Islam bukan sekedar bernuansa Syariat Islam. Karena itu mengaitkan perjuangan penegakan Syariat Islam dengan ancaman NKRI adalah pernyataan ahistoris, tidak ditemukan landasan dalam akar sejarah tegaknya NKRI, bahkan melawan arus keingininan mayoritas penduduk negeri ini. Sangat baik membaca kembali tulisan KH Ma’ruf Amin (Ketua MUI) yang dimuat pada harian Republika, Rabu 14 Juni 2006 yang membahas bahwa upaya untuk memisahkan NKRI, UUD 1945 dan Pancasila dengan Syariat Islam adalah sebuah upaya sekularisasi Pancasila yang tentu harus dicegah.
Ketiga, isu-isu tersebut diangkat dan nampaknya akan selalu diangkat sebagai upaya untuk mengeliminir kelompok dan para pejuang penegak Syariah, yang tentu bagi kelompok liberal dan sekuler sangat mengganggu eksistensi mereka. Kita masih ingat kasus Gus Dur di Purwakarta pada hari Selasa 23 Mei 2006, di mana tidak terjadi peristiwa pengusiran Gus Dur sebagaimana Gus Dur sendiri membantahnya, tetapi opini selalu diarahkan agar muncul stigma negatif terhadap kelompok yang terbukti telah sukses menggelar aksi sejuta umat di HI-Gedung DPR/MPR 21 Mei 2006. Ujung-ujungnya opini tersebut diarahkan untuk menjastifikasi upaya pembubaran ormas-ormas Islam.
Keempat, kutipan pernyataan bahwa Hizbut Tahrir sebagai contoh gerakan anti NKRI adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta perjuangan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Siapapun yang mengamati kiprah perjuangan Hizbut Tahrir akan menemukan bagaimana konsistensi dan kegigihan Hizbut Tahrir dalam melakukan perjuangan untuk : (1) Menyerukan kesatuan umat, waspada terhadap upaya pemecah-belahan NKRI dari penjajah terutama AS. Kita bisa membaca brosur-brosur, booklet, buletin, majalah, website dan tulisan-tulisan yang banyak tersebar di tengah masyarakat dalam kasus Timor-timur, Aceh, Papua dan Maluku. Kita dapat membaca bagaimana analisis Hizbut Tahrir dalam kasus selat Malaka yang ingin dijadikan AS sebagai pangkalan militernya, Peran Asing di Papua, Timor-timur maupun Aceh. (2) Membongkar rencana-rencana penjajah untuk menguasai Indonesia, memecah belah dan membuat negeri ini selalu tergantung dengan AS. Kasus Freeport, tambang minyak Blok Cepu, Ambalat dan beberapa kasus lain tentu menyadarkan kita betapa upaya penjajah memecah belah dan menguasai Indonesia adalah sesuatu yang nyata dan karenanya harus disadari dan dihentikan. Hizbut Tahrir juga membongkar LSM/kelompok komprador yang menjadi kepanjangan tangan penjajah, untuk mengobok-obok Indonesia. (3) Membina masyarakat menjadi masyarakat yang memiliki taraf berfikir yang tingi, memiliki kesadaran politik yang benar, tunduk kepada Allah, taat kepada pemimpin secara kritis dan berani meluruskan kedhaliman.
Kelima, harus diakui bahwa opini membenturkan perjuangan Syariat Islam dengan NKRI merupakan agenda penjajah dan LSM-LSM kompradornya karena kepentingan mereka akan terganggu. Jika umat sadar bahwa privatisasi milik umum semacam SDA (tambang, air, gas) adalah keinginan penjajah, pastilah umat akan menuntut penguasa dan anggota legislatif yang telah dipilihnya untuk mengembalikan kepada pemiliknya (yakni umat). Jika umat sadar bahwa ideologi kapitalisme adalah ideologi yang dibawa penjajah unuk melanggengkan kekuasaannya, pastilah mereka akan menuntut untuk hidup sesuai dengan ideologi yang menjadi keyakinannya (ideologi Islam).
