MEMAHAMI GAGASAN HIZBUT TAHRIR

Posted on September 13, 2007 by farid1924
Tanggapan Untuk M Hasibullah Satrawi
Oleh : Farid Wadjdi

Direktur Forum On Islamic World Studies (FIWS) Jakarta Menarik membaca tulisan M Hasibullah Satrawi pada Media Indonesia ( 24 Agustus 2007) tentang Hizbut Tahrir (HT). Lepas dari pro kontra tentang kelompok ini, harus diakui kelompok ini berhasil mengusung ide Khilafah menjadi pembicaraan publik di berbagai kalangan, terutama pra dan pasca konferensi Khilafah Internasional di Jakarta. Di Indonesia sendiri, ide Khilafah, bukanlah gagasan baru. Untuk merespon keruntuhan Khilafah terakhir pada Maret 1924, sebuah komite Khilafah didirikan di Surabaya pada 4 Oktober 1924 dengan ketua Wondosudirdjo (Sarikat Islam ) dan wakil ketua K.H.A. Wahab Hasbullah , tujuanya untuk membahas undangan kongres kekhilafahan di Kairo. K.H.A Wahab Hasbullah merupakan wakil dari kalangan tradisional yang kemudian membentuk Komite Merembuk Hijaz . Komite ini kemudian diubah menjadi Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926. .(lihat Deliar Noer , Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942)
Kehirauan terhadap keruntuhan Khilafah ini juga tercermin dari pandangan tokoh terkemuka Indonesia seperti HOS Cokroaminoto yang menyatakan bahwa Khilafah bukanlah semata-mata untuk umat Islam di jazirah Arab, tapi juga bagi umat Islam di Indonesia, khilafah adalah milik umat Islam sedunia. Bahkan pahlawan nasional ini menganalogikan umat Islam laksana suatu tubuh, karenanya bila umat Islam tidak memiliki Kholifah maka “ seolah-olah badan tidak berkepala” ( Hindia Baroe, 15 Januari 1926).
Setelah lama tidak lagi menjadi isu pergerakan umat Islam Indonesia, Hizbut Tahrir, cukup berhasil mengangkat kembali gagasan Khilafah , yang menurutnya merupakan solusi bagi berbagai persoalan di dunia Islam termasuk Indonsia. Tentu saja kita boleh tidak setuju terhadap ide atau gagasan ini, namun adalah tidak obyektif kalau kita tidak memberikan lahan bagi perdebatan terbuka tentang gagasan ini. Dengan gampang menuduh kelompok ini membahayakan NKRI, kemudian memprovokasi pelarangannya , justru akan menutup upaya dialog ini. Dan pengalaman di berbagai negara sikap represif terhadap Hizbut Tahrir, tidak pernah kemudian membuat gerakan ini mati, malah meningkatkan militansi mereka. Dan harus renungkan tindakan pelarangan dan yang kemudian disertai dengan tindakan represif sering kali menjadikan rakyat Indonesia sendiri menjadi korban. Seperti halnya tindakan pemerintah orde Baru terhadap aktivis Islam yang menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam diskursus tentang Hizbut Tahrir selama ini, seperti yang ditulis oleh M Hasibullah, hal yang sering dipertanyakan dari gagasan HT adalah Khilafah yang mana yang hendak didirikan . Pertanyaan yang sama juga biasa dilontarkan terhadap upaya penerapan syariah Islam, syariah Islam seperti apa yang diinginkan. Pertanyaan ini biasanya muncul dari realita terdapatnya perbedaan pendapat bahkan di kalangan ulama sendiri dalam beberapa hal tentang Khilafah dan Syariah. Adanya perbedan ini kemudian menimbulkan pesimisme bahwa ide Khilafah dan syariah bisa diwujudkan. Berkaitan dengan konsepsi Khilafah, adanya realita perbedaan tentang bagaimana prosedur pengangkatan Kholifah, bukan saja pernah ditanyakan oleh M.Hisbullah Satrawi, tapi tapi juga menjadi dasar penolakan terhadap negara Islam oleh Munawir Sjadzali dalam bukunya Islam dan Tata Negara . Jawaban terhadap pertanyaan ini bisa dilihat dalam buku Nidhomul Hukmi fi Al Islam (Sistem Pemerintahan Islam) yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zallum Amir Hizbut Tahrir setelah syekh Taqiyuddin an Nabhani. Dalam buku ini dijelaskan adanya thoriqoh (metode) baku yang jelas dari prosedural pengangkatan Kholifah adalah ba’iat dengan ridho (kerelaan) dan kebebasan memilih kaum muslimin. Semua al Khulafa’ur ar Rosyidin (Abu Bakar ra, Umar bin Khothtob ra, Ustman bin Affan, Ali bin Abi Tholib ra), sah karena adanya bai’at dari rakyat atau yang mencerminkan representasi masyarakat. Adapun yang berbeda adalah dalam masalah teknis (uslub) untuk mencalonkan Kholifah berupa prosedur praktis untuk menyempurnakan pengangkatan Kholifah sebelum di ba’iat. . Bukan dalam masalah metode (thoriqoh) bai’at-nya.
Teknis yang pertama, adalah model pencalonan Abu Bakar. Kholifah yang pertama ini di bai’at sebagai setelah terjadi musyawarah di kalangan tokoh-tokoh terkemuka di Madinah di Saqifah Bani Saidah. Sebelumnya tokoh-tokoh terkemuka tersebut mencalonkan Saad, Abu Ubaidah, Umar dan Abu Bakar.
Teknis yang kedua , model pencalonan Umar Bin Khoththob oleh Abu Bakar ra saat dia dalam keadaan sakit. Sebelumnya Abu Bakar ra meminta pendapat kaum muslim siapa yang layak menjadi Kholifah.
Teknis yang ketiga, model pencalonan Utsman ra, setelah diajukan enam calon yang dipimpin Suhaib. Setelah Umar bin Khothtoh ra wafat keenam calon ini berdiskusi dan terpilihlah dua calon yakni Ali dan Ustman. Abdurrahman bin Auf yang menjadi panitia pemilihan kemudian mencari tahu pendapat masyarakat pada waktu itu yang mengkerucut pada Ustman bin Affan.
Status hukum dari teknis (uslub) ini adalah ibahah, artinya boleh dipilih salah satu. Yang terpenting Kholifah baru sah setelah dibai’at oleh rakyat atau yang mencerminkan representasi masyarakat lewat pilihan yang ridho (tidak dipaksa).
Adanya perbedaan dalam sistem politik atau pemerintahan adalah wajar. Seperti dalam demokrasi misalnya, ada perbedaan apakah presiden dipilih langsung oleh rakyat atau parlemen. Sistem kabinetnya presidensiil atau parlementer. Namun perbedaan ini tidak menjadi dasar untuk menyatakan tidak ada sistem politik yang jelas dari sistem demokrasi. Sama halnya dengan sistem Khilafah Islam, adanya perbedaan dari sisi teknis pencalonan Kholifah , tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan sistem Khilafah tidak jelas.
Islam dan Demokrasi
Hubungan Islam dan demokrasi, diskursus diantara dua konsep itu , bukanlah perkara baru dalam sejarah pemikiran Islam. Pasca keruntuhan Khilafah Islam pada 1924, dunia Islam memang mengalami serbuan pemikiran Barat. Umat Islam mau tidak mau harus berdiskusi panjang dalam menentukan sikap terhadap pemikiran Barat seperti demokrasi, HAM, pluralisme maupun sekulerisme. Menurut Riza Sihbudi (Jurnal Ilmu Politik no 12 ) , dengan mengutip pendapat Esposito dan Piscatori menyebut ada tiga aliran dalam menjawab hubungan Islam dan demokrasi. Aliran pertama, menerima secara penuh bahwa demokrasi identik dengan Islam antara lain pendapat Muhammad Assad,Jamaluddin al Afghani, dan Muhammad Abduh. Kedua, adalah pendapat yang menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam Islam,tetapi di pihak lain mengakui adanya perbedaan di antara keduanya seperti yang digagas oleh Maududi.
Aliran ketiga adalah yang menolak secara menyeluruh gagasan bahwa Islam sama dengan demokrasi. Aliran ini antara lain diusung oleh Syaikh Fadlallah Nuri dari Iran tahun 1905-1911 dengan Gerakan Konstitusionalnya. Pendapat yang sama muncul dari Sayyid Qutb, tokoh Ikhwanul Muslimun. Pada tahun 1982, Syaikh Muhammad Mutawawali seorang tokoh terkemuka Mesir pernah mengatakan Islam tidak bisa dipadukan dengan demokrasi. Artinya, pendapat yang menolak demokrasi sesengguhnya bukan hanya pendapat Hizbut Tahrir.
Yang mungkin kurang dipahami oleh banyak pihak adalah ketika Hizbut Tahrir membedakan antara as-siyadah (kedaulatan) dan al sulthon (kekuasaan). Dalam berbagai referensi langsung buku HT disebutkan as-siayadah (kedaulatan) dalam pengertian sumber hukum (source of law) ada ditangan syaari’ (Allah swt). Inilah, menurut Hizbut Tahrir, yang paling mendasar membedakan antara Islam dan demokrasi. Karena dalam demokrasi kedaulatan itu ada ditangan rakyat sehingga penilaian baik dan buruk diserahkan kepada rakyat. Namun Hizbut Tahrir menyatakan kekuasaan itu ada ditangan rakyat dalam pengertian source of power (sumber kekuasaan). Dalam konteks ini rakyatlah yang memiliki hak untuk memilih kepala negara (kholifah), rakyat juga berhak mengkoreksi penguasa yang menyimpang, atau menurunkannya kalau bertentangan dengan syariah Islam.
Yang juga sering disalah pahami dari gagasan Hizbut Tahrir adalah menyamakan kedaulatan di tangan syara’ dengan teokrasi yang pernah berkembang di Eropa. Menyamakan kedaulatan di tangan Allah Swt dengan teokrasi ini menimbulkan bias. Seakan-akan Kholifah bisa bertindak represif , otoriter, seperti yang pernah terjadi di Eropa pada era teokrasi. Dalam kitabnya Ajhizatu Daulatil Khilafah, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa sistem Khilafah tidak sama dengan teokrasi dimana raja menganggap dirinya wakil Tuhan dimuka bumi, sehingga raja tidak boleh dikritik. Negara Khilafah adalah negara manusiawi bukan teokrasi. Karena itu Kholifah bukan orang-orang yang tidak bisa berbuat salah (ma’shum) . Perintah Kholifah tidaklah identik dengan perintah Allah SWT. Perintah Kholifah baru dianggap dan wajib ditaati kalau merujuk kepada A Qur’an dan As Sunnah. Dalam konteks ini Kholifah bisa saja keliru dalam memahami Al Qur’an dan As Sunnah atau mungkin saja menyimpang dari Al Qur’an dan As Sunnah . Karena itu dalam Islam, mengkoreksi penguasa (muhasabah lil hukkam) bukan saja hak rakyat, tapi merupakan kewajiban rakyat. Kholifah juga tidak memiliki keistimewan tertentu di depan hukum sebagaimana raja.
Melihat pandangan diatas, wajar kalau terjadi perbedaan antara pandangan Hizbut Tahrir dengan M. Hasibullah yang menyakini bahwa nilai-nilai demokrasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Khilafah. Karena Hizbut Tahrir melihat perbedaan ini dari hal yang sangat mendasar yakni kedaulatan (source of law) . Demokrasi menyerahkan kedaulatan di tangan rakyat sementara Khilafah kedaulatan ditangan syara’.

Rethinking Khilafah (Zuhairi Misrawi)&Menelaah Paradigma HTI (M. Hasibullah Satrawi), Media Indonesia 24 Agustus 2007

