Absurditas Ketunggalan Itu

Editorial Oleh fira
Edition 66/V/September 2007

Victor Silaen ------- KONFERENSI Khilafah Internasional yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 12 Agustus lalu setidaknya menarik perhatian banyak kalangan. HTI mengklaim telah berhasil memperkenalkan konsep khilafah

Salah satu konsep dalam khilafah itu adalah pemerintahan berdasarkan syariah Islam dan dijalankan melalui kepemimpinan yang dipilih seluruh umat Islam. Khilafah sendiri adalah sistem pemerintahan keduniaan yang menjamin perlindu-ngan seluruh masyarakat berdasar hukum publik Islam dan memberikan kebebasan kepada komunitas berbasis agama di bidang keagamaan.Memang, khilafah adalah ajaran Islam yang jelas tercantum di dalam Al-Quran. Namun sejak dulu, di kalangan ulama sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikannya. Inilah soal penting yang tidak mungkin terpecahkan. Apalagi, sejak kebebasan semakin dinikmati dan hak asasi manusia (HAM) kian dihormati. Siapa gerangan yang niscaya diakui sebagai satu-satunya penafsir paling benar tentang khilafah itu? Mungkinkah ada ketunggalan dalam pemaknaannya? Awalnya, istilah khilafah mengacu pada Al-Quran surat al-Baqarah ayat 30 tentang penciptaan manusia yang disebut khalifah, wakil Tuhan di bumi. Para ulama menafsirkan, tugas khalifah adalah memakmurkan kehidupan di muka bumi, bukan menegakkan khilafah, yaitu kekhalifahan -- lembaga politik yang berawal pada masa pasca-Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini dikenal sebagai al-Khulafa al-Rasyi-dun berturut-turut Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan ’Ali bin Abi Thalib. Ciri paling menonjol dari kekhalifahan yang empat ini adalah, sukses didasarkan merit (keunggulan kualitas pribadi), dan bukan faktor-faktor lainnya. Kekhalifahan, menurut sejarawan terkemuka Ibn Khaldun, tamat dengan berakhirnya al-Khulafa’ al-Rasyidun. Entitas politik Islam berikutnya, seperti Dinasti Umaiy-yah, Dinasti Abbasiyah, dan Dinasti Utsmaniyyah bukanlah khilafah, karena suksesinya berdasar pertalian darah -- bukan merit. Semua enti-tas politik pasca-al-Khulafa’ al-Rasyi-dun itu adalah kesultanan, bukan khilafah. Karena itulah gagasan khilafah yang mereka usung pada dasarnya merupakan romantisme dan idealisasi sejarah belaka. Sebab, jika rujukan gagasan khilafah ialah kekuasaan Turki Utsmani, maka sejak awal pembentukannya pada masa Sulaiman al-Qanuni abad ke-15, para penguasanya hampir tidak pernah menyebut entitas politik mereka sebagai khilafah atau menyebut diri mereka sebagai khalifah. Sebaliknya mereka de-ngan rendah hati menyebut diri sebagai sultan. Barulah saat penguasa Turki Utsmani terakhir, Sultan Abd al-Hamid pada dasa-warsa kedua abad ke-20 terancam gerakan Turki Muda yang akan mengambil alih kekuasaan, ia menyebut diri sebagai khalifah demi menarik sim-pati dan solidaritas kaum muslim lainnya. Para penguasa Turki Utsmani agaknya sadar bahwa khilafah dan jaba-tan khalifah bukanlah hal yang sembarang. Mereka tahu, pada dasarnya adalah para ghazi, perwira, yang karena perjalanan sejarah menjadi para penguasa. Namun, kekuasaan yang mereka bangun adalah sejenis oligarki militer yang kemudian mengalami transformasi menjadi kesultanan. Sampai masa Tanzimat (reformasi) sejak paruhan kedua abad ke-19, para sultan Turki Utsmani lebih dikenal sebagai penguasa despotik, yang lebih asyik dengan diri sendiri daripada