Keenam, dalam sejarah terbukti kelompok yang ingin membubarkan NKRI adalah kelompok non muslim. Kita ingat kasus Piagam Jakarta sebagai sebuah produk kesepakatan antara kelompok Islam dan Nasionalis, kemudian dirubah secara sepihak, alasannya ada kelompok non muslim yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kita masih ingat penyusunan UU Sisdiknas, kelompok non muslim mau melepaskan diri dari NKRI jika RUU Sisdiknas disahkan. Kita juga masih ingat kasus RUU APP, lagi-lagi kelompok non muslim mengancam akan keluar dari NKRI jika RUU tersebut disahkan. Lalu siapa sebenarnya kelompok yang anti NKRI?
Ketujuh, ada alasan bahwa masuknya agama (Islam) ke dalam perundang-undangan akan memecah belah karena ada diskriminasi agama. Alasan ini perlu dipertanyakan karena bukankah selama ini beberapa produk Syariat Islam sudah diakui dan dilaksanakan, tetapi tidak menimbulkan perpecahan. Bukankah hukum nikah, cerai, waris, kematian, zakat, bank syariah, dll adalah mengacu pada syariah? Bukankah Islam sebagai salah satu sumber hukum selama ini di Indonesia. Kita harusnya heran mengapa produk perundangan yang menjadi keyakinan mayoritas yang akan terlibat dalam perundangan tersebut harus dihilangkan, sementara perundangan penjajah yang sudah kita usir justru dipegang kuat dan dibanggakan?
Penulis : Muhammad Al-FakkarKetua Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Tangerang14 January 2007, 06:00

NKRI Is Final

(NKRI Is Final)
By Luthfi Assyaukanie
Source: Jaw Pos, 12 June 2006

Biasanya saya kurang suka dengan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Alasannya karena fatwa-fatwa itu cenderung punya dampak negatif bagi tatanan kehidupan bermasyarakat ketimbang memberikan sebuah solusi yang tepat (misalnya fatwa soal Ahmadiyah). Tapi, saya merasa senang mendengar fatwa terbaru MUI tentang bentuk negara RI, yakni NKRI, sebagai sesuatu yang sudah final.
Saya tidak tahu pasti ke mana tujuan fatwa itu sebenarnya diarahkan. Tapi, fatwa itu penting untuk melihat adanya kelompok-kelompok masyarakat yang memang berusaha secara terang-terangan menggantikan sistem negara Pancasila dengan sistem lain yang asing dari tradisi perpolitikan kita.
Salah satu kelompok itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Saya tidak tahu apakah MUI mengeluarkan fatwa itu untuk menegur HTI. Tapi, kalau MUI konsekwen dengan fatwanya, semestinya HTI adalah organisasi massa pertama yang harus ditegur berkaitan dengan fatwa tentang NKRI itu. Mengapa?
Kita tahu semua bahwa tujuan dan cita-cita akhir HTI adalah mendirikan khilafah di bumi Indonesia. Saya sering berdiskusi dan berada dalam satu sesi dengan tokoh-tokoh HTI. Mereka tidak malu-malu dan tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa khilafah adalah sistem terbaik yang bisa menjadi solusi bagi Indonesia.
Para anggota HTI dengan sabar membangun agenda politik mereka, lewat kampanye dan penggalangan massa di kampus-kampus dan mesjid-mesjid. Secara umum, mereka menolak cara-cara kekerasan, tapi mereka juga menolak demokrasi, karena demokrasi, menurut mereka, adalah sistem taghut (setan) yang tidak sesuai dengan Islam. Bagi mereka, khilafah –dan bukan NKRI- adalah sistem yang sudah final.
Organisasi massa lainnya yang bisa dikatagorikan mengancam keutuhan NKRI adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Front Pembela Islam (FPI). Kedua organisasi ini, meskipun tidak secara terbuka menyatakan anti NKRI, tapi perilaku dan tingkah-polah politiknya sangatlah bertentangan dan mengancam keutuhan NKRI.
Misalnya, dalam sebuah wawancara di televisi, Fauzan al-Anshary, ketua MMI, membuat pernyataan subversif. Dia mengatakan bahwa Indonesia haruslah berlandaskan syariat Islam. Jika Indonesia menolak dilaksanakannya syariat Islam, sebaiknya NKRI bubar saja. Pernyataan ini sangat berbahaya dan terang-terangan mengancam keutuhan NKRI.