Rethinking Khilafah (Zuhairi Misrawi)&Menelaah Paradigma HTI (M. Hasibullah Satrawi), Media Indonesia 24 Agustus 2007
Aug 28, '07 3:48 PMfor everyone
http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=141076
Copyright © 2007 Media Indonesia Online. All rights reserved.Jum'at, 24 Agustus 2007 08:34 WIB
OPINI
'Rethinking' Khilafah
Penulis: Zuhairi Misrawi, Direktur Moderate Moslem Society (MMS), Jakarta
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar konferensi internasional bertajuk Saatnya Khilafah Memimpin Dunia (12/8). Fantastis, perhelatan yang meriah itu dihadiri puluhan ribu pendukung mereka dan beberapa tokoh, antara lain dai kondang Aa Gymnastiar dan Pemimpin Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Bahkan di dalam salah satu spanduknya tertulis, Warga Nahdliyin Rindu Khilafah?!
Ismail Yusanto, juru bicara HTI menyampaikan ada pesan utama yang ingin disampaikan kepada publik dalam konferensi tersebut. Pertama, menyerukan kepada seluruh umat Islam dan seluruh elemen bangsa untuk secara sungguh-sungguh menjalankan Islam dan syariatnya. Kedua, menyerukan pemerintah dan rakyat untuk menghentikan sekularisme dalam bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, menolak keras separatisme, upaya pemecahbelahan dan upaya kolonialisasi negara-negara muslim. Keempat, menyerukan umat Islam untuk bersatu menerapkan syariat dan menegakkan kembali khilafah islamiyah.
Agenda-agenda tersebut secara eksplisit sudah bisa diduga sejak awal mengingat salah satu pemikiran utama yang diusung HTI adalah penegakan kembali khilafah islamiyah dan formalisasi syariat Islam. Ide tersebut salah satu perpanjangan dari gagasan pan-islamisme yang diusung pelbagai negara muslim, terutama di Timur Tengah pascaruntuhnya dinasti Ottoman di Turki pada 1924.
Sebagai sebuah gagasan, wacana untuk revitalisasi sistem khilafah merupakan sebuah pemikiran yang tidak bisa dihindari mengingat lemahnya sistem politik yang dipraktikkan para pemimpin negara-negara muslim pascaruntuhnya dinasti Ottoman. Sampai saat ini, tidak banyak atau jarang sekali negara muslim yang dapat menerapkan sistem sekuler dengan prestasi yang mengagumkan. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya Turki yang mampu meyakinkan dunia Islam bahwa Islam dan sekularisme bukanlah sesuatu yang bertentangan. Tapi, negara-negara muslim pada umumnya gagal dalam menerapkan sistem demokrasi karena faktor-faktor yang sangat kompleks, baik pada tataran internal maupun eksternal.
Kegagalan tersebut telah membangkitkan kembali gairah untuk menerapkan sistem khilafah dan sistem syariah. Panorama kembalinya islamisme terlihat dengan nyata di pelbagai negara muslim. Kubu moderat di Iran secara tidak terduga mampu menaklukkan kubu konservatif. Partai yang didukung Ikhwanul Muslimin di Mesir secara menakjubkan mampu memperbesar jumlah kursi di parlemen. Di Palestina, kubu Hamas yang beraliran keras mampu mengalahkan kubu Fatah.
Pertanyaannya, apa sebenarnya esensi dari paradigma khilafah? Apakah menerapkan khilafah merupakan sebuah keniscayaan? Benarkah sistem khilafah merupakan solusi?
Pada hakikatnya, khilafah merupakan sebuah mandat Tuhan yang diberikan kepada setiap umat manusia apa pun agamanya. Pada hakikatnya, setiap umat manusia adalah khalifah yang diberikan mandat untuk menebarkan kedamaian dan menghentikan kekerasan. Karena itu, Tuhan menganugerahi ilmu pengetahuan dan akal budi untuk mewujudkan misi utama sebagai khalifah di muka bumi (QS al-Baqarah [2]: 30-31). Khalifah merupakan sebuah misi utama dan suci yang mesti dihayati dan diamalkan setiap umat manusia, apa pun agamanya.
Pascawafatnya Rasulullah SAW, paradigma khilafah secara spesifik mempunyai makna, khilafah merupakan pengganti Rasulullah SAW. Khilafah tidak lagi bermakna umum, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran, tapi secara hermeneutik mengalami partikularisasi sebagai sebuah istilah dalam politik pada zamannya. Khilafah mempunyai makna sebagai pemimpin pengganti Rasulullah SAW. (khalîfat Rasulillah). Pada beberapa tahun selanjutnya, Umar bin Khattab mengubah konsep menggunakan istilah selain khilafah menjadi amirul mukminin (pemimpin tertinggi umat Islam).
Namun, paradigma khilafah mengalami pergeseran bersamaan dengan peristiwa politik yang menimpa sejarah awal Islam, terutama pascatewasnya Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Pertarungan antara Imam Ali dan Muawiyah telah menyebabkan munculnya sebuah konsep tentang kedaulatan Tuhan (hakimiyatullah). Konsep itu secara perlahan bergeser menjadi sebagai cikal-bakal bagi munculnya konsep khilafah dengan makna baru. Khilafah tidak lagi berkonotasi sebagai pengganti Rasulullah SAW, tapi sebagai upaya untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi.
Muawiyah secara eksplisit menyebutkan diri mereka sebagai khalifah wa dzillullah fil ardh (wakil dan bayang-bayang Tuhan di muka bumi). Tentu saja, istilah itu mengalami partikularisasi yang lebih spesifik dan bernuansa politis. Muawiyah mempunyai maksud tersendiri dengan istilah tersebut, terutama dalam rangka mendapatkan legitimasi dari umat Islam secara luas. Dengan istilah tersebut, Muawiyah ingin menyatakan dirinya satu-satunya pemimpin yang mempunyai mandat untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi.
Sebenarnya, secara politis Muawiyah mempunyai prestasi yang patut diapresiasi. Ia mencatat prestasi dalam penataan administrasi pemerintahan dan perluasan kekuasaan politik Islam. Bahkan dalam sejarah dicatat, Muawiyah banyak mengangkat para pembantu istana dari kalangan nonmuslim, terutama Yahudi dan Kristen sebagai pembantu istana, baik sebagai tim kesehatan, penasihat, ataupun sistem kesehatan. Muawiyah juga dicatat merekrut para ahli strategi perang dari kalangan nonmuslim.
Namun, letak masalah dari sistem khilafah yang diterapkan Muawiyah telah memapankan korupsi, nepotisme, dan kolusi.
Khilafah hanya digunakan sebagai justifikasi untuk memapankan keluarga Muawiyah yang pada akhirnya berakhir dengan kejatuhan dinasti Muawiyah. Mereka telah menggunakan sistem khilafah untuk memperkaya diri dan menghambur-hamburkan kekayaan umat Islam. Istananya mentereng dilengkapi dengan pelbagai perhiasan yang mewah, sedangkan umat Islam yang bukan dari keluarga Muawiyah mengalami kemelaratan yang absolut.
Begitu pula dengan pengganti dinasti Muawiyah, yaitu Abbasiyah dan Ustmaniyah. Kedua dinasti tersebut mengalami persoalan yang serupa. Karena, sistem khilafah digunakan sebagai justifikasi dan legitimasi politik untuk memantapkan posisi politik klan mereka.
Kedua dinasti terakhir itu pun berakhir kejatuhan. Menurut sejumlah sejarawan, kejatuhan dinasti Muawiyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah bukan karena faktor eksternal, melainkan karena faktor internal pemerintahan yang sarat dengan KKN.
Karena itu, melihat sejarah di atas, sistem khilafah bukanlah sebuah sistem yang ideal. Dalam kurun waktu yang panjang, sistem khilafah bangkrut dan gagal karena secara nyata tidak mampu mengatasi masalah distribusi dan fungsionalisasi kekuasaan. Sistem khilafah tidak mampu menjawab masalah otoritarianisme yang melekat dalam praktik politik pada awal sejarah Islam. Alih-alih ingin mewujudkan kesetaraan dan keadilan politik, sistem khilafah justru memantapkan otoritarianisme yang dipraktikkan para pemimpin politik (khalifah).
Di sini, dekonstruksi terhadap sistem khilafah sebenarnya harus menjadi perhatian umat Islam. Pertama, tidak ada kewajiban untuk menerapkan sistem khilafah. Sebab, pada hakikatnya setiap umat manusia adalah khalifah. Yaitu, setiap umat manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya kepada Tuhan di hari pembalasan. Setiap manusia akan menghadap kepada Tuhan secara sendiri-sendiri. Karena itu, tidak ada kewajiban untuk menegakkan sistem khilafah secara kolektif.
Kedua, sistem khilafah sudah mengalami kegagalan dan kebangkrutan secara nyata. Kegagalan tersebut disebabkan pergeseran makna khilafah sebagai kepemimpinan yang harus menerapkan kemufakatan dan kesetaraan menjadi kepemimpinan yang memantapkan otorianisme. Letak persoalan utama sistem khilafah, yakni karena upaya untuk membangun umat hanya diyakini melalui jalur politik. Seperti pandangan Socrates, HTI juga meyakini manusia adalah makhluk politik.
Ismail Yusanto, dalam situs berita Detik.com, menyatakan kemungkinan untuk menjadikan HTI sebagai partai politik semakin menegaskan kerentanan sistem khilafah hanya untuk legitimasi politik bagi kelompok yang meyakini ideologi tersebut. Dalam hal ini, pesan Imam Ali kepada kalangan Khawarij yang menganut kedaulatan Tuhan perlu diangkat kembali. Kedaulatan Tuhan atau sistem khilafah merupakan kalimat yang mulia, tapi maknanya bisa menjadi batil. Di sini, kita perlu menyoal kembali sistem khilafah.
--------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007 Media Indonesia Online. All rights reserved.Jum'at, 24 Agustus 2007 08:38 WIB
OPINI
Menelaah Paradigma Hizbut Tahrir Indonesia
Penulis: M. Hasibullah Satrawi, alumnus Al Azhar kairo Mesir
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) baru saja menggelar hajatan besar, yaitu Konferensi Khilafah Internasional (12/08). Sekitar 80 ribu pendukung HTI memadati Gelora Bung Karno Senayan (tempat berlangsungnya acara). Tokoh-tokoh HTI dari pelbagai macam negara pun dihadirkan, seperti dari Inggris, Jerman, Australia, Denmark, Palestina, Sudan, dan Malaysia. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin pun turut hadir dalam acara tersebut.
Pernyataan juru bicara HTI Ismail Yusanto dalam acara tersebut menarik untuk dicermati bersama. Menurutnya, HTI tidak memiliki niat untuk melepaskan diri dari NKRI. HTI menentang keras separatisme. Namun mengenai demokrasi, HTI menentang paham itu karena memberikan hak membuat hukum kepada rakyat. "Bagi kami, yang memiliki kedaulatan membuat hukum adalah Allah," demikian pernyataan Ismail Yusanto (Media Indonesia, 13/08).
HTI dan khilafah
Hampir dalam semua sepak terjangnya, HTI tak bisa dilepaskan dari isu khilafah. Dalam buletin mingguan HTI (Al-Islam) yang terbit setiap Jumat, contohnya, persoalan khilafah selalu menjadi sajian utamanya. Kalau tidak membahas tentang khilafah secara spesifik, buletin itu membahas permasalahan umat Islam yang ujung-ujungnya (juga) kembali ke khilafah sebagai solusi. Tak berlebihan kiranya bila dikatakan persoalan khilafah telah dijadikan 'berita utama sepanjang masa' dalam buletin itu.
Apabila HTI menjadikan khilafah sebagai isu utama, sinilah sesungguhnya letak persoalan HTI yang paling besar. Karena, khilafah bukanlah 'sistem pemerintahan jadi' yang dengan mudah dapat dirujuk dan ditegakkan kembali pada masa tertentu. Dengan kata lain, pelbagai macam model pemerintahan dalam sejarah umat Islam sesungguhnya 'proses menjadi' dan adaptasi dengan pelbagai macam tantangan dan kebutuhan yang ada.
Sebagai sebuah proses, model pemerintahan umat Islam mengalami pelbagai macam perubahan. Terutama menyangkut prosedur pembentukan pemerintahan (pengangkatan khalifah).
Sahabat Abu Bakar sebagai khalifah pertama, contohnya, diangkat berdasarkan musyawarah yang cukup alot di kalangan para pembesar sahabat Nabi. Baik yang dari Muhajirin maupun Anshar. Hingga walaupun sebagian besar para sahabat mufakat dengan pengangkatan beliau, masih terdapat sebagian yang tidak setuju, seperti sahabat Sa'ad bin Ubadah.
Hal itu berbeda dengan pengangkatan sahabat Umar sebagai khalifah kedua menggantikan posisi sahabat Abu Bakar. Proses pembentukan pemerintahan di masa sahabat Umar dilakukan dengan cara ditunjuk langsung oleh sahabat Abu Bakar sebagai khalifah.
Namun, sahabat Umar tidak mengikuti sahabat Abu Bakar dalam membentuk pemerintahan umat Islam sesudahnya (dengan cara menunjuk). Tidak juga seperti pengangkatan sahabat Abu Bakar (sebagai khalifah) pertama kali. Yang dilakukan sahabat Umar adalah membentuk Majelis Syuro untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai pemimpin umat Islam, menggantikan dirinya. Majelis itu terdiri dari para sesepuh sahabat Nabi, seperti Abdrurrahman bin 'Auf dan Abdullah bin Umar.
Mekanisme musyawarah yang digariskan sahabat Umar dalam hal ini sangat demokratis dan bijaksana. Di antara mekanisme yang digariskan adalah suara yang lebih sedikit harus mengikuti suara yang lebih banyak. Untuk menghindari praktik KKN, pemilihan itu tidak diperbolehkan menunjuk Abdullah bin Umar (putra Umar) sebagai khalifah.
Pada masa berikutnya (terutama pascakekuasaan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali), pembentukan pemerintahan Islam dilakukan berdasarkan keturunan dan kekerabatan (dinasti), seperti yang terjadi pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
Sebagai sebuah proses, pemerintahan Islam pun mengalami 'pasang-surut'. Pada umumnya, para ulama menempatkan pemerintahan Nabi sebagai pemerintahan paling 'bersinar'. Kemudian disusul pemerintahan empat sahabat pengganti Nabi (khulafa ar-rasyidin). Begitu pun seterusnya hingga pemerintahan dinasti (Utsmaniyah) murni dibubarkan di Turki pada 1923.
Pertanyaannya adalah, apabila HTI hendak mendirikan pemerintahan khilafah di masa sekarang, pemerintahan (khilafah) yang mana yang hendak didirikan? Prosedur pemerintahan seperti apa yang hendak diciptakan?
HTI dan Demokrasi
Di sini dapat ditegaskan penolakan HTI terhadap demokrasi (di satu sisi) dan keinginan HTI untuk mendirikan pemerintahan khilafah (di sisi lain) mencerminkan adanya kerancuan paradigma. Karena, (sebagaimana dijelaskan di atas) pemerintahan awal Islam sarat dengan nilai-nilai demokrasi.
Bahkan, seorang ulama terkemuka dari Aljazair, Abu Hamid bin Badis (lahir 1889), melansir 12 nilai demokrasi. Nilai-nilai tersebut diambil dari penafsiran beliau terhadap sambutan (khotbah) kekuasaan Abu Bakar tatkala sahabat itu dinobatkan sebagai khalifah Nabi Muhammad (dalam pemerintahan, bukan kenabian). Salah satu nilai tersebut adalah pemerintahan dipilih masyarakat dan masyarakat mempunyai hak penuh untuk mengontrol atau bahkan membubarkan pemerintahan tersebut. Karena masyarakat adalah sumber kekuasaan yang sesungguhnya. (Tajdidul Islam, Gamal al-Banna, 2005: 129).
Hal itu sesuai dengan khotbah sahabat Abu Bakar yang berbunyi, izaa ra'aytumuuni 'alaa haqqin fa'a'iynuunii. Wain asa'tu faqaawwimuuniy (jika saya benar, bantulah. Jika tidak, perbaikilah).
Khawarij Baru?
Dalam sejarah Islam, ada satu kelompok bernama Khawarij. Kelompok itu mulanya pendukung setia sahabat Ali bin Abi Thalib dalam sengketa kekuasaan dengan sahabat Mu'awiyah. Namun, karena sahabat Ali menerima konsep arbitrase (tahkiim) sebagai upaya damai dengan pihak Mu'awiyah, kelompok itu kecewa dan menyatakan keluar dari barisan sahabat Ali. Namun, kelompok itu juga tidak mendukung Mu'awiyah.
Bagi mereka, pihak Ali dan Mu'awiyah sama-sama salah dalam hal itu. Sahabat Ali divonis bersalah karena tidak tegas dalam memperjuangkan kebenaran yang ada di pihaknya. Pihak Mu'awiyah dianggap bersalah karena merebut kekuasaan yang bukan haknya. Bahkan, kelompok itu pun memberikan vonis pengafiran bagi kelompok Ali dan Mu'awiyah sehingga berbagai peristiwa berdarah tak dapat terelakkan.
Kelompok itu mengalami kerancuan paradigma yang luar biasa. Di satu sisi mereka rata-rata hafal Alquran, tapi di sisi lain mereka sering kali membunuh umat Islam dengan mengatasnamakan Alquran. Di satu sisi mereka tekstualis dan ekstrem, tapi di sisi lain mereka demokratis. Bagi kelompok itu, siapa pun boleh menjadi pemimpin---tanpa pandang warna kulit, suku, atau kelas sosialnya, asalkan dipilih masyarakat.
Kerancuan paradigma yang tidak jauh berbeda kini dialami HTI. Di satu sisi mereka ingin menegakkan pemerintahan khilafah, tapi di sisi lain mereka antidemokrasi. Padahal nilai-nilai demokrasi menjadi bagian tak terpisahkan dari pemerintahan yang mereka sebut khilafah. Apakah HTI sama dengan atau memang Khawarij baru? Wallahualam bisshawab.