memedulikan rakyatnya. Namun, demi mencitrakan kesalehan pada dirinya, para penguasa itu memberi beasiswa kepada para penuntut ilmu, khususnya yang berada di Haramayn (Mekkah dan Madinah). Menurut cendekiawan muslim, Azyumardi Azra, karena watak Dinasti Turki Utsmani seperti itulah maka Haji Agus Salim di masa lalu pernah mengingatkan tokoh-tokoh muslim Indonesia yang terlibat dalam Komite Khilafat, yang me-nentang penghapusan Khilafah Utsmaniyyah di Turki (oleh penguasa sekuler Turki, Kemal Ataturk pada 1924), bahwa khilafah tidak memiliki relevansi dengan Indonesia. Sebaiknya, kaum muslimin Nusantara tidak menjadikan para penguasa Utsmani yang despotik itu sebagai sosok ideal mereka. Yang relevan dengan kaum muslimin di tanah jajahan Belanda saat itu adalah mencapai kemerdekaan dan memakmurkan kehidupan bangsa sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 30 itu. Sejak itulah Komite Khilafat Indonesia kehilangan momentumnya dan ide khilafah tidak pernah lagi menjadi wacana kaum muslimin arus utama seperti yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kendati begitu, gagasan khilafah tak pernah pudar. Di era yang kian modern ini para pendukungnya bahkan menyerukan pembentukan ke-kuasaan politik tunggal bagi seluruh umat Islam di muka bumi. Jika umat Islam jujur kepada diri sendiri, kesatuan semacam itu tidaklah pernah terwujud, bahkan sebelum berakhirnya kekuasaan al-Khulafa’ al-Rasyidun. Kesatuan hanya terwujud di masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun sejak masa khalifah ketiga, Utsman bin Affan, terjadi pertikaian dengan ‘Ali bin Abi Thalib sehingga menjadi khalifah keempat. Sejak itu, persatuan umat Islam di bawah satu kekuasaan politik tunggal lebih merupakan imajinasi belaka. Mungkin kita patut belajar dari Maulana Maududi, seorang pemimpin muslim yang tak terlalu terkenal. Lahir di Aurangabad, India, 1903, leluhur Maududi dari pihak ayahnya dapat ditelusuri kembali sampai Nabi Muhammad. Keluarganya mempunyai sederet panjang pemimpin rohani dalam aliran Sufi. Sewaktu remaja, Maududi terpaksa putus sekolah karena ayahnya meninggal. Tapi, berkat ketekunannya belajar, ia kelak menjadi jurnalis yang produktif dan tulisan-tulisannya berpengaruh luas hingga ke negara-negara Islam di luar India. Bagi Maududi, yang mempelajari Islam dalam konteks pandangan dunia Barat, masyarakat adalah sebentuk umma, yang tak kenal penggolongan berdasar kebudayaan dan kebangsaan, bahkan Islam, dan yang dipersatukan oleh kepa-tuhan bersama kepada Allah. Ia sangat prihatin akan kekuatan jahiliya yang berkedok memajukan agama Islam, padahal sebenarnya merupakan penyangkalan atas kedaulatan Allah dan berorientasi kepentingan jasmaniah yang berakibat diremehkannya semangat moral Islam yang sejati. Untuk itu, semangat moral umat harus dibangun dengan melibatkan mereka dalam proyek rekonstruksi di aras intelektual (ijtihad), yang disertai dengan perjuangan di aras praktis (jihad). Menurut Maududi, jihad adalah nama lain untuk upaya menegakkan tatanan ilahi. Jadi, orang yang beriman niscaya tak mau dikuasai oleh sebuah sistem yang jahat dan tak akan menggerutu ketika harus memberikan harta dan bahkan hidup mereka dalam perjuangan menegakkan tatanan ilahi itu. Jihad adalah suatu perjuangan moral demi terwujudnya pembaruan, yang berpusat pada perubahan pribadi dan sosial. Dalam kehidupan sosial, perubahan itu harus menekankan tindakan