MMI secara umum juga bisa menjadi ancaman bagi NKRI, terutama karena obsesi liarnya untuk mengubah platform negara yang pluralis berdasarkan Pancasila ini dengan syariat Islam. Penerapan syariat Islam telah menjadi agenda utama organisasi pimpinan Abu Bakar Baashir ini. Kita tahu, Baashir pada masa silam adalah salah seorang penantang Pancasila paling gigih.
FPI juga memperlihatkan kecenderunga sama dalam hal ancaman terhadap keutuhan NKRI. Kendati secara retoris, ketua FPI berkali-kali bilang bahwa mereka mendukung NKRI, tidak demikianlah kenyataannya. Perilaku politik para anggota FPI dengan merusak dan mengancam warga lain yang dianggap tidak sejalan dengan mereka, merupakan ancaman serius bagi keutuhan negara.
Kesetiaan pada NKRI tidak bisa dinyatakan hanya dengan slogan dan ungkapan. Tapi ia juga harus dibuktikan dengan perilaku. Jika seseorang mengaku mendukung negara kesatuan RI tapi pada saat yang sama terus merongrong sendi-sendi yang paling asasi dari negara ini, itu artinya dia sedang menggerogoti NKRI.
Melihat kenyataan itu semua, saya kira, fatwa MUI tentang NKRI keluar dalam waktu yang tepat. Fatwa itu, saya kira, harus disambut dan disosialisasikan, khususnya kepada kelompok-kelompok Islam yang secara diam-diam (atau mungkin juga tak disadari) sedang menggerogoti integritas NKRI.28 November 2008, 07:00

DA’I HIZBUT TAHRIR DIPERMALUKAN MUSLIMIN JEPANG

DA’I HIZBUT TAHRIR DIPERMALUKAN MUSLIMIN JEPANG
Oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Disebutkan bahwasanya salah satu da’I mereka (Hizbut Tahrir) pergi ke Jepang, kemudian memberikan kajian/ceramah pada mereka (penduduk Jepang) yang salah satu materinya adalah tentang jalan atau cara untuk beriman. Didalamnya (ia mengatakan) bahwasanya hadits ahad tidak bisa dipakai dalam masalah aqidah. Ketika itu hadir seorang pemuda yang berakal cerdik pandai berkata kepada di penceramah tadi: “Wahai Ustadz! Engkau datang ke negeri Jepang sebagai seoarang da’I di negeri syirik, kufur seperti yang engkau katakan. Engkau datang menyeru mereka kepada agama Islam dan engkau mengatakan kepada mereka bahwa Islam mengatakan: “Sesungguhnya hadits ahad tidak bisa dipakai dalam masalah aqidah”! padahal yang engkau terangkan kepada kita sesungguhnya adalah termasuk dari perkara aqidah, (sementara engkau juga mengatakan) dalam masalah aqidah jangan memakai (khabar) dari satu orang. Sedang engkau sekarang mendakwahi kami kepada Islam dan engkau seorang diri, maka pantaskah bagimu menurut filsafatmu ini? Hendaklah engkau kembali ke negerimu kemudian engkau datangkan orang-orang muslim yang sepertimu, yang mereka berpendapat seperti pendapatmu sehingga kabarmu menjadi mutawatir”. Maka tercenganglah si penceramah tadi.
Ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh yang menunjukkan dampak negatif orang yang menyelisihi manhaj Salafush Shalih. Dalam shahih Bukhari telah dating hadits dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam be rsabda: “Apabila salah seorang di antara kalian duduk pada tasyahud akhir (terakhir) maka mintalah perlindungan pada Allah dari empat perkara; Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari siksa Jahannam, siksa kubur, fitnah hidup dan kematian dan dari jeleknya fitnah masihiffajjal” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan An Nasai dengan sanad shahih).