Tags: hti, khilafah
Prev: Melampaui Perdebatan Khilafah, Achmad Munjid (Koran Tempo, 22/8/2007)Next: Sesumbar Hizbut Tahrir Pasca Konferensi
reply share
4 CommentsChronological Reverse Threaded


reply
corpusalienum wrote on Aug 30, '07, edited on Aug 30, '07
http://famhar.multiply.com/journal/item/88/Khalifah_Juga_ManusiaKhalifah Juga ManusiaDr. Fahmi AmharAlumnus Vienna UniversityPeneliti Sejarah Islam.Konferensi Khilafah Internasional (KKI) yang digagas oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 12 Agustus 2007 lalu mulai menuai bola salju. Di harian Media Indonesia 24 Agustus 2007 lalu muncul dua tulisan yang mempersoalkan ide-ide HTI. M. Hasibullah Satrawi (alumnus al-Azhar Kairo) mempertanyakan prosedur pemerintahan seperti apa yang hendak diciptakan? Satrawi menganggap HTI mengalami kerancuan paradigma, yang di satu sisi ingin menegakkan pemerintahan khilafah (yang menurutnya pada masa awal Islam sarat dengan nilai-nilai demokrasi), tetapi di sisi lain HTI anti demokrasi. Bahkan dia pertanyakan apakah HTI sama atau memang Khawarij baru – suatu hal yang juga dilontarkan oleh kelompok Salafi.Sedang Zuhairi Misrawi (Direktur Moderate Muslim Society) menggunakan pendekatan hermeneutik. Istilah khalifah dan khilafah dikatakan mengalami perkembangan dan partikularisasi, dari “mandat Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia apapun agamanya” menjadi “justifikasi dan legitimasi suatu klan politik”. Kedaulatan Tuhan atau sistem khilafah menurutnya adalah kalimat mulia tapi maknanya bisa menjadi batil.Lepas dari soal setuju atau tidak dengan isinya, keberadaan dua tulisan itu dapat bernilai positif, dan justru diharapkan oleh HTI untuk membuka perdebatan ilmiah yang mengandalkan kekuatan logika. Sepanjang pergumulan saya dengan gerakan HT selama lebih kurang 17 tahun, saya melihat bahwa gerakan ini sangat concern dengan adu argumentasi ilmiah, dan bukan kekerasan atau main larang bicara yang hanya mengandalkan logika kekuatan. Justru logika kekuatan ini yang akhir-akhir ini ditunjukkan oleh penguasa negeri ini, yang mencekal dan mendeportasi dua pembicara KKI dari Luar Negeri, serta melarang dan menekan beberapa tokoh Dalam Negeri agar tidak berorasi di forum KKI.Sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh dua penulis di atas, sudah terjawab oleh buku-buku HT sendiri. Dalam buku Ajjihzah daulatih khilafah (Struktur Negara Khilafah) yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir (Internasional) tahun 2005, ditegaskan bahwa sistem khilafah adalah sistem manusia dan bersifat duniawi. Khalifah juga manusia, dan negara Khilafah bukan negara teokrasi. Meskipun istilah Khalifah dipakai secara umum di dalam Qur’an Surat al-Baqarah ayat 30 (Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi"), namun Rasul telah dengan jelas membatasi istilah itu untuk pemerintahan pasca Nabi. Nabi bersabda dalam hadits riwayat Muslim: “Dulu Bani Israel diurus dan dipelihara oleh para nabi. Setiap seorang nabi meninggal, nabi yang menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para khalifah, dan mereka banyak”. Para sahabat bertanya, “Lalu apa yang kau perintahkan kepada kami?” Nabi menjawab, “Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja, dan berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka urus”.Di hadits yang lain Rasulullah sangat menekankan kesatuan negara, sehingga melarang munculnya kepala negara tandingan. Dalam hadits riwayat Muslim tersebut Nabi secara eksplisit menggunakan istilah khalifah untuk kepala negara kaum muslimin: Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang paling akhir dari keduanya”.Tentang mekanisme pemilihan khalifah, apa yang terjadi pada masa khulafaur Rasyidin, dan diamnya mereka melihat mekanisme pemilihan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa keempatnya adalah sah sebagai model. Hal ini karena ada sabda Nabi: “Ummatku tidak akan sepakat dalam kemungkaran”. HT menyimpulkan bahwa kesepakatan (ijma’) para sahabat (dan hanya berlaku untuk para sahabat Nabi) adalah sebuah sumber hukum.Karena itu bagi HT mekanisme itu sangat jelas. Khalifah boleh dipilih secara langsung seperti Abu Bakar; atau dengan nominasi khalifah sebelumnya seperti Umar; atau dengan suatu komite pemilihan seperti Utsman atau dengan suatu pengambil alihan di saat terjadi vacuum of power seperti Ali. Keempat model ini semuanya absah pada saat yang tepat. Jadi keliru untuk mengatakan bahwa Islam atau sistem khilafah tidak memiliki model suksesi.Sedang apa yang terjadi di masa dinasti Umayah, Abbasiyah atau Utsmaniyah adalah penyalahgunaan sistem nominasi. Namun bukan metode nominasinya sendiri yang salah. Dalam sistem demokrasi juga ada nominasi. Hampir semua penerus Perdana Menteri pada sistem demokrasi parlementer adalah dinominasikan oleh PM sebelumnya. Toh nominasi ini hanya akan berjalan dengan baik kalau diterima oleh Parlemen dan diperkuat lagi oleh pemilu berikutnya. Dalam sistem khilafah, nominasi ini baru akan sah ketika ada baiat. Baiat adalah semacam kontrak antara umat (yang terwakili oleh tokoh-tokoh kunci kekuatan umat, yaitu di politik atau militer) yang siap taat dan membela seseorang agar menerapkan syariat Islam. Orang yang menerima baiat itulah yang kemudian menjadi khalifah, atau amirul mukminin, atau sultan atau sebutan lain yang sah.Sebaiknya kalau kita meneropong suatu sistem pemerintahan, kita jangan hanya terpaku pada sistem suksesinya. Konstitusi negara manapun tidak hanya mengatur suksesi. Di UUD 45 hasil amandemen, soal suksesi hanya ada pada 3 pasal dari 37 pasal. Maka, ketika kita menilai kualitas sebuah negara, jangan pula hanya dilihat suksesinya. Kalau kita mau jujur, Indonesia ini meski sukses melakukan suksesi secara demokratis, tetapi kualitas kehidupan masyarakatnya justru semakin parah dan semakin jauh dari cita-cita proklamasi.Sementara, se-despot apapun para khalifah Islam di masa lalu, mereka masih melindungi rakyatnya, mencerdaskannya, menjadikannya sejahtera, dan menorehkan sejarah peradaban emas Islam. Umar bin Abdul Azis dari bani Umayyah berhasil mensejahterakan rakyatnya dalam 2,5 tahun, padahal waktu itu kekuasaanya membentang dari Spanyol hingga Iraq. Khalifah al Rasyid dan al Makmun dari bani Abbasiyah mensponsori aktivitas keilmuan yang luar biasa di masanya. Al Mu’tashim Billah dengan tegas menindak suatu negara boneka Romawi yang serdadunya melakukan pelecehan seksual atas wanita muslimah di negeri itu. Bayangkan dengan apa yang diperbuat Republik Indonesia yang sangat demokratis pemilunya ini pada ribuan perempuan buruh migran yang tidak cuma dilecehkan namun juga disiksa di luar negeri? Al Qanuni dari bani Utsmaniyah berhasil menahan – untuk beberapa abad kemudian – laju imperialisme kekaisaran-kekaisaran Eropa saat itu (Habsburg Austria, Tsar Russia, dll). Andaikata khilafah Utsmani ini tidak pernah ada, barangkali Islam belum berkembang di Indonesia seperti saat ini.Menganggap sistem khilafah awal sarat dengan nilai-nilai demokrasi justru menunjukkan kebutaan kita terhadap demokrasi. Demokrasi direduksi hanya dalam proses pemilu (demokrasi prosedural). Orang-orang Islam liberal pun sangat paham akan hal ini, sehingga merekapun menentang kalau orang hanya menggunakan demokrasi sebatas prosedural. Padahal dalam demokrasi itu juga ada asas sekulerisme (penetralan kehidupan publik dari acuan agama apapun), asas liberalisme (kebebasan berpikir, berpendapat dan berperilaku sepanjang tidak mengganggu kebebasan orang lain) serta asas kapitalisme (pasar bebas dengan modal sebagai panglima). Demokrasi boleh mempersoalkan apa saja (termasuk Islam), namun tidak boleh mempersoalkan ketiga asas pendampingnya. Sementara itu ide khilafah yang diusung HT sebenarnya tidak pernah mempersoalkan demokrasi sebagai prosedur, namun menentang keras tiga asas pendampingnya. Adakah demokrasi tanpa sekulerisme, liberalisme dan kapitalisme? Negara mana contohnya? Kalau anda yakin jawabannya ada, mungkin anda masih bermimpi!
Comment deleted at the request of the author.

reply
corpusalienum wrote on Sep 2, '07
http://www.hizbut-tahrir.or.id/index.php/2007/09/01/memahami-gagasan-hizbut-tahrir/Dimuat di Media Indonesia, Jum’at 31 Agustus 2007, Rubrik Opini hal 16Tanggapan Untuk M Hasibullah SatrawiOleh : Farid WadjdiDirektur Forum On Islamic World Studies (FIWS) JakartaMenarik membaca tulisan M Hasibullah Satrawi pada Media Indonesia (24 Agustus 2007) tentang Hizbut Tahrir (HT). Lepas dari pro kontra tentang kelompok ini, harus diakui kelompok ini berhasil mengusung ide Khilafah menjadi pembicaraan publik di berbagai kalangan, terutama pra dan pasca konferensi Khilafah Internasional di Jakarta.Di Indonesia sendiri, ide Khilafah, bukanlah gagasan baru. Untuk merespon keruntuhan Khilafah terakhir pada Maret 1924, sebuah komite Khilafah didirikan di Surabaya pada 4 Oktober 1924 dengan ketua Wondosudirdjo (Sarikat Islam ) dan wakil ketua K.H.A. Wahab Hasbullah , tujuanya untuk membahas undangan kongres kekhilafahan di Kairo. K.H.A Wahab Hasbullah merupakan wakil dari kalangan tradisional yang kemudian membentuk Komite Merembuk Hijaz . Komite ini kemudian diubah menjadi Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926. (lihat Deliar Noer , Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942)Kehirauan terhadap keruntuhan Khilafah ini juga tercermin dari pandangan tokoh terkemuka Indonesia seperti HOS Cokroaminoto yang menyatakan bahwa Khilafah bukanlah semata-mata untuk umat Islam di jazirah Arab, tapi juga bagi umat Islam di Indonesia, khilafah adalah milik umat Islam sedunia. Bahkan pahlawan nasional ini menganalogikan umat Islam laksana suatu tubuh, karenanya bila umat Islam tidak memiliki Kholifah maka “ seolah-olah badan tidak berkepala” ( Hindia Baroe, 15 Januari 1926).Setelah lama tidak lagi menjadi isu pergerakan umat Islam Indonesia, Hizbut Tahrir, cukup berhasil mengangkat kembali gagasan Khilafah, yang menurutnya merupakan solusi bagi berbagai persoalan di dunia Islam termasuk Indonsia. Tentu saja kita boleh tidak setuju terhadap ide atau gagasan ini, namun adalah tidak obyektif kalau kita tidak memberikan lahan bagi perdebatan terbuka tentang gagasan ini.Dengan gampang menuduh kelompok ini membahayakan NKRI, kemudian memprovokasi pelarangannya, justru akan menutup upaya dialog ini. Dan pengalaman di berbagai negara sikap represif terhadap Hizbut Tahrir, tidak pernah kemudian membuat gerakan ini mati, malah meningkatkan militansi mereka. Dan harus renungkan tindakan pelarangan dan yang kemudian disertai dengan tindakan represif sering kali menjadikan rakyat Indonesia sendiri menjadi korban. Seperti halnya tindakan pemerintah orde Baru terhadap aktivis Islam yang menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia.Dalam diskursus tentang Hizbut Tahrir selama ini, seperti yang ditulis oleh M Hasibullah, hal yang sering dipertanyakan dari gagasan HT adalah Khilafah yang mana yang hendak didirikan. Pertanyaan yang sama juga biasa dilontarkan terhadap upaya penerapan syariah Islam, syariah Islam seperti apa yang diinginkan. Pertanyaan ini biasanya muncul dari realita terdapatnya perbedaan pendapat bahkan di kalangan ulama sendiri dalam beberapa hal tentang Khilafah dan Syariah. Adanya perbedan ini kemudian menimbulkan pesimisme bahwa ide Khilafah dan syariah bisa diwujudkan.Berkaitan dengan konsepsi Khilafah, adanya realita perbedaan tentang bagaimana prosedur pengangkatan Kholifah, bukan saja pernah ditanyakan oleh M.Hisbullah Satrawi, tapi tapi juga menjadi dasar penolakan terhadap negara Islam oleh Munawir Sjadzali dalam bukunya Islam dan Tata Negara.Jawaban terhadap pertanyaan ini bisa dilihat dalam buku Nidhomul Hukmi fi Al Islam (Sistem Pemerintahan Islam) yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zallum Amir Hizbut Tahrir setelah syekh Taqiyuddin an Nabhani. Dalam buku ini dijelaskan adanya thoriqoh (metode) baku yang jelas dari prosedural pengangkatan Kholifah adalah ba’iat dengan ridho (kerelaan) dan kebebasan memilih kaum muslimin. Semua al Khulafa’ur ar Rosyidin (Abu Bakar ra, Umar bin Khothtob ra, Ustman bin Affan, Ali bin Abi Tholib ra), sah karena adanya bai’at dari rakyat atau yang mencerminkan representasi masyarakat.Adapun yang berbeda adalah dalam masalah teknis (uslub) untuk mencalonkan Kholifah berupa prosedur praktis untuk menyempurnakan pengangkatan Kholifah sebelum di ba’iat. . Bukan dalam masalah metode (thoriqoh) bai’at-nya. Teknis yang pertama, adalah model pencalonan Abu Bakar. Kholifah yang pertama ini di bai’at sebagai setelah terjadi musyawarah di kalangan tokoh-tokoh terkemuka di Madinah di Saqifah Bani Saidah. Sebelumnya tokoh-tokoh terkemuka tersebut mencalonkan Saad, Abu Ubaidah, Umar dan Abu Bakar.Teknis yang kedua, model pencalonan Umar Bin Khoththob oleh Abu Bakar ra saat dia dalam keadaan sakit. Sebelumnya Abu Bakar ra meminta pendapat kaum muslim siapa yang layak menjadi Kholifah. Teknis yang ketiga, model pencalonan Utsman ra, setelah diajukan enam calon yang dipimpin Suhaib. Setelah Umar bin Khothtoh ra wafat keenam calon ini berdiskusi dan terpilihlah dua calon yakni Ali dan Ustman. Abdurrahman bin Auf yang menjadi panitia pemilihan kemudian mencari tahu pendapat masyarakat pada waktu itu yang mengkerucut pada Ustman bin Affan. Status hukum dari teknis (uslub) ini adalah ibahah, artinya boleh dipilih salah satu. Yang terpenting Kholifah baru sah setelah dibai’at oleh rakyat atau yang mencerminkan representasi masyarakat lewat pilihan yang ridho (tidak dipaksa).Adanya perbedaan dalam sistem politik atau pemerintahan adalah wajar. Seperti dalam demokrasi misalnya, ada perbedaan apakah presiden dipilih langsung oleh rakyat atau parlemen. Sistem kabinetnya presidensiil atau parlementer. Namun perbedaan ini tidak menjadi dasar untuk menyatakan tidak ada sistem politik yang jelas dari sistem demokrasi. Sama halnya dengan sistem Khilafah Islam, adanya perbedaan dari sisi teknis pencalonan Kholifah , tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan sistem Khilafah tidak jelas.Islam dan DemokrasiHubungan Islam dan demokrasi, diskursus diantara dua konsep itu , bukanlah perkara baru dalam sejarah pemikiran Islam. Pasca keruntuhan Khilafah Islam pada 1924, dunia Islam memang mengalami serbuan pemikiran Barat. Umat Islam mau tidak mau harus berdiskusi panjang dalam menentukan sikap terhadap pemikiran Barat seperti demokrasi, HAM, pluralisme maupun sekulerisme.Menurut Riza Sihbudi (Jurnal Ilmu Politik no 12 ), dengan mengutip pendapat Esposito dan Piscatori menyebut ada tiga aliran dalam menjawab hubungan Islam dan demokrasi. Aliran pertama, menerima secara penuh bahwa demokrasi identik dengan Islam antara lain pendapat Muhammad Assad, Jamaluddin al Afghani, dan Muhammad Abduh. Kedua, adalah pendapat yang menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam Islam,tetapi di pihak lain mengakui adanya perbedaan di antara keduanya seperti yang digagas oleh Maududi.Aliran ketiga adalah yang menolak secara menyeluruh gagasan bahwa Islam sama dengan demokrasi. Aliran ini antara lain diusung oleh Syaikh Fadlallah Nuri dari Iran tahun 1905-1911 dengan Gerakan Konstitusionalnya. Pendapat yang sama muncul dari Sayyid Qutrb, tokoh Ikhwanul Muslimun. Pada tahun 1982, Syaikh Muhammad Mutawawali seorang tokoh terkemuka Mesir pernah mengatakan Islam tidak bisa dipadukan dengan demokrasi.Artinya, pendapat yang menolak demokrasi sesungguhnya bukan hanya pendapat Hizbut Tahrir. Yang mungkin kurang dipahami oleh banyak pihak adalah ketika Hizbut Tahrir membedakan antara as-siyadah (kedaulatan) dan as-sulthon (kekuasaan). Dalam berbagai referensi langsung buku HT disebutkan as-siyadah (kedaulatan) dalam pengertian sumber hukum (source of law) ada ditangan syaari’ (Allah swt). Inilah, menurut Hizbut Tahrir, yang paling mendasar membedakan antara Islam dan demokrasi. Karena dalam demokrasi kedaulatan itu ada ditangan rakyat sehingga penilaian baik dan buruk diserahkan kepada rakyat. Namun Hizbut Tahrir menyatakan kekuasaan itu ada ditangan rakyat dalam pengertian source of power (sumber kekuasaan). Dalam konteks ini rakyatlah yang memiliki hak untuk memilih kepala negara (kholifah), rakyat juga berhak mengkoreksi penguasa yang menyimpang, atau menurunkannya kalau bertentangan dengan syariah Islam.Yang juga sering disalah pahami dari gagasan Hizbut Tahrir adalah menyamakan kedaulatan di tangan syara’ dengan teokrasi yang pernah berkembang di Eropa. Menyamakan kedaulatan di tangan Allah Swt dengan teokrasi ini menimbulkan bias. Seakan-akan Kholifah bisa bertindak represif, otoriter, seperti yang pernah terjadi di Eropa pada era teokrasi.Dalam kitabnya Ajhizatu Daulatil Khilafah, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa sistem Khilafah tidak sama dengan teokrasi dimana raja menganggap dirinya wakil Tuhan dimuka bumi, sehingga raja tidak boleh dikritik. Negara Khilafah adalah negara manusiawi bukan teokrasi. Karena itu Kholifah bukan orang-orang yang tidak bisa berbuat salah (ma’shum) .Perintah Kholifah tidaklah identik dengan perintah Allah SWT. Perintah Kholifah baru dianggap dan wajib ditaati kalau merujuk kepada A Qur’an dan As Sunnah. Dalam konteks ini Kholifah bisa saja keliru dalam memahami Al Qur’an dan As Sunnah atau mungkin saja menyimpang dari Al Qur’an dan As Sunnah . Karena itu dalam Islam, mengkoreksi penguasa (muhasabah lil hukkam) bukan saja hak rakyat, tapi merupakan kewajiban rakyat. Kholifah juga tidak memiliki keistimewan tertentu di depan hukum sebagaimana raja.Melihat pandangan diatas, wajar kalau terjadi perbedaan antara pandangan Hizbut Tahrir dengan M. Hasibullah yang menyakini bahwa nilai-nilai demokrasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Khilafah. Karena Hizbut Tahrir melihat perbedaan ini dari hal yang sangat mendasar yakni kedaulatan (source of law). Demokrasi menyerahkan kedaulatan di tangan rakyat sementara Khilafah kedaulatan ditangan syara’.