tegas dan mendesak untuk menjaga agar orang-orang tidak ditundukkan oleh ketidakadilan dan sebaliknya menumbuhkan kesadaran untuk memperjuangkan kesejahteraan dan mewujudkan transformasi dalam segala aspek kehidupan. Tapi, yang lebih penting adalah perubahan pribadi. Itulah sebabnya pandangan dan tujuan hidup, serta dorongan batin, harus berubah. Memang, diperlukan proses yang bertahap. Itu sebabnya, tak boleh ada paksaan. Dalam ber-jihad, bagi Maududi, tujuan maupun sarana haruslah harmonis. Tujuan tak boleh membenarkan sarana dan cara. Itulah syarat pokok pembaruan. Didorong tujuan itulah Maududi kemudian mendirikan Jama’at-I-Islami, sebagai sarana penyadaran di bidang politik. Kelak, di Pakistan, Jama’at berkembang menjadi sebuah partai politik. Maududi adalah seorang yang sabar dalam memperjuangkan cita-citanya. Karena itulah ia menolak cara-cara yang revolusioner. Kesuksesan memang tak diraihnya, hingga ia ‘terpaksa’ berhenti berjuang. Namun, keteladanannya dalam ber-jihad patut dijadikan ilham oleh para pejuang agama di negeri ini. Maududi juga berupaya merumuskan khilafah secara lebih komprehensif, namun ia menyadari hampir tak mungkin mewujudkannya secara universal. Ia menyerah kepada realitas negara-bangsa (nation-state) dengan menerima kehadiran Pakistan sejak terpisah dari India tahun 1947.Pengalaman Maududi setidaknya menunjukkan dua poin penting ini: 1) khilafah tak mungkin dicapai melalui negara-bangsa; 2) negara-bangsa yang ada pada dasarnya menerapkan sistem demokrasi modern. Jadi, khilafah tak mungkin cocok dengan demokrasi yang bersandarkan suara rakyat, karena suara rakyat sendiri beragam -- apalagi jika konteksnya Indonesia. Islam itu sendiri sesungguhnya agama atau politik? Sejarah mencatat, Islam pernah berjaya berabad-abad lamanya, namun tak pernah mewariskan sistem politik dan kekuasaan tunggal hingga kini. Bentuk-bentuk kekuasaan itu sendiri berubah-ubah di setiap era. Karena itulah, mengherankan jika konsep ketunggalan politik itu hendak diwujudkan di era yang kian meninggikan kebebasan dan HAM ini. Tidakkah mereka sadar bahwa tak satu pun konsep yang dapat dijadikan panacea bagi penyelesaian problem-problem kemanusiaan yang kian kompeks dewasa ini? Ilmuwan politik terkemuka Francis Fukuyama, dalam The End of History and The Last Man, mengatakan bahwa kedewasaan berpolitik ditentukan oleh seberapa realistisnya kita menerima realitas politik dunia yang berubah dari waktu ke waktu. Komunisme dan Fasisme, dengan kekuatannya yang dahsyat itu, akhirnya rontok satu persatu. Demokrasilah yang bertahan. Bukan karena ia yang terbaik, melainkan karena di dalamnya tersedia kebebasan dan kesempatan luas untuk memekarkan potensi-potensi kemanusiaan setiap individu. Bukankah itu yang teramat penting bagi kita?Demokrasi, sebagai sistem untuk mengelola kehidupan bersama, juga selalu dinamis. Ia terbuka untuk dibongkar-pasang ke arah yang lebih baik, dan karena itulah ia meninggikan rasionalitas dan moralitas. Maka, jika ia dipandang ideal oleh banyak bangsa di seluruh dunia, penyebabnya adalah karena di dalam demokrasi ada pengakuan dan penghormatan akan harkat-martabat manusia – tanpa hiraukan latar belakangnya. Jadi, lupakanlah ide tentang ketunggalan yang absurd itu. Lebih baik memikirkan bagaimana menolong jutaan rakyat Indonesia yang hari ini masih dililit kemiskinan. Mereka butuh makan dan pekerjaan -- bukan sebuah konsep.