Hadits ini adalah salah satu dari hadits-hadits ahad akan tetapi menurut filsafatnya Hizbut Tahrir adalah hadits yang anah dan asing. Karena (dalam haditsini) satu segi mengandung hukum syar’i yang menunjukkan Hizbut Tahrir dalam menetapkan hokum syar’i boleh/bisa menggunakan hadits ahad, di sisi lain mengandung permasalahan aqidah (yang sebagaimana biasa, mereka akan menolak menggunakannya sebagai sandaran). Di sana disebutkan tentang siksa kubur dan fitnah Dajjal yang besar yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan hadits-hadits yang banyak. Salah satunya adalah sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Di antara penciptaan Adam dan Hari Akhir akan muncul fitnah atas ummatku yang lebih berbahaya dari pada Dajjal”.(HR. Ahmad, Muslim dan Al Hakim).
Mereka (Hizbut Tahrir) tidak meyakini adanya Dajjal ini, karena mereka menganggap ini bukanlah hadits mutawatir.
Kita Tanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian terhadap hadits Abu Hurairah (tersebut) yang satu sisi mengandung hokum syar’i, sehingga wajib bagi kalian pada akhir shalatnya mengucapkan “dan berlindung dari siksa kubur”.
Apakah kalian berlindung (kepada Allah) dari siksa kubur sementara kalian tidak beriman dengan siksa kubur?. Ini adalah dua hal berlawanan yang tidak akan pernah bertemu. Kemudian mereka dating pada kita berkelit dengan cara yang dilarang Allah bagi kaum muslimin dengan mengatakan “Kami membenarkan siksa kubur tapi tidak beriman dengannya”.
Ini adalah filsafat yang aneh dan janggal, apa yang bisa membawa mereka (pada yang demukian itu). Mereka dating dengan filsafat yang pertama dan bersambung dengan filsafat yang banyak. Maka keluarlah mereka dengan filsafatnya dari jalan yang benar/lurus yang para shahabat nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berada di atasnya, dan hadits sebagaimana yang telah dijelaskan panjang lebar.
Sesungguhnya termasuk dakwah Hizbut Tahrir sebagaimana yang mereka gembar-gemborkan, bahwasanya mereka mempunyai keinginan untuk menegakkan hukum Allah di mika bumi. Saya ingin mengingatkan bahwa Hizbut Tahrir tidaklah sendirian dalam tujuan ini, karena tiap kelompok ada sekte-sekte Islamiyyah semuanya mempunyai tujuan akhir dengan ini, yakni menginginkan tegaknya hukum Allah di muka bumi.
Akan tetapi timbul satu pertanyaan! Apakah sekte-sekte ini dan salah satunya adalah Hizbut Tahrir berada di atas jalan Allah yang lurus seperti yang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para shahabatnya berada diatasnya?.
Jawabnya, telah kita tunjukkan berulang-ulang (sebagaimana dalam syair-pent)
“Semua mengaku mendapatkan Laila sedangkan Laila tidak mengakui hal itu pada mereka sama sekali”.
Golongan-golongan yang ada ini tidak menggunakan dasar yang ketiga yaitu pemahaman Salafush Shalih dalam memahami Islam, oleh sebab itu mereka jauh dari pertolongan Allah karena Allah menolong orang yang menolong-Nya. Dan jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah yaitu dengan mengikuti Al Qur’an, Sunnah Nabi-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan jalannya orang-orang mukmin (para shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ). Syarat yang dilalaikan oleh golongan-golongan sesat terdahulu dan hizb-hizb zaman sekarang ini termasuk Hizbut Takhrir yang pemikiran-pemikiran mereka dalam masalah aqidah menyeleweng.
Oleh sebab itu kita ulangi lagi pada yang telah kita mulai (sebelumnya), “Kelompok mana saja yang tidak menegakkan aqidah dan manhajnya di atas pemahaman Salafush Shalih maka dia tidak akan bisa menegakkan Islam, baik itu parpol Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, atau golongan lainnya. Karena mereka tidak menegakkan dakwahnya dengan tiga dasar ini, yaitu Al Qur’an, Sunnah Rasul-Nya yang shahih, dan Manhaj Salafush Shalih. Maka dari mana mereka akan mampu menegakkan Islam tanpa tiga landasan di atas?