Pesona Hizbut Tahrir

Pesona Hizbut Tahrir> disarikan dari tulisan khusnuddin (republika)>>

Wacana gerakan Hizbut Tahrir (HT) pada akhir-akhir ini menjadi salah satu> obyek yang menarik. Bukan hanya dari kalangan organisasi masyarakat,> tokoh masyarakat, politisi, praktisi dan media, perhatian serius juga> muncul dari para petinggi negara Barat khususnya AS dan sekutunya. Apa> yang membuat HT menjadi sosok yang sangat sering dijadikan perbincangan di> tengah masyarakat pada berbagai lapisan ini? Berikut wawancaranya>> Apa penyebab kalangan muda Islam banyak yang tertarik pada gerakan Hizbut> Tahrir?>> Alhamdulillah, ide-ide gerakan HT banyak mendapat respon positip dari> berbagai kalangan. Sebagian para ulama juga banyak menaruh perhatian,> walaupun eksistensi HT di Indonesia tergolong baru. Pada generasi muda> justru mendapat sambutan yang luar biasa, khususnya bagi mereka yang> memiliki ketajaman berfikir dalam memandang persoalan keumatan. Mungkin> mereka memperoleh kepuasan, baik secara teologis maupun ideologis,> terhadap pemikiran yang diusung oleh HT. Mereka dapat memahami> pemikiran HT setelah menjalani pembinaan secara kontinyu dengan berbagai> kitab rujukan yang sistematis. Tidak terasa, pola sikap dan pola pikir> mereka akan terbentuk dengan sendirinya dengan kerangka berfikir sesuai> pandangan Islam. Apalagi sebagian generasi muda melihat kondisi sekarang> dipenuhi rasa ketidakadilan global dengan banyak meminggirkan nilai> ajaran Islam. Hizbut Tahrir menawarkan solusi yang seharusnya dilakukan> untuk memecahkan segala persoalan keumatan.>> Mengapa Hizbut Tahrir nampak responsif pada berbagai kebijakan politik> lebih-lebih yang dikeluarkan oleh Barat?>> Perjuangan Hibut Tahrir adalah perjuangan politik. Kebijakan pemerintah> apalagi kebijakan Barat (Amerika sekutunya) tidak akan luput dari> perhatianya. Lebih–lebih yang bersinggungan dengan aspek umat.> Sikap HT dapat saudara lihat tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan> yang merugikan masyarakat, seperti pencabutan subsidi BBM, subsidi> pendidikan, undang-undang ketenagakerjaan, privatisasi BUMN,> ketergantungan pada IMF, diberikannya lumbung minyak Blok Cepu kepada> Amerika dan yang terakhir adalah responnya terhadap RUU APP. Semua> merupakan langkah politik untuk memahamkan kepada masyarakat apa yang> seharusnya dilakukan menurut pandangan Islam.>> Sedangkan terkait kebijakan Barat, berbagai respon HT muncul seperti pada> saat AS menyerang Afganaistan dan Irak, isue terorisme, pelecehan Nabi> Muhammad saw melalui kartun, larangan jilbab di Prancis, serangan Israel> ke Palestina-Libanon dan lainnya. Hizbut Tahrir mengambil sikap tegas> menolak upaya apapun dari pemerintah Barat untuk menistakan Umat Islam.> Kami juga menunjukkan dan memahamkan kepada masyarakat, terkait dengan> kebijakan ngawur AS dan sekutunya dengan ideologi Kapitalis yang> eksploitatif dan demokrasi yang sekuler. Hizbut Tahrir juga menawarkan> solusi untuk melawan ketidakadilan global yang dilakukan oleh AS dan> sekutunya, dengan cara membangun kekuatan yang seimbang. Kekuatan> tersebut tentunya harus dalam bentuk negara yaitu Daulah Islamiyah. Sebab> hanya dengan kekuatan yang seimbang arogansi Barat bisa dihentikan.>> Bagaimana respon ulama baik dari kalangan Muhammadiyah maupun NU memandang> perjuangan Hizbut Tahrir?>> Hizbut Tahrir yang keberadannya terbilang baru di Indonesia, namun> memperoleh respon yang luar biasa dari masyarakat, tentu tidak luput dari> pengamatan organisasi Muhammadiyah dan NU sebgai organisasi Islam terbesar> di Indonesia. Dalam berbagai forum sering membahas berbagai persoalan,> baik secara bersama atau tidak. Tentunya dengan dengan pandangan atau> sikap sesuai latar belakang organisasi besar ini.>> Secara umum, tujuan yang diperjuangan memiliki kesamaan. Masing-masing> menginginkan kembalinya kehidupan yang lebih baik khususnya bagi umat> Islam dan umat manusia secara umum dengan diberlakukannya syariah.> Sebagai contoh, NU dan Muhammadiyah menolak faham sekularisasi yang> ditawarkan oleh Barat. Sikap ini terlihat pada Muktamar Muhammadiyah yang> dilakukan di Malang pada 5 Juli 2005, para peserta (muktamirin) berupaya> agar generasi muda dan organisasi Muhammadiyah aman dari pengaruh faham> liberal (JIMM). Hal yang sama juga dilakukan melalui “Deklarasi> Umat Islam” yang digagas oleh MUI dan 30 pimpinan pusat berbagai> ormas dan lembaga Islam. Demikian juga apa yang ditujukan oleh sekitar> 1000 ulama di Pondok Modern Gontor 25-27 Mei 2006, yang menghasilkan> manhaj berfikir yang Islami. Yaitu, berusaha menjadikan aqidah Islamiyah> sebagai landasan berfikir serta menjadikan al-Quran dan as-Sunnah> sebagai sumber pemikiran utama dan standar utama memutuskan perkara. Pada> acara Munas dan Konbes NU, 27-30 Juli 2006 di Asrama Haji Sukolilo,> kalangan NU juga menghawatirkan masuknya faham liberal (JIL) pada> generasi muda NU dan Ponpes. Keinginan yang sama untuk kembali kepada> syariah Islam, terlihat dalam aktifitas bahtsul masail.>> Nampaknya semua sepakat, bahwa musuh utama umat Islam adalah kekufuran.> Termasuk pengemban ide sekularisme dan faham kebebasan. Semua juga> sepakat untuk membuang jauh faham liberal dari generasi muda muslim. Umat> Islam juga sepakat untuk menempatkan nilai-nilai pemikiran Islam sebagai> nilai pemikiran yang tertinggi yang harus diperjuangkan. Dan umat Islam> juga sepakat untuk menolak mentah mentah ide Kapitalis dan Sekularis serta> mewaspadai semua kompradornya.>>> Bagaiman Hizbut Tahrir memandang pengemban Sekularisme seperti JIL dan > JIMM?>>> Sekularisme adalah faham pemisahan segala aspek kehidupan dari agama, atau> menafikan peran agama dalam kehidupan (faham liberal). Sekularisme tidak> ada kaitan sama sekali dengan agama. Wajar apabila sekularisme menjadi> musuh bersama bagi agama. Jadi bukan hanya menjadi objek kajian dalam> Hizbut Tahrir saja. Wajar pula jika para ulama menghawatirkan masuknya> faham liberal pada generasi muda dan lembaganya (misalnya pondok> pesantren). Dengan alasan gerakan ini lebih mementingkan founding-nya> yaitu nilai-nilai sekularisasi. Oleh karena itu pembawa ide liberal pasti> akan berbenturan dengan para ulama yang mukhlis dan shaleh, yang menjadi> pewaris nabi dalam menegakkan syariah. Bagaimana tidak berbenturan, satu> sisi memperjuangkan pemikiran Barat yang bebas nilai, di sisi lain> memperjuangan pemikiran yang diambil dari Islam yang terikat nilai> (al-Quran dan as-Sunnah). Nah kesamaan dalam perjuangan inilah yang> akan mempermudah tercapainaya sebuah tujuan yang dicita-citakan , yaitu> memperoleh ridla Allah swt.>> Seperti JIL dan JIMM misalnya, jaringan tersebut dibentuk oleh Barat untuk> mengacak-acak dan membingungkan umat Islam, agar umat Islam menjauhi> agamanya. Mereka itu ada karena ada pengemban syariah dan dibentuk untuk> menolak pelaksanaan syariah. Mereka itu dibayar oleh Barat. Kalau pingin> tahu banyarannya, tanya sendiri pada mereka. Dijamin tidak akan dikasih> tahu.>> Bagaimana Barat (AS dan Inggris) memandang ide atau pemikiran Hizbut > Tahrir ?>> Pemikiran yang dianggap paling berbahaya bagi Barat adalah pemikiran Islam> yang terkait dengan aspek politik. Sementara Islam sebagai aspek spiritual> dianggap aman bagi Barat. Hizbut Tahrir membawa konsep yang utuh, Islam> sebagai spiritual dan politik. Konsep Islam politik artinya Islam> memiliki sejumlah perangkat yang mampu mengatur semua aspek kehidupan,> termasuk aspek kepemerintahan. Konsep kepemimpinan yang diperjuangkan> oleh Hizbut Tahrir adalah konsep kepemimpinan sistem Khilafah.>> Konsep ini terkait dengan persatuan umat Islam secara global, yang mampu> melewati batas politis dan geografis, serta diperjuangkan bersama umat.> Perjuangannya dengan cara revolusi pemikiran, yaitu membuang semua> pemikiran Kapitalis-eksploitatif dan demokrasi-sekuler. Kemudian> menggantinya dengan pemikiran yang sesuai dengan Islam. Ide-ide, hukum> dan sistem kapitalis yang telah menyengsarakan umat manusia harus dibuang> dan diganti dengan ide, hukum dan sistem Islam. Dari sini identitas kaum> muslimin akan tumbuh dari pemikiran yang dibangun berdasar agamanya.>> Nilai-nilai atau pemikiran yang dikembangkan oleh Hizbut Tahrir tentu akan> bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Barat.> Nilai-nilai yang diperjuangkan HT akan menjadi bencana bagi kepentingan> dan nilai-nilai yang dipropagandakan oleh Barat. Niilai-nilai tersebut> misalnya sekularisasi, demokrasi, kebebasan, terorisme dan lain-lain.> Jadi Barat sangat ngotot menghambat laju revolusi pemikiran umat yang> dilakukan oleh HT.>> Apa langkah Barat untuk menghadapi gerakan HT dan pengusung ide syariah?>> Kekhawatiran Barat terhadap ide yang dikeluarkan oleh HT tentu beralasan.> Ide-ide atau pemikiran yang perjuangkan bertentangan dengan pemikiran> Barat. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menghambat laju perjuangan> umat Islam dalam menegakkan syariah.>> Tugas utama Barat melawan pemikiran yang diperjaungan oleh umat Islam> adalah menghilangkan kemungkinan kalangan Islamis untuk mendiskriditkan> AS dan Barat. Barat juga tidak mungkin untuk terjun langsung menghadapi> peperangan secara pemikiran dengan Islam. Oleh karena itu Barat akan> selalu menggunakan sekutu terbaiknya yaitu kalangan Islam Moderat dan> Liberal. Barat akan memberikan ruang politis kepada keduanya agar> mainstream Islam tidak berada pada tangan orang-orang yang mukhlisin dan> shalihin dalam memperjuangkan nilai-nilai agamanya. Di sisi lain Barat> akan tetap menghambat aktifitas gerakan penegak syariah dengan mengunakan> neo-kompradornya.>> wass.>> disarikan dari tulisan khusnuddin>

ANTI NKRI, STIGMA TERHADAP GERAKAN ISLAM

Source: http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=news&id=710
(Tanggapan atas tulisan yang dimuat di http://portal.bantenprov.go.id, 14 Agustus 2006)
Oleh Muhammad Al-FakkarKetua Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Tangerang
Website pemerintah Provinsi Banten (bantenprov.go.id) pada tanggal 14 Agustus 2006 mengangkat tulisan dengan judul Perdebatan Islamopobia dikaitkan dengan Peraturan Daerah yang mengutip beberapa komentar aktivis, seperti aktivis liberal Luthfi Assyaukanie yang menyatakan bahwa terdapat semangat keagamaan yang berlebihan yang akan mengancam keutuhan Indonesia. Lebih lanjut dikutip bahwa Hizbut Tahrir adalah contoh gerakan yang anti negara kesatuan RI.
Pengutipan pernyataan-pernyataan Assyaukanie sebagaimana pernyataan lain yang sering dia tulis dalam berbagai tulisannya adalah sebagai stigma/stempel terhadap umat Islam dan gerakan Islam yang bermaksud memperjuangkan kehidupan mereka sesuai dengan akidah mereka yakni akidah Islam yang diwujudkan dalam kehidupan dengan Syariat Islam.
Ada beberapa hal yang perlu dikritisi terhadap tulisan yang dimuat pada website http://portal.bantenprov.go.id tanggal 14 Agustus 2006. Pertama, dari pengutipan pernyataan tidak menyebutkan kapan dan di mana pernyataan tersebut disampaikan, karena dari sisi opini tampak bahwa beberapa opini yang dikutip adalah opini yang sudah kedaluwarsa tetapi diungkap kembali sehingga kehilangan ke-aktual-annya. Misalnya, pernyataan-pernyataan yang menggiring opini bahwa perjuangan penegakan Syariat Islam sebagai semangat berlebihan dan mengancam keutuhan Indonesia adalah opini pada momen lama ketika kelompok liberal berupaya menggiring opini bahwa kelompok pejuang Syariah sebagai kelompok berbahaya, mengancam keutuhan Indonesia dan oleh karenanya harus dibubarkan. Opini tersebut sudah tidak aktual lagi karena justru opini yang sekarang berkembang adalah semangat pembelaan terhadap umat Islam, nilai-nilai kemanusian dan keadilan yang sedang dikoyak-koyak akibat kerakusan sistem Kapitalisme yang dipraktekkan oleh negara penopang utama sistem ini, yakni Amerika Serikat dan Israel, termasuk Eropa yang membiarkan kebrutalan ini terus berlanjut.
Kedua, terkait dengan beberapa isu yang diangkat, misalnya isu tentang perda bernuansa syariah dan mempertentangkan antara NKRI dengan Syariat Islam adalah upaya untuk menjauhkan umat Islam terhadap Islam (syariat Islam) sebagai umat mayoritas negeri ini yang telah berjuang cukup lama mengusir penjajah sampai akhirnya berhasil membangun NKRI. Kita tentu mengetahui perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa, Imam Bonjol di Sumatra Barat, Teuku Umar di Aceh, Sultan Hasanuddin di Sulawesi dan banyak tokoh dan ulama lain. Mereka berjuang dengan gigih sampai membangkrutkan penjajah Belanda. Mereka berjuang semata-mata sebagai wujud dorongan akidah Islam dan ketaatan mereka terhadap Syariat Islam. Maka mereka pun berjuang mengusir penjajah untuk meraih kemulian atau mendapatkan syahid. Para ulama dan pejuang kemerdekaan Indonesia adalah penegak NKRI. Mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan Syariat Islam bukan sekedar bernuansa Syariat Islam. Karena itu mengaitkan perjuangan penegakan Syariat Islam dengan ancaman NKRI adalah pernyataan ahistoris, tidak ditemukan landasan dalam akar sejarah tegaknya NKRI, bahkan melawan arus keingininan mayoritas penduduk negeri ini. Sangat baik membaca kembali tulisan KH Ma’ruf Amin (Ketua MUI) yang dimuat pada harian Republika, Rabu 14 Juni 2006 yang membahas bahwa upaya untuk memisahkan NKRI, UUD 1945 dan Pancasila dengan Syariat Islam adalah sebuah upaya sekularisasi Pancasila yang tentu harus dicegah.
Ketiga, isu-isu tersebut diangkat dan nampaknya akan selalu diangkat sebagai upaya untuk mengeliminir kelompok dan para pejuang penegak Syariah, yang tentu bagi kelompok liberal dan sekuler sangat mengganggu eksistensi mereka. Kita masih ingat kasus Gus Dur di Purwakarta pada hari Selasa 23 Mei 2006, di mana tidak terjadi peristiwa pengusiran Gus Dur sebagaimana Gus Dur sendiri membantahnya, tetapi opini selalu diarahkan agar muncul stigma negatif terhadap kelompok yang terbukti telah sukses menggelar aksi sejuta umat di HI-Gedung DPR/MPR 21 Mei 2006. Ujung-ujungnya opini tersebut diarahkan untuk menjastifikasi upaya pembubaran ormas-ormas Islam.
Keempat, kutipan pernyataan bahwa Hizbut Tahrir sebagai contoh gerakan anti NKRI adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta perjuangan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Siapapun yang mengamati kiprah perjuangan Hizbut Tahrir akan menemukan bagaimana konsistensi dan kegigihan Hizbut Tahrir dalam melakukan perjuangan untuk : (1) Menyerukan kesatuan umat, waspada terhadap upaya pemecah-belahan NKRI dari penjajah terutama AS. Kita bisa membaca brosur-brosur, booklet, buletin, majalah, website dan tulisan-tulisan yang banyak tersebar di tengah masyarakat dalam kasus Timor-timur, Aceh, Papua dan Maluku. Kita dapat membaca bagaimana analisis Hizbut Tahrir dalam kasus selat Malaka yang ingin dijadikan AS sebagai pangkalan militernya, Peran Asing di Papua, Timor-timur maupun Aceh. (2) Membongkar rencana-rencana penjajah untuk menguasai Indonesia, memecah belah dan membuat negeri ini selalu tergantung dengan AS. Kasus Freeport, tambang minyak Blok Cepu, Ambalat dan beberapa kasus lain tentu menyadarkan kita betapa upaya penjajah memecah belah dan menguasai Indonesia adalah sesuatu yang nyata dan karenanya harus disadari dan dihentikan. Hizbut Tahrir juga membongkar LSM/kelompok komprador yang menjadi kepanjangan tangan penjajah, untuk mengobok-obok Indonesia. (3) Membina masyarakat menjadi masyarakat yang memiliki taraf berfikir yang tingi, memiliki kesadaran politik yang benar, tunduk kepada Allah, taat kepada pemimpin secara kritis dan berani meluruskan kedhaliman.
Kelima, harus diakui bahwa opini membenturkan perjuangan Syariat Islam dengan NKRI merupakan agenda penjajah dan LSM-LSM kompradornya karena kepentingan mereka akan terganggu. Jika umat sadar bahwa privatisasi milik umum semacam SDA (tambang, air, gas) adalah keinginan penjajah, pastilah umat akan menuntut penguasa dan anggota legislatif yang telah dipilihnya untuk mengembalikan kepada pemiliknya (yakni umat). Jika umat sadar bahwa ideologi kapitalisme adalah ideologi yang dibawa penjajah unuk melanggengkan kekuasaannya, pastilah mereka akan menuntut untuk hidup sesuai dengan ideologi yang menjadi keyakinannya (ideologi Islam).
Keenam, dalam sejarah terbukti kelompok yang ingin membubarkan NKRI adalah kelompok non muslim. Kita ingat kasus Piagam Jakarta sebagai sebuah produk kesepakatan antara kelompok Islam dan Nasionalis, kemudian dirubah secara sepihak, alasannya ada kelompok non muslim yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kita masih ingat penyusunan UU Sisdiknas, kelompok non muslim mau melepaskan diri dari NKRI jika RUU Sisdiknas disahkan. Kita juga masih ingat kasus RUU APP, lagi-lagi kelompok non muslim mengancam akan keluar dari NKRI jika RUU tersebut disahkan. Lalu siapa sebenarnya kelompok yang anti NKRI?
Ketujuh, ada alasan bahwa masuknya agama (Islam) ke dalam perundang-undangan akan memecah belah karena ada diskriminasi agama. Alasan ini perlu dipertanyakan karena bukankah selama ini beberapa produk Syariat Islam sudah diakui dan dilaksanakan, tetapi tidak menimbulkan perpecahan. Bukankah hukum nikah, cerai, waris, kematian, zakat, bank syariah, dll adalah mengacu pada syariah? Bukankah Islam sebagai salah satu sumber hukum selama ini di Indonesia. Kita harusnya heran mengapa produk perundangan yang menjadi keyakinan mayoritas yang akan terlibat dalam perundangan tersebut harus dihilangkan, sementara perundangan penjajah yang sudah kita usir justru dipegang kuat dan dibanggakan?
Penulis : Muhammad Al-FakkarKetua Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Tangerang14 January 2007, 06:00

NKRI Is Final

(NKRI Is Final)
By Luthfi Assyaukanie
Source: Jaw Pos, 12 June 2006

Biasanya saya kurang suka dengan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Alasannya karena fatwa-fatwa itu cenderung punya dampak negatif bagi tatanan kehidupan bermasyarakat ketimbang memberikan sebuah solusi yang tepat (misalnya fatwa soal Ahmadiyah). Tapi, saya merasa senang mendengar fatwa terbaru MUI tentang bentuk negara RI, yakni NKRI, sebagai sesuatu yang sudah final.
Saya tidak tahu pasti ke mana tujuan fatwa itu sebenarnya diarahkan. Tapi, fatwa itu penting untuk melihat adanya kelompok-kelompok masyarakat yang memang berusaha secara terang-terangan menggantikan sistem negara Pancasila dengan sistem lain yang asing dari tradisi perpolitikan kita.
Salah satu kelompok itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Saya tidak tahu apakah MUI mengeluarkan fatwa itu untuk menegur HTI. Tapi, kalau MUI konsekwen dengan fatwanya, semestinya HTI adalah organisasi massa pertama yang harus ditegur berkaitan dengan fatwa tentang NKRI itu. Mengapa?
Kita tahu semua bahwa tujuan dan cita-cita akhir HTI adalah mendirikan khilafah di bumi Indonesia. Saya sering berdiskusi dan berada dalam satu sesi dengan tokoh-tokoh HTI. Mereka tidak malu-malu dan tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa khilafah adalah sistem terbaik yang bisa menjadi solusi bagi Indonesia.
Para anggota HTI dengan sabar membangun agenda politik mereka, lewat kampanye dan penggalangan massa di kampus-kampus dan mesjid-mesjid. Secara umum, mereka menolak cara-cara kekerasan, tapi mereka juga menolak demokrasi, karena demokrasi, menurut mereka, adalah sistem taghut (setan) yang tidak sesuai dengan Islam. Bagi mereka, khilafah –dan bukan NKRI- adalah sistem yang sudah final.
Organisasi massa lainnya yang bisa dikatagorikan mengancam keutuhan NKRI adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Front Pembela Islam (FPI). Kedua organisasi ini, meskipun tidak secara terbuka menyatakan anti NKRI, tapi perilaku dan tingkah-polah politiknya sangatlah bertentangan dan mengancam keutuhan NKRI.
Misalnya, dalam sebuah wawancara di televisi, Fauzan al-Anshary, ketua MMI, membuat pernyataan subversif. Dia mengatakan bahwa Indonesia haruslah berlandaskan syariat Islam. Jika Indonesia menolak dilaksanakannya syariat Islam, sebaiknya NKRI bubar saja. Pernyataan ini sangat berbahaya dan terang-terangan mengancam keutuhan NKRI.
MMI secara umum juga bisa menjadi ancaman bagi NKRI, terutama karena obsesi liarnya untuk mengubah platform negara yang pluralis berdasarkan Pancasila ini dengan syariat Islam. Penerapan syariat Islam telah menjadi agenda utama organisasi pimpinan Abu Bakar Baashir ini. Kita tahu, Baashir pada masa silam adalah salah seorang penantang Pancasila paling gigih.
FPI juga memperlihatkan kecenderunga sama dalam hal ancaman terhadap keutuhan NKRI. Kendati secara retoris, ketua FPI berkali-kali bilang bahwa mereka mendukung NKRI, tidak demikianlah kenyataannya. Perilaku politik para anggota FPI dengan merusak dan mengancam warga lain yang dianggap tidak sejalan dengan mereka, merupakan ancaman serius bagi keutuhan negara.
Kesetiaan pada NKRI tidak bisa dinyatakan hanya dengan slogan dan ungkapan. Tapi ia juga harus dibuktikan dengan perilaku. Jika seseorang mengaku mendukung negara kesatuan RI tapi pada saat yang sama terus merongrong sendi-sendi yang paling asasi dari negara ini, itu artinya dia sedang menggerogoti NKRI.
Melihat kenyataan itu semua, saya kira, fatwa MUI tentang NKRI keluar dalam waktu yang tepat. Fatwa itu, saya kira, harus disambut dan disosialisasikan, khususnya kepada kelompok-kelompok Islam yang secara diam-diam (atau mungkin juga tak disadari) sedang menggerogoti integritas NKRI.28 November 2008, 07:00

DA’I HIZBUT TAHRIR DIPERMALUKAN MUSLIMIN JEPANG

DA’I HIZBUT TAHRIR DIPERMALUKAN MUSLIMIN JEPANG
Oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Disebutkan bahwasanya salah satu da’I mereka (Hizbut Tahrir) pergi ke Jepang, kemudian memberikan kajian/ceramah pada mereka (penduduk Jepang) yang salah satu materinya adalah tentang jalan atau cara untuk beriman. Didalamnya (ia mengatakan) bahwasanya hadits ahad tidak bisa dipakai dalam masalah aqidah. Ketika itu hadir seorang pemuda yang berakal cerdik pandai berkata kepada di penceramah tadi: “Wahai Ustadz! Engkau datang ke negeri Jepang sebagai seoarang da’I di negeri syirik, kufur seperti yang engkau katakan. Engkau datang menyeru mereka kepada agama Islam dan engkau mengatakan kepada mereka bahwa Islam mengatakan: “Sesungguhnya hadits ahad tidak bisa dipakai dalam masalah aqidah”! padahal yang engkau terangkan kepada kita sesungguhnya adalah termasuk dari perkara aqidah, (sementara engkau juga mengatakan) dalam masalah aqidah jangan memakai (khabar) dari satu orang. Sedang engkau sekarang mendakwahi kami kepada Islam dan engkau seorang diri, maka pantaskah bagimu menurut filsafatmu ini? Hendaklah engkau kembali ke negerimu kemudian engkau datangkan orang-orang muslim yang sepertimu, yang mereka berpendapat seperti pendapatmu sehingga kabarmu menjadi mutawatir”. Maka tercenganglah si penceramah tadi.
Ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh yang menunjukkan dampak negatif orang yang menyelisihi manhaj Salafush Shalih. Dalam shahih Bukhari telah dating hadits dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam be rsabda: “Apabila salah seorang di antara kalian duduk pada tasyahud akhir (terakhir) maka mintalah perlindungan pada Allah dari empat perkara; Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari siksa Jahannam, siksa kubur, fitnah hidup dan kematian dan dari jeleknya fitnah masihiffajjal” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan An Nasai dengan sanad shahih).
Hadits ini adalah salah satu dari hadits-hadits ahad akan tetapi menurut filsafatnya Hizbut Tahrir adalah hadits yang anah dan asing. Karena (dalam haditsini) satu segi mengandung hukum syar’i yang menunjukkan Hizbut Tahrir dalam menetapkan hokum syar’i boleh/bisa menggunakan hadits ahad, di sisi lain mengandung permasalahan aqidah (yang sebagaimana biasa, mereka akan menolak menggunakannya sebagai sandaran). Di sana disebutkan tentang siksa kubur dan fitnah Dajjal yang besar yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan hadits-hadits yang banyak. Salah satunya adalah sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Di antara penciptaan Adam dan Hari Akhir akan muncul fitnah atas ummatku yang lebih berbahaya dari pada Dajjal”.(HR. Ahmad, Muslim dan Al Hakim).
Mereka (Hizbut Tahrir) tidak meyakini adanya Dajjal ini, karena mereka menganggap ini bukanlah hadits mutawatir.
Kita Tanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian terhadap hadits Abu Hurairah (tersebut) yang satu sisi mengandung hokum syar’i, sehingga wajib bagi kalian pada akhir shalatnya mengucapkan “dan berlindung dari siksa kubur”.
Apakah kalian berlindung (kepada Allah) dari siksa kubur sementara kalian tidak beriman dengan siksa kubur?. Ini adalah dua hal berlawanan yang tidak akan pernah bertemu. Kemudian mereka dating pada kita berkelit dengan cara yang dilarang Allah bagi kaum muslimin dengan mengatakan “Kami membenarkan siksa kubur tapi tidak beriman dengannya”.
Ini adalah filsafat yang aneh dan janggal, apa yang bisa membawa mereka (pada yang demukian itu). Mereka dating dengan filsafat yang pertama dan bersambung dengan filsafat yang banyak. Maka keluarlah mereka dengan filsafatnya dari jalan yang benar/lurus yang para shahabat nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berada di atasnya, dan hadits sebagaimana yang telah dijelaskan panjang lebar.
Sesungguhnya termasuk dakwah Hizbut Tahrir sebagaimana yang mereka gembar-gemborkan, bahwasanya mereka mempunyai keinginan untuk menegakkan hukum Allah di mika bumi. Saya ingin mengingatkan bahwa Hizbut Tahrir tidaklah sendirian dalam tujuan ini, karena tiap kelompok ada sekte-sekte Islamiyyah semuanya mempunyai tujuan akhir dengan ini, yakni menginginkan tegaknya hukum Allah di muka bumi.
Akan tetapi timbul satu pertanyaan! Apakah sekte-sekte ini dan salah satunya adalah Hizbut Tahrir berada di atas jalan Allah yang lurus seperti yang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para shahabatnya berada diatasnya?.
Jawabnya, telah kita tunjukkan berulang-ulang (sebagaimana dalam syair-pent)
“Semua mengaku mendapatkan Laila sedangkan Laila tidak mengakui hal itu pada mereka sama sekali”.
Golongan-golongan yang ada ini tidak menggunakan dasar yang ketiga yaitu pemahaman Salafush Shalih dalam memahami Islam, oleh sebab itu mereka jauh dari pertolongan Allah karena Allah menolong orang yang menolong-Nya. Dan jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah yaitu dengan mengikuti Al Qur’an, Sunnah Nabi-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan jalannya orang-orang mukmin (para shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ). Syarat yang dilalaikan oleh golongan-golongan sesat terdahulu dan hizb-hizb zaman sekarang ini termasuk Hizbut Takhrir yang pemikiran-pemikiran mereka dalam masalah aqidah menyeleweng.
Oleh sebab itu kita ulangi lagi pada yang telah kita mulai (sebelumnya), “Kelompok mana saja yang tidak menegakkan aqidah dan manhajnya di atas pemahaman Salafush Shalih maka dia tidak akan bisa menegakkan Islam, baik itu parpol Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, atau golongan lainnya. Karena mereka tidak menegakkan dakwahnya dengan tiga dasar ini, yaitu Al Qur’an, Sunnah Rasul-Nya yang shahih, dan Manhaj Salafush Shalih. Maka dari mana mereka akan mampu menegakkan Islam tanpa tiga landasan di atas?

Dekonstruksi Khilafah

Zuhairi Misrawi, Direktur Moderate Muslim Society

Konferensi Internasional Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia, yang diadakan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, menyisakan sebuah tanda tanya bagi publik. Hal tersebut terkait dengan beberapa pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah tokoh yang hadir. Di antaranya, perihal penegakan syariat dan implementasi konsep khilafah dalam konteks berbangsa dan bernegara.
Dalam beberapa tahun mendatang, kedua isu tersebut tidak akan mengalami penyusutan. Bahkan bisa jadi sebaliknya, yaitu peningkatan yang cukup drastis, mengingat adanya pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) perihal kemungkinan menjadikan organisasi tersebut sebagai partai politik (detik.com, 12).
Pernyataan tersebut semakin mengentalkan aroma menguatnya kelompok yang hendak mengusung Islamisasi negara. Sebaliknya, Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara, serta titik temu di antara keragaman warga negara, sedang berada di persimpangan jalan. Tidak hanya itu, HTI dan kelompok-kelompok lainnya yang seideologi secara nyata menolak demokrasi karena menurut mereka demokrasi adalah paham tentang kedaulatan rakyat.
Paradigma khilafah pada hakikatnya merupakan diskursus yang bersifat historis. Ia bukan sebuah kewajiban yang mengikat bagi setiap muslim. Khilafah dalam arti sistem politik merupakan sebuah paradigma yang hadir dalam konteks masyarakat tertentu, yang pada akhirnya mengalami pemberontakan dari dalam sendiri. Sebab, dalam kurun waktu yang panjang, sejak dinasti Muawiyah, Abbasiyah, sampai Utsmaniyah, umat Islam berada dalam kekecewaan yang bersifat masif. Sistem khilafah pada saat ini bukan tanpa masalah. Konflik internal antara kelompok Sunni dan Syiah, serta perebutan kekuasaan di antara kelompok, merupakan sebuah sejarah yang juga patut diperhatikan.
Begitu halnya bila merujuk pada sistem khilafah yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Sebenarnya sistem khilafah pada zaman itu tidak bisa disebut sebagai sistem khalifah sebagaimana dipahami oleh HTI, karena kekuasaan Islam sangat terbatas. Sistem khilafah pada saat ini merupakan sebuah sistem yang bersifat darurat, yang didasari keinginan bersama untuk melanjutkan misi dakwah Rasulullah SAW. Karena itu, mereka memilih pemimpin di antara mereka bukan berdasarkan wasiat dan mandat dari Rasulullah SAW, melainkan berdasarkan realitas dan kapasitas kepemimpinan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem yang dianut oleh para pemimpin pasca-Nabi merupakan sebuah sistem yang dibangun di antara kemufakatan dan kebersamaan.
Lalu apa masalah sistem khilafah? Pada mulanya sistem tersebut lebih menyerupai sistem yang dianut dalam demokrasi, yaitu kepemimpinan yang dipilih oleh suara mayoritas dengan tanggung jawab penuh terhadap publik. Tapi pada saat Muawiyah hendak mengambil alih kekuasaan, wacana khilafah mengalami pergeseran makna sebagai kekuasaan Tuhan (hâkimiyatullâh). Khalifah tidak lagi menjadi sebuah konsep kepemimpinan yang berlaku umum, yang dibangun di atas fondasi kehendak untuk membangun kebersamaan dengan menggunakan mekanisme demokrasi.
Sejak saat itu, kepemimpinan yang pada mulanya sebagai sebuah sistem yang dipilih dan dikelola secara demokratis menjadi sebuah sistem yang menganut ideologi kedaulatan Tuhan. Wacana inilah yang dianut sepenuhnya oleh HTI. Ismail Yusanto menyatakan bahwa HTI menolak demokrasi karena menganut paham kedaulatan rakyat. Sedangkan HTI menganut paham sebaliknya, yang menurut mereka lebih sakral, yaitu kedaulatan Tuhan. Tidak hanya HTI, sejumlah kelompok radikal juga mengibarkan bendera kedaulatan Tuhan.
Dalam hal ini harus diakui letak kerentanan dan kerawanan pandangan mereka. Sebab, pandangan tersebut mempunyai sejumlah kelemahan, baik dari segi teologis, historis, maupun konteks sosial-politik. Pertama, secara teologis gagasan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat, karena pada dasarnya setiap manusia diberi akal budi untuk menentukan masalah mereka. Dalam teologi Asy'ariyah, misalnya, Tuhan mempunyai kedaulatan, tapi manusia juga mempunyai hak untuk memilih dan menentukan. Teologi ini dikenal sebagai "teologi moderat". Sedangkan teologi kedaulatan sesungguhnya dianut oleh kalangan fatalistik (al-jabariyyah), yang dalam ensiklopedi teologi kontemporer sudah mengalami kebangkrutan. Teologi fatalistik, yang mengakui kedaulatan Tuhan, tidak mendapatkan respons positif, kecuali oleh negara-negara yang otoriter. Sebab, mengacu pada "teologi kiri" yang dikumandangkan oleh Hassan Hanafi, kedaulatan Tuhan pada hakikatnya digunakan oleh para penguasa dan ulama untuk memantapkan otoritarianisme.
Kedua, secara historis kedaulatan Tuhan mempunyai makna yang tidak tunggal. Artinya, kedaulatan Tuhan bukanlah berarti bahwa hanya Islam yang diperkenankan dan wajib ada di muka bumi, agama-agama lain juga bisa berkembang dengan pesat. Bukan hanya itu, secara sosiologis agama-agama lain barangkali bisa lebih produktif dan emansipatoris daripada agama Islam. Karena itu, kedaulatan Tuhan yang dimaksud sebenarnya bukan "kedaulatan Islam" sebagaimana dipahami oleh para penggiat politik Islam. Kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan agama-agama.
Pandangan ini pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang baru, karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa kedaulatan Tuhan merupakan sesuatu yang bersifat historis. Artinya, Tuhan memberikan mandat kepada setiap agama untuk menegakkan hukum dan ajaran moral mereka (QS Al-Maidah [5]: 43-48). Tapi kedaulatan Tuhan yang dimaksud bukan untuk memonopoli kebenaran, melainkan justru membagi kebenaran kepada setiap agama untuk menerapkan ajaran-ajaran yang digariskan Tuhan dalam setiap agama.
Dalam hal ini, paradigma kedaulatan Tuhan sebagaimana dipahami oleh HTI mengalami reduksi dan pembajakan, yang secara literal sangat jauh dari substansi Al-Quran di atas. Dalam pelbagai seminar, penulis menemukan mereka berdakwah tentang ayat anjuran penegakan hukum Tuhan. Ayat tersebut sering kali dipahami secara sepotong-potong. Padahal, kalau dibaca lengkap dan seksama, ayat tersebut berisi tentang kebebasan dan tanggung jawab bagi setiap agama untuk menegakkan ajarannya masing-masing tanpa ada ancaman dan tekanan. Untuk setiap agama yang tidak menegakkan hukumnya, akan ada sanksi tersendiri bagi mereka menurut ajaran yang dianut oleh masing-masing agama, terutama Yahudi, Kristen, dan Islam. Bahkan, tidak sedikit ditemukan kesamaan antara ajaran Islam dan ajaran agama-agama yang lain.
Karena itu, substansi ayat di atas sebenarnya pengakuan atas pluralitas agama-agama dan pluralitas kebenaran yang dibawa agama-agama. Tuhan Maha Esa, tapi jalan menuju Tuhan amat beragam. Ibnu Rusyd bertutur dalam Fashl al-Maqâl fî Taqrîr mâ bayn al-Hikmah wa al-Syarî'ah min al-Ittishâl, "Kebenaran adalah tunggal, tapi jalan menuju kebenaran adalah plural."
Ketiga, dalam konteks keindonesiaan, paham khilafah yang menganut kedaulatan harus diakui sangat bertolak belakang dengan pijakan bersama bangsa ini, yaitu Pancasila, terutama soal Islamisasi negara. Pandangan ini merupakan ancaman yang cukup serius, yang pada saat bersamaan mempunyai sejarah tersendiri. Dulu mereka menggunakan istilah Piagam Jakarta. Kini mereka menggunakan istilah yang lebih desentralistis, yaitu peraturan daerah yang bermuatan syariat.
Dalam hal ini, pandangan mereka harus diakui bertolak belakang dengan suara mayoritas, terutama dalam ranah sosial-politik dan kultural keagamaan. Secara politik sudah bisa dipastikan bahwa partai politik yang mendapat paling banyak suara adalah partai-partai yang beraliran nasionalis-sekuler. Sedangkan dalam konteks kultural keagamaan, ormas terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah secara nyata menolak upaya Islamisasi negara. Keduanya konsisten memilih Pancasila dan menjadikan syariat sebagai sesuatu yang niscaya dalam konteks pemberdayaan umat dan kesalehan sosial tanpa harus melakukan intervensi dalam politik praktis.
Karena itu, beberapa alasan di atas hendak menegaskan bahwa sistem khilafah merupakan sistem yang diyakini hanya oleh minoritas umat Islam, baik di dunia maupun di Indonesia. Pandangan tersebut harus diakui akan mengalami kebangkrutan karena sesungguhnya hanya merupakan mistifikasi atas masa lalu dan respons sesaat atas masalah kekinian.
Barangkali, bagi mereka yang tidak mengenal dengan baik esensi teologi, lanskap historis, dan konteks sosial masyarakat, diskursus sistem khilafah akan memberikan harapan untuk terwujudnya perubahan. Tapi, bagi mereka yang mengenal dengan baik khazanah keagamaan, diskursus khilafah hanya merupakan fenomena kegagapan atas modernitas.
Kendatipun demikian, kita harus menghargai setiap gagasan yang dilontarkan ke publik sejauh menggunakan cara-cara yang demokratis dan jauh dari kekerasan. Ini salah satu keistimewaan HTI yang dalam diseminasi gagasannya jauh dari kekerasan. Tapi sebagai sebuah gagasan yang sudah pernah tumbuh dan melalui masa-masa sulit, sistem khilafah harus diperhatikan dengan seksama, terutama bilamana gagasan tentang "kedaulatan Tuhan" digunakan untuk tujuan kekerasan. Sebab, dalam sejarah, mereka yang menganut paham "kedaulatan Tuhan" kerap kali menggunakan kekerasan, seperti Khawarij yang telah menetaskan darah dengan atas nama agama. Di sini, tidak ada jalan lain kecuali belajar memahami sejarah dan khazanah Islam dengan baik.
Koran Tempo, Jum'at, 24 Agustus 2007

Absurditas Ketunggalan Itu

Editorial Oleh fira
Edition 66/V/September 2007

Victor Silaen ------- KONFERENSI Khilafah Internasional yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 12 Agustus lalu setidaknya menarik perhatian banyak kalangan. HTI mengklaim telah berhasil memperkenalkan konsep khilafah

Salah satu konsep dalam khilafah itu adalah pemerintahan berdasarkan syariah Islam dan dijalankan melalui kepemimpinan yang dipilih seluruh umat Islam. Khilafah sendiri adalah sistem pemerintahan keduniaan yang menjamin perlindu-ngan seluruh masyarakat berdasar hukum publik Islam dan memberikan kebebasan kepada komunitas berbasis agama di bidang keagamaan.Memang, khilafah adalah ajaran Islam yang jelas tercantum di dalam Al-Quran. Namun sejak dulu, di kalangan ulama sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikannya. Inilah soal penting yang tidak mungkin terpecahkan. Apalagi, sejak kebebasan semakin dinikmati dan hak asasi manusia (HAM) kian dihormati. Siapa gerangan yang niscaya diakui sebagai satu-satunya penafsir paling benar tentang khilafah itu? Mungkinkah ada ketunggalan dalam pemaknaannya? Awalnya, istilah khilafah mengacu pada Al-Quran surat al-Baqarah ayat 30 tentang penciptaan manusia yang disebut khalifah, wakil Tuhan di bumi. Para ulama menafsirkan, tugas khalifah adalah memakmurkan kehidupan di muka bumi, bukan menegakkan khilafah, yaitu kekhalifahan -- lembaga politik yang berawal pada masa pasca-Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini dikenal sebagai al-Khulafa al-Rasyi-dun berturut-turut Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan ’Ali bin Abi Thalib. Ciri paling menonjol dari kekhalifahan yang empat ini adalah, sukses didasarkan merit (keunggulan kualitas pribadi), dan bukan faktor-faktor lainnya. Kekhalifahan, menurut sejarawan terkemuka Ibn Khaldun, tamat dengan berakhirnya al-Khulafa’ al-Rasyidun. Entitas politik Islam berikutnya, seperti Dinasti Umaiy-yah, Dinasti Abbasiyah, dan Dinasti Utsmaniyyah bukanlah khilafah, karena suksesinya berdasar pertalian darah -- bukan merit. Semua enti-tas politik pasca-al-Khulafa’ al-Rasyi-dun itu adalah kesultanan, bukan khilafah. Karena itulah gagasan khilafah yang mereka usung pada dasarnya merupakan romantisme dan idealisasi sejarah belaka. Sebab, jika rujukan gagasan khilafah ialah kekuasaan Turki Utsmani, maka sejak awal pembentukannya pada masa Sulaiman al-Qanuni abad ke-15, para penguasanya hampir tidak pernah menyebut entitas politik mereka sebagai khilafah atau menyebut diri mereka sebagai khalifah. Sebaliknya mereka de-ngan rendah hati menyebut diri sebagai sultan. Barulah saat penguasa Turki Utsmani terakhir, Sultan Abd al-Hamid pada dasa-warsa kedua abad ke-20 terancam gerakan Turki Muda yang akan mengambil alih kekuasaan, ia menyebut diri sebagai khalifah demi menarik sim-pati dan solidaritas kaum muslim lainnya. Para penguasa Turki Utsmani agaknya sadar bahwa khilafah dan jaba-tan khalifah bukanlah hal yang sembarang. Mereka tahu, pada dasarnya adalah para ghazi, perwira, yang karena perjalanan sejarah menjadi para penguasa. Namun, kekuasaan yang mereka bangun adalah sejenis oligarki militer yang kemudian mengalami transformasi menjadi kesultanan. Sampai masa Tanzimat (reformasi) sejak paruhan kedua abad ke-19, para sultan Turki Utsmani lebih dikenal sebagai penguasa despotik, yang lebih asyik dengan diri sendiri daripada memedulikan rakyatnya. Namun, demi mencitrakan kesalehan pada dirinya, para penguasa itu memberi beasiswa kepada para penuntut ilmu, khususnya yang berada di Haramayn (Mekkah dan Madinah). Menurut cendekiawan muslim, Azyumardi Azra, karena watak Dinasti Turki Utsmani seperti itulah maka Haji Agus Salim di masa lalu pernah mengingatkan tokoh-tokoh muslim Indonesia yang terlibat dalam Komite Khilafat, yang me-nentang penghapusan Khilafah Utsmaniyyah di Turki (oleh penguasa sekuler Turki, Kemal Ataturk pada 1924), bahwa khilafah tidak memiliki relevansi dengan Indonesia. Sebaiknya, kaum muslimin Nusantara tidak menjadikan para penguasa Utsmani yang despotik itu sebagai sosok ideal mereka. Yang relevan dengan kaum muslimin di tanah jajahan Belanda saat itu adalah mencapai kemerdekaan dan memakmurkan kehidupan bangsa sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 30 itu. Sejak itulah Komite Khilafat Indonesia kehilangan momentumnya dan ide khilafah tidak pernah lagi menjadi wacana kaum muslimin arus utama seperti yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kendati begitu, gagasan khilafah tak pernah pudar. Di era yang kian modern ini para pendukungnya bahkan menyerukan pembentukan ke-kuasaan politik tunggal bagi seluruh umat Islam di muka bumi. Jika umat Islam jujur kepada diri sendiri, kesatuan semacam itu tidaklah pernah terwujud, bahkan sebelum berakhirnya kekuasaan al-Khulafa’ al-Rasyidun. Kesatuan hanya terwujud di masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun sejak masa khalifah ketiga, Utsman bin Affan, terjadi pertikaian dengan ‘Ali bin Abi Thalib sehingga menjadi khalifah keempat. Sejak itu, persatuan umat Islam di bawah satu kekuasaan politik tunggal lebih merupakan imajinasi belaka. Mungkin kita patut belajar dari Maulana Maududi, seorang pemimpin muslim yang tak terlalu terkenal. Lahir di Aurangabad, India, 1903, leluhur Maududi dari pihak ayahnya dapat ditelusuri kembali sampai Nabi Muhammad. Keluarganya mempunyai sederet panjang pemimpin rohani dalam aliran Sufi. Sewaktu remaja, Maududi terpaksa putus sekolah karena ayahnya meninggal. Tapi, berkat ketekunannya belajar, ia kelak menjadi jurnalis yang produktif dan tulisan-tulisannya berpengaruh luas hingga ke negara-negara Islam di luar India. Bagi Maududi, yang mempelajari Islam dalam konteks pandangan dunia Barat, masyarakat adalah sebentuk umma, yang tak kenal penggolongan berdasar kebudayaan dan kebangsaan, bahkan Islam, dan yang dipersatukan oleh kepa-tuhan bersama kepada Allah. Ia sangat prihatin akan kekuatan jahiliya yang berkedok memajukan agama Islam, padahal sebenarnya merupakan penyangkalan atas kedaulatan Allah dan berorientasi kepentingan jasmaniah yang berakibat diremehkannya semangat moral Islam yang sejati. Untuk itu, semangat moral umat harus dibangun dengan melibatkan mereka dalam proyek rekonstruksi di aras intelektual (ijtihad), yang disertai dengan perjuangan di aras praktis (jihad). Menurut Maududi, jihad adalah nama lain untuk upaya menegakkan tatanan ilahi. Jadi, orang yang beriman niscaya tak mau dikuasai oleh sebuah sistem yang jahat dan tak akan menggerutu ketika harus memberikan harta dan bahkan hidup mereka dalam perjuangan menegakkan tatanan ilahi itu. Jihad adalah suatu perjuangan moral demi terwujudnya pembaruan, yang berpusat pada perubahan pribadi dan sosial. Dalam kehidupan sosial, perubahan itu harus menekankan tindakan tegas dan mendesak untuk menjaga agar orang-orang tidak ditundukkan oleh ketidakadilan dan sebaliknya menumbuhkan kesadaran untuk memperjuangkan kesejahteraan dan mewujudkan transformasi dalam segala aspek kehidupan. Tapi, yang lebih penting adalah perubahan pribadi. Itulah sebabnya pandangan dan tujuan hidup, serta dorongan batin, harus berubah. Memang, diperlukan proses yang bertahap. Itu sebabnya, tak boleh ada paksaan. Dalam ber-jihad, bagi Maududi, tujuan maupun sarana haruslah harmonis. Tujuan tak boleh membenarkan sarana dan cara. Itulah syarat pokok pembaruan. Didorong tujuan itulah Maududi kemudian mendirikan Jama’at-I-Islami, sebagai sarana penyadaran di bidang politik. Kelak, di Pakistan, Jama’at berkembang menjadi sebuah partai politik. Maududi adalah seorang yang sabar dalam memperjuangkan cita-citanya. Karena itulah ia menolak cara-cara yang revolusioner. Kesuksesan memang tak diraihnya, hingga ia ‘terpaksa’ berhenti berjuang. Namun, keteladanannya dalam ber-jihad patut dijadikan ilham oleh para pejuang agama di negeri ini. Maududi juga berupaya merumuskan khilafah secara lebih komprehensif, namun ia menyadari hampir tak mungkin mewujudkannya secara universal. Ia menyerah kepada realitas negara-bangsa (nation-state) dengan menerima kehadiran Pakistan sejak terpisah dari India tahun 1947.Pengalaman Maududi setidaknya menunjukkan dua poin penting ini: 1) khilafah tak mungkin dicapai melalui negara-bangsa; 2) negara-bangsa yang ada pada dasarnya menerapkan sistem demokrasi modern. Jadi, khilafah tak mungkin cocok dengan demokrasi yang bersandarkan suara rakyat, karena suara rakyat sendiri beragam -- apalagi jika konteksnya Indonesia. Islam itu sendiri sesungguhnya agama atau politik? Sejarah mencatat, Islam pernah berjaya berabad-abad lamanya, namun tak pernah mewariskan sistem politik dan kekuasaan tunggal hingga kini. Bentuk-bentuk kekuasaan itu sendiri berubah-ubah di setiap era. Karena itulah, mengherankan jika konsep ketunggalan politik itu hendak diwujudkan di era yang kian meninggikan kebebasan dan HAM ini. Tidakkah mereka sadar bahwa tak satu pun konsep yang dapat dijadikan panacea bagi penyelesaian problem-problem kemanusiaan yang kian kompeks dewasa ini? Ilmuwan politik terkemuka Francis Fukuyama, dalam The End of History and The Last Man, mengatakan bahwa kedewasaan berpolitik ditentukan oleh seberapa realistisnya kita menerima realitas politik dunia yang berubah dari waktu ke waktu. Komunisme dan Fasisme, dengan kekuatannya yang dahsyat itu, akhirnya rontok satu persatu. Demokrasilah yang bertahan. Bukan karena ia yang terbaik, melainkan karena di dalamnya tersedia kebebasan dan kesempatan luas untuk memekarkan potensi-potensi kemanusiaan setiap individu. Bukankah itu yang teramat penting bagi kita?Demokrasi, sebagai sistem untuk mengelola kehidupan bersama, juga selalu dinamis. Ia terbuka untuk dibongkar-pasang ke arah yang lebih baik, dan karena itulah ia meninggikan rasionalitas dan moralitas. Maka, jika ia dipandang ideal oleh banyak bangsa di seluruh dunia, penyebabnya adalah karena di dalam demokrasi ada pengakuan dan penghormatan akan harkat-martabat manusia – tanpa hiraukan latar belakangnya. Jadi, lupakanlah ide tentang ketunggalan yang absurd itu. Lebih baik memikirkan bagaimana menolong jutaan rakyat Indonesia yang hari ini masih dililit kemiskinan. Mereka butuh makan dan pekerjaan -- bukan sebuah konsep.

MASYKURI: "KHILAFAH BUKAN INTI AJARAN ISLAM"

Perbincangan soal politik Islam tidak pernah menunjukkan wajah surutnya di Indonesia. Pelibatan isu-isu keislaman di dalamnya semisal pendirian khilafah, penerapan perda syariat, dan pembentukan partai Islam, semakin menambah kesemarakan itu. Hal ini karena Islam bukan hanya sekedar norma melainkan juga sebagai prinsip kemasyarakatan. Itulah pernak-pernik demokrasi kita. Dalam konteks khilafah, misalnya, Masykuri Abdillah--Pengurus PBNU dan pengajar Pascasarjana UIN Jakarta ini--menegaskan bahwa konsep itu bukanlah inti dari ajaran Islam melainkan hanya ada dalam sejarah Islam. Sehingga kita tidak bisa memaksakan penerapannya di Indonesia. Kepada PSIK gagasan itu ia kemukakan. Banyak hal lain yang diperbicangkan pada Sabtu sore 16 Februari 2008 di rumahnya di kawasan Ciputat itu, mulai dari sekularisasi hingga masa depan demokrasi di Indonesia. Berikut petikan wawancaranya.

Perbincangan tentang politik Islam sampai kini belum pernah surut, bahkan diskusi semakin hari semakin marak. Menurut Cak Nur mengapa tema politik Islam itu sangat marak. Karena Islam tidak hanya sekedar agama yang berbasiskan normatif tapi juga bisa dianggap sebagai sebuah prinsip-prinsip kemasyarakatan. Menurut bapak bagaimana?

Memang berawal dari situ. Karena Islam tidak hanya sistem kepercayaan dan ibadah tapi juga sistem kemasyarakatan. Sehingga memang jika berbicara masalah kemasyarakatan itu tidak lepas dari persoalan politik. Persoalan politik itu memang ada dua pertimbangan. Yang pertama adalah upaya-upaya atau perjuangan agar Islam yang dianggap sebagai sistem kemasyarakatan itu bisa diakomodir oleh negara. Sebagai konsekuensinya agar ajaran bisa berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diperjuangkan dan diakomodir oleh negara, kalau bisa sebagai undang-undang, aturan atau hukum positif atau juga minimal sebagai input di dalam proses pengambilan kebijakan termasuk penetapan sistem seperti sekarang. Itu satu sisi yang terkait dengan ajaran itu sendiri. Yang kedua adalah berkaitan dengan politik pada umumnya, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan di luar sistem tadi. Bisa berkaitan dengan politik kekuasaan, kepemimpinan dalam sebuah negara, kepentingan ekonomi dan kepentingan yang lebih luas lagi.

Bagi partai politik yang sekuler yang ditekankan adalah kepetingan. Memang ada juga yang kaitannya dengan ideologi. Yang pertama tadi bisa dianggap Islam termanifestasi dengan ideologi. Dalam negera-negara tertentu jelas memang ideologinya. Di Barat, antara kiri dan kanan atau konservatif dengan liberal atau sosialis dengan kapitalis itu jelas perbedaannya. Dalam Islam tersendiri seperti itu sehingga yang muncul adalah kepentingan yang bersifat ekonomi dan kekuasaan semata. Jadi memang sampai kapan pun antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Termasuk juga upaya-upaya untuk memisahkan Islam dari percaturan politik atau negara. Karena tadi, Islam juga sebagai sistem sosial yang termanifestasi dalam ideologi.

Buktinya di Turki. Di sana nampak sekali ada pemaksaan pada masa Kemal Attaturk di bawah penjagaan militer yang ketat. Tetapi begitu ada kemungkinan ke arah yang lebih terbuka, terus saja upaya-upaya dilakukan untuk memperjuangkan Islam. Sekarang kita bisa melihat walaupun tidak terlalu kentara, partai AKP yang dipimpin oleh Erdogan dan presidennya adalah Abdullah Gul, memiliki orientasi yang nantinya juga akan mengarah ke sana. Misalnya, persoalan Jilbab yang sedang hangat, yang sebenarnya juga menurut saya tidak demokratis jika melarang pemakaian jilbab. Tapi, karena waktu itu yang berkuasa adalah tentara, ya dipaksakan. Sekarang, sepertinya sudah mulai ada keterbukaan sehingga memungkinkan kalau seandainya dibebaskan saja. Misalnya melalui referendum. Saya kira sebagian besar orang Turki akan setuju untuk tetap memperbolehkan pemakaian jilbab. Itu kaitan antara Islam dan politik.

Barangkali hal itu juga yang membuat mengapa proyek sekularisasi selalu gagal di dunia Islam?

Harus diketahui bahwa sekularisasi itu bukan hanya gagal di dunia Islam, namun juga di Barat. Oleh karena itu (baca juga naskah pidato pengukuhan guru besar Prof. Dr. Masykuri Abdillah sebagai pelengkap), saya mengutip Peter Berger dalam karyanya bukunya The Secularization of the World yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Kebangkitan Agama-agama. Intinya itu adalah meng-counter suatu teori tentang sosiologi agama yaitu sekularisasi. Agama dalam proses modernisasi melahirkan sekularisasi dan agama akan terpinggir karena sekularisasi tadi. Nah ternyata dia melihat perkembangan di dunia terutama sejak tahun 80-an terjadi proses deskularisasi yang sangat kuat di mana-mana. Bukan hanya di dunia Islam, tapi juga termasuk di Barat. Apalagi di dunia blok Timur. Uni Soviet, misalnya, yang pada mulanya anti agama, sekarang agama sudah mulai diperbolehkan. Juga di Amerika sejak tahun 90-an, kecenderungan kembali kepada agama itu sangat kuat, bahkan muncul tuntutan untuk menghilangkan sekularisme. Di sana, ada kelompok-kelompok termasuk dari kalangan gereja sendiri, pendeta, yang menolak sekularisme.

Jadi, memang terjadi di dunia Islam, sehingga ada revisi atas itu. Seperti apa yang sering dikutip oleh Cak Nur dari Secular City karya Harvey Cook, sekarang sudah berubah, mereka juga sedang merevisinya. Jadi, analisis bahwa nantinya agama terpinggirkan dan menjadi secular city itu ternyata tidak nampak. Termasuk Donald E. Smith yang karyanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Azyumardi Azra menjadi Agama dan Sekularisasi Politik (Religion in Political Development--kalau tidak salah), konteksnya adalah modernisasi melahirkan rasionalisasi, rasionalisasi melahirkan sekularisasi dan akhirnya posisi agama terpinggirkan. Tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya.

Bisa jelaskan, apa yang melatarbelakangi pembentukan khilafah di dunia Islam, lebih spesifik lagi di Indonesia?

Sebenarnya gagasan khilafah itu hanya diusung oleh sekelompok organisasi yang dikenal sebagai Hizbut Tahrir Indonesia, sedang lainnya yang kita kenal dengan Wahabi termasuk Ikhwanul Muslimun (dalam diri mereka pun ada yang moderat dan radikal) tak ada satu pun yang mendukung kembali khilafah. Sebenarnya kalau kita melihat, khilafah itu bukan INTI ajaran Islam tapi hanya sejarah Islam. Ibnu Taimiyah, misalnya, malah tak mau menggunakan istilah khalifah dala berbagai karyanya, tapi sulthan. Karena itu memang bukan ajaran Islam. Dalam Islam yang ada hanya imam.

Termasuk khalifah yang empat itu?

Tidak, khilafah empat sebenarnya hanya by accident, karena kebetulan sejarah saja. Dikatakan khalifah itu adalah pengganti rasul. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar adalah pengganti rasul. Dan Umar tidak menggunakan sebutan khalifah, ia lebih sering dipanggil amirul mu’minin. Karena ini kemudian sudah menstigma dan begitu melembaga sehingga dianggap sebagai sistem yang baku bahwa khalifah itu bkan dalam arti pengganti tetapi penguasa. Di dalam sejarah juga kita mengetahui bahwa khalifah itu bukan sesuatu yang ideal karena sebagian besar dianggap tidak adil. Kecuali Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa pasca khulafa al-rasyidin yang bisa berbuat adil.

Secara akademis memang sulit memahami konsep khalifah yang diinginkan HTI itu, kecuali hanya sekedar menegaskan bahwa dalam Islam itu sudah pernah terjadi sejarah yang menggunakan sistem khilafah, dan itu sudah menunjukkan keberhasilannya dalam membangun dunia terutama pada masa lalu, yakni pada asa Abbasiyah degan munculnya peradaban Islam yang leading dari peradaban-peradaban lain.

Yang kedua yang nampaknya bisa dirasionalisasikan, khalifah itu khalifat-u al-rasul fi hirasat-i al-din wa siyasat-i dunya yakni adalah sebagai pengganti rasul dalam menjaga urusan agama dan mengatur persoalan-persoalan keduniaan. Itu memang bisa dipahami kalau Hizbut Tahrir menginginkan khalifah dalam konteks pelaksanaan syariat Islam yang harus dilaksanakan. Dan pelaksanaan Islam itu tidak bisa efektif kecuali kepala negara dan kepala agama itu menjadi satu. Kalau keduanya dipisah tidak akan efektif. Barang kali bisa dimaklumi kalau gagasannya seperti itu, walau pun tidak selamanya seperti itu. Arab Saudi, misalnya, kepala negara dan agama dipisah. Raja hanya sebagai kepala negara dan kepala agamanya tetap imam sebagaimana kesepakatan yang pernah dilakukan antara Ibnu Sa’ud dengan Abdul Wahhab. Tetapi toh syariat Islam tetap dilaksanakan.

Pendirian khilafah selalu merujukan pada ketidakadilan yang terjadi dan dirasakan masyarakat. Bagaimana menurut bapak?

Persoalan itu sebenarnya juga agak sulit untuk dibuktikan karena waktu zaman khilafah ketidakadilan juga terbutki terjadi. Kalau alasannya itu, malah tidak logis. Tetapi kalau alasannya adalah penerapan syariat Islam, itu bisa logis. Lha wong para khalifah itu juga tidak adil. Kecuali Umar bin Abdul Aziz. Disamping kepribadiannya adil, alim dalam agama, tetapi juga dalam mekanisme pengangkatan. Dalam bahasa al-Mawardi proses pengangkatan itu ada dua: dipilih oleh ahlul halli wal 'aqdi dan ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Umumnya pengangkatan itu ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya. Memang, Umar bin Abdul Aziz dia ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, tapi tetap saja dia membuat suatu forum di mana ia dipilih oleh ahlul ahli wal 'aqdi. Sama seperti khalifah yang empat. Setelah itu tidak ada kecuali dia. Ini semata-mata untuk kehati-hatian. Seandainya ada khalifah yang kelima yang paling tepat adalah Umar bin Abdul Aziz ini.

Ada beberapa orientalis seperti, Bernard Lewis yang mengatakan bahwa Islam itu sama sekali tidak kompatibel atau relevan dengan demokrasi. Pandangan bapak seperti apa?

Di kalangan umat Islam saja ada perbedaan pendapat soal itu, apalagi kalau pengamat dari luar. Dan bahkan ada ulama-ulama atau tokoh-tokoh Islam yang mengatakan bahwa demokrasi itu haram. Saya punya buku ada judul buku namaya, al-demokratiyah wa hukm-u al islam-i fih-a (demokrasi dan hhukumnya menurut Islam). Dalam karya itu dijelaskan bahwa demokrasi itu haram dengan alasan demokrasi bahwa dalam demokrasi itu kedaulatan rakyat yang berarti meniadakan kedaulatan Tuhan.

Memang ada pendapat-pendapat yang mengaharamkan juga dan dalam HTI juga juga ada yang secara terang-terangan mengharamkan demokrasi, tapi nampaknya itu tidak menjadi kebijakan Hizbut Tahrir. Sebagian ikhwan sebenarnya ada yang setuju dan tidak menggunakan istilah demokrasi. Orang-orang yang moderat seperti Qordhawi mengatakan tidak ada masalah dengan demokrasi. Tapi yang pasti ada perbedaan-perbedaan--karena dalam Islam tadi--tidak mungkin memisahkan agama dan negara sepenuhnya. Itu tidak. Sementara demokrasi memang didasarkan atau dibangun atas dasar ideologi sekularisme, sementara di dunia Islam, itu tidak mungkin. Sehingga kalaupun menerima, harus ada penyesuaian-penyesuaian walaupun ada juga pihak yang menginginkan demokrasi seperti di negara Barat, misalnya harus benar-benar sekuler.

Tetapi saya mencoba, demokrasi itu adalah yang dengan tetap memperhatikan atau mempertahankan atau memperhatikan nilai-nilai agama juga. Karena kita hidup kita di dunia ini adalah, seperti istilah Cak Nur, "apa yang paling mungkin diterima dan paling bisa dilaksanakan (acceptable and applicable)". Artinya, adanya kompromi, yakni adanya penafsiran di sisi ajaran Islam dan adanya penyesuaian di sisi demokrasi.

Jadi, kalau ada pengamat yang mengatakan bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi, hal itu dilihat dari segi filosofinya yang memang berbeda. Dari segi, misalnya, demokrasi sepenuhnya adalah rakyat sedangkan dalam Islam tidak mungkin karena sudah ada ajaran-ajaran dari Tuhan yang tidak mungkin di kompromikan. Di situ letak ketidaksesuaiannya.

Prasyarat menuju demokrasi salah satunya adalah melalui sekularisasi, seperti yang kita diskusikan di awal. Tapi ternyata sulit untuk diterapkan secara konsekuen dalam dunia Islam. Mungkin itu alasan beberapa orientalis mengatakan bahwa Islam tidak akan bisa menjadi masyarakat yang demokratis?

Ya, benar. Makanya kalau demokrasi diartikan seperti asalnya, prasyaratnya adalah sekularisme. Kalau sekularisasi, masih ada kemungkinan pelibatan agama dalam sebuah negara. Tapi kalau sekularisme, benar-benar ada pemisahan, walau pun kenyataannya juga tidak sama di Barat. Antara Perancis dan Amerika satu sisi yang sangat ketat karena memang mempunyai sejarah yang panjang yang tidak mengenakkan. Perancis pada waktu itu adalah sangat keras, sementara orang yang datang ke Amerika itu adalah para korban perang antaragama sehingga mereka berjanji tidak akan melibatkan agama dalam negara. Tapi kalau di Belanda, Jerman, Inggris itu masih nampak, walaupun sekularisme itu tetap saja ada keterlibatan agama. Bahkan negara-negara Skandinavia ada yang sampai sekarang mengatakan negara berdasarkan Kristen. Jadi itu bukan hanya tipikal dunia Islam. Di dunia Barat masih ada negara yang dasarnya adalah Kristen.

Seperti di Inggris mengakui bahwa Kristen sebagai agama Negara?

Di Inggris tidak. Walaupun kenyataannya ratu Elizabeth adalah kepala gereja Anglikan tapi tidak muncul dalam konstitusi. Kalau yang saya katakan tadi itu ada dalam konstitusinya. September lalu saya adalah salah seorang keynote speaker di Berlin. Ada seseorang yang menunjukkan bahwa di Eropa pun masih ada konstitusi yang berdasarkan agama.

Bagaimana bapak melihat proses demokratisasi di Indonesia. Apakah ke depannya akan berlangsung dengan baik atau apakah nilai-nilai keislaman dapat mengakselerasi demokratisasi yang ada di Indonesia?

Memang ada keinginan-keinginan dari tokoh-tokoh umat Islam di Indonesia, para ulamanya dan intelektual untuk menerima demokrasi. Sebagian besar, memang tidak semuanya. Sehingga memang mencoba juga bahwa di dalam Islam ada nilai-nilai yang sebenarnya kompatibel dengan demokrasi. Itu yang kemudian kita sosialisasikan ke berbagai tingkat umat kita, termasuk saya sendiri terlibat di dalam proses sosialisasi itu karena memiliki kegiatan-kegiatan pendidikan demokrasi untuk para da’i, khotib, guru-guru pondok pesantren. Melalui itu kita mencoba mengenalkan ajaran agama dan demokrasi. Walaupun tetap ada perbedaan-perbedaan, tapi kita mencoba memadukan antara keduanya. Kita sosialisasikan konsep syura, keadilan, persamaan, kebebasan berpendapat walaupun tetap pada batasan-batasannya. Juga konsep pluralisme dalam arti yang sebenarnya. Selain juga konsep kontrol terhadap penguasa.

Sebagian orang melihat bahwa demokrasi yang sudah kita jalani kini tidak melahirkan kesejahteraan. Nah, mana yang lebih didahulukan, apakah demokrasi dulu atau kesejahteraan dulu?

Ini memang menjadi perdebatan antara yang ideal dan faktual. Kita memang mendukung demokrasi dengan harapan nanti bisa adil dan sejahtera. Tapi kenyataannya, dalam berbagai kajian ternyata demokrasi akan bisa berkembang baik apabila tingkat pendidikan dan ekonominya sampai pada level tertentu yang kondusif. Beberapa kajian menunjukkan bahwa suatu demokrasi yang berada di dalam satu masyarakat atau rakyat yang pendidikannya dan ekonominya masih rendah ternyata menunjukkan ketidakberhasilan.

Memang sekarang kita sedang meng-counter fakta itu, karena terus terang, kita khawatir jika harus mengakui bahwa tingkat pendidikan, kesejahteraan dan ekonomi rakyat Indonesia masih rendah. Kita khawatir jika ada anggapan lebih baik sejahtera dalam arti: sejahtera kebutuhan tercukupi daripada ada demokrasi tapi ternyata kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Ini sudah nampak di masyarakat bawah sekarang. Mereka tidak tahu keadaan ekonomi sekarang itu merupakan kelanjutan atau efek dari kesemrawutan yang ada pada Orde Baru; tidak tahu bahwa karena BLBI negara harus membayar setiap tahun lima puluh milyar. Itu adalah sistem dari Orde Baru. Meraka tahunya bahwa sekarang ada kesulitan-kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti sembako dan lain sebagainya. Itu masyarakat bawah. Sehingga itu merupakan usaha yang berat bagi kita.

Menurut bapak apa yang menyebabkan kenapa demokrasi kita belum melahirkan kesejahteraan sosial?

Ini saya kira yang menjadi permasalahan kita sampai sekarang. Masih dicari apa sebabnya. Kenyataannya negara-negara yang demokratis itu dulunya memang ketika pendidikan dan ekonominya belum baik. Itu tidak demokratis. Demokrasi itu memang dilaksanakan setelah ekonomi mereka bagus. Sekarang kita bisa melihat bahwa dana yang dipergunakan untuk demokrasi itu banyak sekali. Kalau membelikan subsidi saja itu sudah lebih baik. Sehingga bagi rakyat banyak apa sih artinya kebebasan? Yang lebih baik adalah kalau kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi. Seperti itu cara berpikir masyarakat awan. Bisa-bisa mereka akan protes terus: tak penting demokrasi yang penting kami bisa makan cukup. Itu saja. Jadi, sampai sekarang masih menjadi persoalan bersama.

Saya juga kurang sependapat kalau mengatakan bahwa yang penting adalah kesejahteraan bukan demokrasi. Kurang tepat rasanya. Yusuf Kalla, misalnya, mengatakan bahwa yang penting sejahtera. Demokrasi hanyalah sebuah cara. Saya sebenarnya tidak sependapat di situ. Karena pembangunan itu ada yang fisik ada yang non fisik. Ada yang ekonomi dan yang non-ekonomi. Nah, demokrasi itu adalah bagian dari pembangunan politik. Jadi satu sisi cara, satu sisi juga tujuan. Tujuan pembangunan politik adalah: suatu negara yang demokratis dan adil. Jadi bukan hanya cara, tapi juga menjadi tujuan. Hanya persoalannya, mana yang lebih didahulukan: apakah kesejahteraan atau demokrasi? Itu yang sulit. Kita maunya bersama-sama, tapi kenyataannya tidak mudah. Ini tetap menjadi pekerjaan rumah kita bersama.

Di setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia, kita selalu tidak bisa menafikan isu-isu tentang politik aliran. Kira-kira kenapa bisa terjadi berulang-ulang?

Politik aliran dalam bahasa lain kita dapat sejajarkan dengan ideologi. Dulu di Indonesia politik seperti itu ada sejak masa persiapan kemerdekaan. Ada kelompok yang mendukung negara Islam dan kelompok yang menghendaki pemisahan antara agama dengan negara. Itu sudah selesai. Pada masa proklamasi isu itu kemudian mengemukan lagi, dimulai ketika sidang-sidang Konstituante dari tahun 1956 sampai 1959. Itu sebenarnya aliran seperti disebut sebagai aliran ideologi.

Sebenarnya, persaingan ideologi tidak hanya di sini, itu terjadi juga di berbagai negara lain, seperti Amerika juga Eropa, kiri-kanan, sosialis-kapitalis, sekularis-kapitalis dan lain sebagainya. Ini juga persaingan ideologi. Hanya persoalannya adalah yang sebenarnya hasil manusia saja. Sedangkan di Indonesia dan negara-negara Muslim ada kaitannya dengan agama. Ini mungkin bedanya. Di negara-negara Barat ada juga partai-partai Kristen. Misalnya, Partai Demokrat Kristen yang eksis di hampir semua negara Eropa Barat. Tetapi mereka tidak bicara tentang hukum-hukum Kristen, karena tidak ada hukumnya. Kalau dalam Islam kan ada syariat Islam. Misalnya debat tentang apakah pengguguran kandungan atau aborsi itu dibolehkan atau tidak. Itu perdebatan luar biasa di sana. Partai-partai Kristen itu tidak mau itu hanya sebagian kecil saja. Kalau Islam memang karena ajarannya, bukan hanya persoalan ibadah tapi juga kepentingan masyarakat. Maka di sana lebih banyak yang mau diperjuangkan. Ini sebenarnya yang menjadi dilemma. Sampai sekarang bahkan masih terjadi.

Apakah eksistensi partai-partai itu sudah merepresentasikan aspirasi politik Islam. Menurut bapak bagaimana?

Politik Islam itu apa? Inikan menjadi pertanyaan juga. Apakah politik Islam yang di sana itu membawa aspirasi Islam dan umat Islam? Karena di dalam Islam pun ada kelompok-kelompok yang jumlahnya sangat besar. Ada Partai Islam (PKS, PPP, PBB) dan partai bebasiskan ormas Islam (PKB dan PAN). Ternyata yang lima itu belum memenuhi aspirasi masyarakat juga. Tidak ada habisnya. Oleh karena itu saya termasuk orang yang setuju ada pembatasan partai politik secara alamiah. Artinya, threshold itu. Misalkan 3 persen batasannya. Jika ada partai politik yang tidak mencapai batasan 3 persen itu ya tidak masuk parlemen. Sehingga orang berpikir ulang jika mau membuat partai.

Cak Nur pernah mengatakan "Islam yes, partai Islam no". Menurut bapak, Cak Nur berbicara dalam konteks apa?

Saya melihat itu hanya setting politik saja. Jika ia mengatakan itu orientasi politiknya sangat pas sekali. Sehingga untuk merubah itu harus dengan kekuatan slogan yang kuat juga. Saya umpamakan sebuah pohon condong ke kiri. Agar bisa berada di tengah maka harus ditarik sekuat-kuatnya. Saya melihatnya seperti itu. Itu kan fatwa dan dapat berubah kalau 'ilat-nya berubah. Sebenarnya untuk menyelamatkan umat Islam juga dari Orde Baru yang mulai alergi dengan Islam, agar tidak dianggap sebagai oposisi.

Pada masa Orde Baru banyak elit-elit politik yang menghindar dari isu-isu keagamaan tapi kemudian mereka sudah tidak ragu-ragu untuk memakai Islam. Bagaimana bapak melihat itu?

Ada kebebasan yang lebih luas ketimbang masa lalu, dan itu merupakan konsekuensi dari adanya kebebasan. Kebebasan itu memang tidak semuanya positif, ada negatifnya juga. Jadi, ada kebebasan mendirikan negara Islam atau Pancasila hilangkan saja karena selama masih ada Pancasila tidak bisa liberal dan sekuler. Ada yang berpendapat demikian. Saya malah panel dengan orang itu. Ideologi itu bukan pada negara tapi pada partai. Seperti konsekuensi dari kebebasan termasuk juga kebebasan untuk mendirikan negara Islam, kebebasan untuk berbicara, perlunya mendirikan khilafah islamiyah tanpa dituding sebagai suksesi. Sisi lain kebebasan itu juga sampai juga pada Islam liberal dan munculnya beragam aliran kepercayaan. Persoalannya nanti apakah ada pembatasan atau tidak? Itu yang saya bahas dalam Bayang-bayang Fanatisme (sebuah buku yang diterbitkan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina pada 2007 silam-red). Sampai sekarang masih menjadi perdebatan apakah kebebasan itu terbatas atau tanpa batas.
Baik, Pak Masykuri. Terima kasih atas waktu yag diberikan kepada kami sore hari ini.